Pakar Undip Jelaskan Proyek PLTP Gunung Ungaran ke Warga

SEMARANG — Pakar energi panas bumi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Profesor Agus Setyawan, memberikan penjelasan ilmiah guna menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penjelasan tersebut disampaikan dalam forum sosialisasi yang dihadiri perwakilan warga, akademisi, serta pemangku kepentingan daerah, sebagai bagian dari upaya transparansi informasi proyek energi terbarukan berskala nasional itu.

Dalam paparannya, Agus menegaskan bahwa pemanfaatan panas bumi merupakan teknologi yang telah mapan dan diterapkan di berbagai negara. Ia menyatakan bahwa kekhawatiran warga mengenai potensi dampak lingkungan, keselamatan, hingga penurunan kualitas air tanah perlu dijawab dengan data ilmiah, bukan asumsi. "Setiap tahapan proyek panas bumi memiliki standar teknis dan kajian lingkungan yang ketat. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang utuh," ujar Agus dalam forum tersebut.

Kekhawatiran Warga dan Respons Akademik

Sejumlah warga sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terkait risiko semburan gas, penurunan debit mata air, serta potensi gangguan pada kawasan hutan di lereng Gunung Ungaran. Menanggapi hal itu, Agus menjelaskan bahwa eksplorasi panas bumi berbeda dengan kegiatan penambangan konvensional. Berdasarkan kajian yang dilakukan, tekanan dan suhu fluida panas bumi dikelola melalui sistem sumur tertutup sehingga tidak menimbulkan emisi gas secara bebas ke atmosfer.

Ia juga memaparkan bahwa pembangkit panas bumi menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil. "Panas bumi termasuk sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Justru menjadi bagian dari komitmen Indonesia menurunkan emisi," tegasnya. Agus menambahkan, pemerintah telah menetapkan target bauran energi terbarukan, dan panas bumi menjadi salah satu pilar utama pencapaian target itu.

Aspek Teknis dan Pengawasan Lingkungan

Menurut Guru Besar Bidang Geofisika tersebut, setiap tahap pengembangan PLTP wajib melalui analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang disahkan instansi berwenang. Dokumen itu mengatur ambang batas kebisingan, kualitas udara, pengelolaan air, serta rencana pemantauan berkala. Ia menyebut bahwa pengawasan dilakukan tidak hanya saat konstruksi, tetapi juga pada masa operasional pembangkit.

Agus menjelaskan bahwa sistem panas bumi bekerja dengan menyuntikkan kembali air kondensat ke dalam reservoir melalui sumur injeksi. Mekanisme itu, katanya, menjaga kestabilan tekanan dan volume air tanah di kawasan sekitar. "Air dikembalikan ke reservoir. Tidak serta-merta menguras cadangan air permukaan seperti yang dikhawatirkan," jelasnya. Ia menegaskan bahwa hasil pemantauan akan dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

Dorongan Pelibatan Masyarakat Sekitar

Dalam forum yang sama, Agus mendorong agar masyarakat sekitar dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengoperasian. Menurutnya, pelibatan itu mencakup akses informasi, mekanisme pengaduan, serta program pemberdayaan ekonomi. Ia menilai keberhasilan proyek panas bumi sangat ditentukan oleh penerimaan sosial atau social license to operate yang dibangun melalui komunikasi dua arah.

Ia juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pihak netral yang menyediakan penjelasan berbasis kajian akademik. "Kami hadir untuk menjembatani informasi ilmiah dengan kebutuhan warga. Jangan sampai warga hanya menerima informasi dari pihak yang berkepentingan," tuturnya. Agus berharap diskusi semacam itu dapat menurunkan ketegangan dan menghasilkan kesepahaman bersama.

Kepala daerah dan instansi terkait dijadwalkan menindaklanjuti masukan warga melalui rapat koordinasi lanjutan. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan akhir akan mengacu pada hasil kajian lingkungan serta rekomendasi teknis dari kementerian. Proyek PLTP Gunung Ungaran ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis dalam peta jalan energi terbarukan nasional, dengan kapasitas yang diproyeksikan menambah pasokan listrik wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Agus mengingatkan bahwa transisi energi menuntut keseimbangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Ia menyatakan kesiapan kampus untuk terus memberikan penjelasan kepada publik selama proses berlangsung. "Diskusi terbuka adalah cara terbaik. Ilmu pengetahuan harus menjadi dasar pengambilan keputusan," pungkasnya.