BGN Peringatkan Modus Penipuan Percepatan Pembukaan Dapur SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan peringatan kepada masyarakat mengenai maraknya modus penipuan yang menjanjikan percepatan pembukaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelaku yang tidak bertanggung jawab diduga meminta sejumlah uang kepada calon mitra dengan mengaku membawa nota dinas untuk proses verifikasi dan validasi SPPG. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat yang menerima tawaran mencurigakan dari pihak yang mengatasnamakan institusi pemerintah tersebut.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menyatakan bahwa praktik penipuan dengan modus tersebut perlu diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia meminta publik tidak mudah mempercayai pihak yang mengklaim dapat mempercepat proses operasional SPPG dengan imbalan pembayaran kepada oknum tertentu.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Pastikan terlebih dahulu kebenaran identitas pihak yang menghubungi serta informasi yang disampaikan," kata Tysa dalam keterangannya, Minggu (11/10).

Tysa menambahkan bahwa masyarakat perlu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi yang diterima, baik melalui pesan pribadi, media sosial, maupun saluran komunikasi lainnya, sebelum mengambil tindakan apa pun. Langkah verifikasi dinilai krusial untuk mencegah kerugian material maupun potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang.

Pencatutan Nama Institusi Berpotensi Pidana

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa tindakan mengatasnamakan BGN untuk meminta uang dengan iming-iming percepatan pembukaan SPPG merupakan perbuatan yang perlu diwaspadai dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Menurutnya, pencatutan nama institusi pemerintah demi keuntungan pribadi merupakan pelanggaran serius.

"Pencatutan nama institusi pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi, terlebih jika disertai permintaan sejumlah uang dengan menggunakan dokumen atau keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Kami mengimbau masyarakat agar tidak memenuhi permintaan tersebut secara terburu-buru dan segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi BGN," ujar Hida.

Ia juga meminta masyarakat menyimpan bukti apabila menemukan indikasi penipuan tersebut. Bukti yang dapat disimpan antara lain pesan komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan untuk mendukung proses pelaporan kepada aparat berwenang. Menurutnya, kelengkapan bukti akan mempercepat penindakan terhadap pelaku.

Kanal Pengaduan Resmi dan Janji Temu

BGN menyediakan sejumlah saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan atau mengalami dugaan penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Masyarakat dapat melapor melalui call center resmi BGN, layanan SAGI 127, kanal SP4N-LAPOR! BGN, PO BOX 45000, maupun layanan Lapor Mas Dar!.

Selain jalur pelaporan tersebut, masyarakat juga dapat membuat janji temu melalui Pusat Pelayanan Terpadu di Kantor BGN untuk memperoleh informasi dan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan. Langkah ini dinilai penting agar setiap aduan tertangani secara terverifikasi dan terdokumentasi dengan baik.

Verifikasi Sebelum Bertindak

BGN menekankan pentingnya kehati-hatian calon mitra SPPG dalam menjalin komunikasi dengan pihak mana pun yang mengaku sebagai perwakilan resmi institusi. Seluruh proses verifikasi dan validasi SPPG hanya dilakukan melalui mekanisme resmi yang ditetapkan, tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun kepada calon mitra.

Masyarakat diimbau untuk memastikan setiap informasi melalui kanal komunikasi resmi BGN sebelum menindaklanjuti tawaran yang diterima. Dengan demikian, program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan tanpa gangguan dari praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat dan mencemari nama institusi negara.