Omzet Harian Rp100 Ribu, Prediksi KDMP Bojonegoro Tak Bertahan Setahun

Bojonegoro – Proyeksi kelangsungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menuai sorotan tajam. Sejumlah analis memperkirakan koperasi yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto itu hanya mampu bertahan paling lama satu tahun. Prediksi ini muncul setelah pengamat mengkalkulasi omzet harian unit usaha yang dibentuk di tingkat desa tersebut, di mana pendapatan kotor per hari ditaksir hanya mencapai Rp100.000.

Dalam Rapat Koordinasi evaluasi program ekonomi kerakyatan yang digelar di tingkat lokal awal pekan ini, sejumlah pihak mulai mempertanyakan keberlanjutan model bisnis koperasi itu. Berdasarkan perhitungan matematis sederhana, omzet sebesar itu dinilai tidak akan mampu menopang biaya operasional rutin, sehingga membuka celah kolapsnya usaha dalam kurun waktu kurang dari dua belas bulan.

Struktur Biaya dan Defisit Terselubung

Dosen Ekonomi Koperasi dari Universitas Brawijaya, Dr. Haryo Wibisono, yang hadir dalam diskusi evaluasi program tersebut, mengurai beban pengeluaran KDMP secara terperinci. "Jika omzet harian stabil di angka Rp100.000, maka dalam sebulan koperasi hanya membukukan pendapatan sekitar Rp3 juta. Sementara itu, berdasarkan standar operasional koperasi serupa, biaya tetap seperti honor dua orang pengurus, listrik, retribusi, dan pemeliharaan minimum sudah mencapai Rp4,5 juta hingga Rp5 juta per bulan," ujarnya.

Ia menambahkan, selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu membentuk defisit sejak awal operasional. "Secara matematika bisnis, model seperti ini tidak layak. Defisit bulanan yang menumpuk akan menggerus modal awal dari pemerintah dalam waktu singkat, dan koperasi tidak akan mampu membiayai operasional setelah dana tersebut habis," kata Haryo menegaskan. Hingga saat ini, belum ada skema pembiayaan alternatif yang ditetapkan oleh manajemen koperasi desa setempat.

Lemahnya Daya Saing Produk Lokal

Selain persoalan biaya, pengamat juga menyoroti belum terlihatnya strategi bisnis yang mampu mendongkrak omzet. Sumber di Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro menyebutkan bahwa sebagian besar unit KDMP di wilayah tersebut masih mengandalkan penjualan sembako dan produk kebutuhan rumah tangga yang margin keuntungannya sangat tipis. "Mereka bersaing langsung dengan toko ritel modern dan warung tradisional yang sudah memiliki basis pelanggan tetap. Tanpa diferensiasi produk yang kuat, sulit bagi koperasi untuk meningkatkan omzet," ujar seorang pejabat yang enggan disebut namanya.

Fakta lain yang mencuat adalah rendahnya partisipasi anggota. Di beberapa desa, kesadaran masyarakat untuk bertransaksi di koperasi dinilai belum optimal karena masih adanya persepsi bahwa koperasi hanya sebagai kepanjangan tangan program pemerintah, bukan sebagai entitas bisnis yang saling menguntungkan. Kondisi ini memperparah lambatnya perputaran modal dan berakibat pada stagnasi pendapatan.

Proyeksi Kolaps dan Imbauan Evaluasi Menyeluruh

Haryo Wibisono menegaskan, jika pola operasional tidak segera direformasi, ia memprediksi KDMP di Bojonegoro akan memasuki fase kritis dalam enam bulan ke depan dan tidak akan bertahan lebih dari satu tahun. "Bukan berarti programnya salah, tetapi implementasi dan desain bisnisnya harus diperbaiki. Tanpa perubahan radikal, koperasi hanya akan menjadi beban APBDes dan memicu kekecewaan publik," katanya.

Menindaklanjuti temuan ini, Fraksi-fraksi di DPRD Bojonegoro dikabarkan akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Koperasi serta perwakilan pemerintah desa untuk mengevaluasi kembali penggunaan dana pengembangan KDMP. Seorang anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, yang membidangi ekonomi dan keuangan, menyatakan perlunya audit menyeluruh terhadap manajemen dan laporan keuangan seluruh koperasi desa di bawah program tersebut. "Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar seremoni pendirian koperasi yang kemudian mati suri," ucapnya.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Koperasi dan UKM melalui keterangan resminya menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring dan bimbingan teknis kepada seluruh KDMP di Indonesia, termasuk di Bojonegoro. Kementerian, menurut pernyataan itu, akan segera mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan evaluasi mandiri dan percepatan diversifikasi unit usaha agar koperasi mampu bertahan dalam tekanan ekonomi. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan spesifik yang disahkan untuk mengatasi persoalan omzet rendah yang terjadi di lapangan.

Baca juga:

• Kebakaran Pabrik Sepatu di Fujian Tewaskan 28 Orang
• Prabowo Ultimatum Aparat: Solid dan All Out Tangani Kasus Febrie