Oknum Satpol PP DKI Diduga Peras Pengelola Rumah Belajar

Jakarta — Sebuah peristiwa yang mencoreng citra penegakan peraturan daerah tengah diusut serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seorang oknum yang diduga kuat berasal dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dilaporkan melakukan pemerasan terhadap pengelola Rumah Belajar Merah Putih di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Tindakan yang diduga merupakan pungutan liar itu kini telah memasuki tahap pemeriksaan internal dan pelaku terancam sanksi berat hingga pemecatan tidak hormat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dugaan pungli terjadi pada awal pekan ini. Oknum berseragam dinas itu mendatangi lokasi rumah belajar yang selama ini menjadi tempat pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dengan dalih pemeriksaan izin operasional dan ketertiban umum, oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada pengelola agar kegiatan belajar-mengajar tidak dihentikan. "Kami tidak akan menoleransi satu pun tindakan menyimpang yang dilakukan oleh personel kami. Apalagi jika sampai menyasar lembaga sosial dan pendidikan yang notabene memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat," tegas Kepala Satpol PP DKI Jakarta dalam konferensi pers di Balai Kota, Kamis (5/12).

Kronologi dan Temuan Awal

Berdasarkan laporan awal, insiden bermula saat dua orang yang mengaku sebagai anggota Satpol PP mendatangi Rumah Belajar Merah Putih pada Senin siang. Mereka menyampaikan bahwa bangunan semi-permanen yang digunakan sebagai ruang kelas tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan melanggar aturan garis sempadan. Tanpa melalui prosedur resmi berupa surat peringatan atau berita acara pemeriksaan, kedua oknum itu langsung mengancam akan menyegel lokasi. Ancaman itu disertai permintaan uang tunai sebesar Rp5 juta sebagai "uang damai" agar kegiatan operasional dapat berlanjut. Pengelola yang merasa terpojok akhirnya menyerahkan sebagian uang tersebut sambil berupaya mencari bantuan hukum.

Tim Inspektorat Pembantu Kota Jakarta Utara yang menerima laporan segera berkoordinasi dengan Bidang Pengawasan dan Pembinaan Satpol PP. Dalam tempo kurang dari 24 jam, identitas pelaku sudah dikantongi. Satu orang yang diduga sebagai pelaku utama telah dimintai keterangan secara maraton sejak Rabu pagi. Pemeriksaan dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Satpol PP DKI bersama Inspektorat untuk memastikan apakah ada keterlibatan personel lain atau kemungkinan adanya aktor yang menyalahgunakan seragam.

Sanksi Menanti, Pemprov DKI Beri Sinyal Pemecatan

Plt. Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan pemeriksaan menyeluruh dan pemberian hukuman yang memberikan efek jera. "Apabila dari hasil pemeriksaan internal terbukti bersalah, tidak ada kompromi. Oknum tersebut akan dikenai sanksi berat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ujarnya. Sanksi yang dimaksud bisa berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak hormat. Bahkan, Kepala Dinas Satpol PP DKI mengancam akan membawa kasus ini ke ranah pidana jika ditemukan unsur penipuan, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rumah Belajar Merah Putih sendiri dikenal sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar informal yang menaungi sekitar 150 anak usia sekolah di kawasan Cilincing. Mayoritas peserta didik berasal dari keluarga nelayan dan buruh serabutan. Selain bimbingan akademik, lembaga tersebut juga memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan karakter secara cuma-cuma. Para orang tua murid mengaku resah dengan adanya insiden pungli ini karena berpotensi menghambat akses pendidikan anak-anak mereka. "Kami berharap aparatur negara justru membantu keberlanjutan rumah belajar, bukan malah memeras," ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Respons DPRD dan Arah Perbaikan Sistem Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta turut angkat bicara. Anggota Komisi A dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan bahwa kasus ini memperlihatkan lemahnya sistem pengendalian internal di tubuh Satpol PP. Ia meminta Dinas Satpol PP segera membentuk posko pengaduan digital yang mudah diakses masyarakat agar praktik serupa tidak terulang. Sementara itu, Anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat menyayangkan bahwa target pemerasan justru lembaga pendidikan nonformal yang selama ini membantu Pemerintah Provinsi menekan angka putus sekolah. "Ini tamparan keras bagi kita semua. Perlu audit menyeluruh terhadap anggota yang bertugas di lapangan," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD DKI.

Selain proses hukum dan disiplin, Sekretaris Daerah DKI Jakarta telah menginstruksikan Satuan Tugas Saber Pungli tingkat provinsi untuk melakukan assessment cepat pada seluruh rumah belajar dan taman bacaan masyarakat yang beroperasi di wilayah Jakarta Utara. Langkah ini dimaksudkan untuk memetakan kerawanan pungli sekaligus memastikan bahwa tidak ada lagi lembaga sosial yang menjadi korban oknum aparatur. "Dalam rapat koordinasi kemarin kami sepakat untuk melakukan pembinaan menyeluruh terhadap anggota yang kerap berinteraksi dengan komunitas. Setiap tindakan di lapangan harus berdasarkan prosedur tetap, bukan berdasarkan tawar-menawar," tegas Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.

Pemeriksaan terhadap oknum yang diduga melakukan pungli masih terus berlangsung. Propam Satpol PP DKI Jakarta menyelidiki kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang terlibat. Sementara itu, aktivitas belajar-mengajar di Rumah Belajar Merah Putih dikabarkan telah kembali normal setelah adanya jaminan dari wali kota setempat bahwa kegiatan tersebut tidak akan diganggu. Masyarakat Cilincing pun menanti kebijakan tegas dari Pemprov DKI agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak peraturan daerah tetap terjaga.

Baca juga:

• Pertamina Salurkan Seragam Sekolah, Sembako, dan Bantu UMKM
• Taman Samping Estetik: AI Hadirkan Desain Bikin Tetangga Iri