New York Sahkan Aturan Click to Cancel, Perangi Jebakan Langganan

Pemerintah Kota New York secara resmi mengumumkan penetapan paket kebijakan baru yang melarang praktik jebakan berlangganan atau subscription trap dan biaya tambahan tersembunyi atau junk fees. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota New York, Zohran Mamdani, didampingi Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) pada 10 Juli 2026. Aturan yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 ini mengharuskan seluruh penyedia layanan berlangganan untuk menyediakan mekanisme pembatalan yang mudah, setara dengan kemudahan saat mendaftar, serta menetapkan harga akhir secara transparan tanpa adanya biaya tambahan yang disembunyikan. Kebijakan ini menjadi yang pertama di tingkat pemerintah kota di Amerika Serikat yang secara spesifik mengatur perlindungan konsumen terhadap praktik eksploitasi dalam layanan digital berbasis langganan.

Kondisi Ekonomi dan Jerat Biaya yang Membebani Konsumen

Wali Kota Zohran Mamdani menegaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang kian dirasakan warga New York. Dalam keterangan resminya, ia menyoroti bahwa banyak konsumen yang tanpa sadar kehilangan uang akibat sulitnya prosedur pembatalan langganan. “Warga New York yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu untuk hilang begitu saja. Dan bukan hanya para pekerja yang menderita akibat biaya-biaya ini,” ujar Zohran Mamdani pada Jumat (10/7).

Menurut DCWP, praktik jebakan berlangganan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap layanan digital. Banyak platform yang sengaja merancang antarmuka pendaftaran yang sangat sederhana, namun mempersulit proses unsubscribe dengan menyembunyikan tautan, meminta konfirmasi berlapis, atau mengarahkan ke layanan pelanggan yang tidak responsif. Kondisi ini, menurut pemerintah kota, telah menjadi beban tambahan yang tidak adil bagi konsumen di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Dua Pilar Utama: Click to Cancel dan Transparansi Harga

Wali Kota Zohran Mamdani merinci dua instrumen utama dalam kebijakan ini. Pertama, penerapan prinsip click to cancel yang mewajibkan setiap penyedia layanan menyediakan opsi pembatalan langganan dengan tingkat kemudahan yang setara dengan saat konsumen mendaftar. “Pertama, kami akan meluncurkan aturan click-to-cancel pertama di negara ini, karena jika Anda bisa mendaftar hanya dengan satu klik, maka Anda juga harus bisa membatalkannya hanya dengan satu klik,” tegas Mamdani.

Kedua, aturan terkait junk fees yang mewajibkan penyedia layanan untuk menampilkan harga akhir secara penuh dan transparan sejak awal. Setiap biaya tambahan yang tidak diungkapkan secara jelas di awal proses pendaftaran dinyatakan sebagai pelanggaran. Mamdani menyatakan, “Kedua, kami memberlakukan aturan baru mengenai junk fees yang mewajibkan penerapan harga akhir yang sepenuhnya transparan.”

Dengan ketentuan ini, praktik penambahan biaya administrasi, biaya layanan, atau biaya lain yang baru muncul setelah konsumen memasukkan data pembayaran tidak lagi diizinkan. DCWP akan menerbitkan pedoman teknis yang merinci format pencantuman harga dan mekanisme pembatalan yang harus dipatuhi semua pelaku usaha di wilayah yurisdiksi Kota New York.

Langkah Perintis di Tingkat Kota

Kebijakan ini disebut sebagai yang pertama di tingkat kota di Amerika Serikat yang secara khusus mengatur jebakan berlangganan. Selama ini, regulasi serupa baru muncul dalam bentuk rancangan di tingkat federal atau aturan di negara bagian, seperti yang digodok oleh Federal Trade Commission (FTC), namun belum banyak yang diimplementasikan secara spesifik di level kota. New York melalui DCWP mengambil inisiatif proaktif dengan menerbitkan aturan yang langsung menyasar model bisnis berlangganan dan transparansi harga.

Menurut catatan DCWP, ribuan keluhan konsumen setiap tahunnya berkaitan dengan kesulitan pembatalan langganan dan biaya tersembunyi di berbagai layanan, mulai dari aplikasi kebugaran, streaming, hingga platform edukasi daring. Dengan disahkannya aturan ini, Pemerintah Kota New York berharap dapat memberikan perlindungan nyata dan mendorong praktik bisnis yang lebih adil.

Jadwal Implementasi dan Konsekuensi bagi Pelaku Usaha

Aturan akan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026, memberikan waktu bagi para penyedia layanan untuk menyesuaikan sistem dan ketentuan pengguna mereka. DCWP menyatakan akan melakukan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha dan mengawal proses penyesuaian ini. Bagi pihak yang tidak mematuhi, DCWP memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Mamdani menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan mentoleransi model bisnis yang mengeksploitasi kebingungan konsumen demi keuntungan sepihak. “Pemerintah New York tidak tinggal diam dengan model bisnis yang telah mengeksploitasi warganya untuk memperbesar keuntungan,” tegasnya. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bagi perusahaan teknologi bahwa perlindungan konsumen menjadi prioritas, dan praktik manipulatif akan dihadapi dengan kerangka hukum yang jelas.

Dengan diberlakukannya aturan click to cancel dan kewajiban transparansi harga akhir, Pemerintah Kota New York berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan ekosistem layanan digital yang lebih sehat. Implementasinya akan terus dipantau, dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas perlindungan bagi warga New York.

Baca juga:

• MPLS Sekolah Rakyat Dimulai Bertahap Hingga Agustus 2026
• Detik Penuh Makna, Mitchell Baker Kini Resmi Warga Indonesia