Nasdem Di Antara Dua Pilihan: Edy Rahmayadi atau Bobby Nasution

Partai Nasdem masih menempatkan dua figur sentral Sumatra Utara dalam radar pencalonan gubernur pada pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Keduanya adalah Gubernur petahana Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Keduanya dinilai memiliki kekuatan elektoral yang saling mengimbangi sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem belum menjatuhkan pilihan secara pasti.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Nasdem, Effendi Simbolon, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/12/2024), menyatakan bahwa survei internal partai menempatkan elektabilitas Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution bersaing ketat di kisaran 35 hingga 40 persen untuk segmen pemilih muda dan pemilih perkotaan.

“Kami sedang membaca konfigurasi politik lokal. Kedua nama ini bukan sekadar memiliki popularitas, mereka juga mewakili dua narasi besar; satu sebagai petahana yang ingin melanjutkan pembangunan, satu lagi sebagai simbol transformasi dari tingkat kota ke tingkat provinsi,”

Proses penjaringan dan penyaringan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Sumatra Utara telah rampung. Sebanyak delapan nama diserahkan ke DPP, tetapi rapat pleno DPP mengerucutkan pilihan menjadi dua nama besar tersebut. Langkah itu sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menginginkan calon yang tidak sekadar bisa menang, melainkan mampu membawa stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan di provinsi dengan 15,2 juta penduduk itu.

Faktor Petahana versus Popularitas Nasional

Edy Rahmayadi, yang menjabat sejak 2018, memiliki basis massa kuat di kalangan birokrasi dan jaringan militer mengingat latar belakangnya sebagai mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan mantan Ketua Umum PSSI. Ia diusung oleh koalisi gemuk pada Pilgub 2018 yang meliputi PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, dan Hanura. DPP Nasdem mencatat loyalitas pemilih di daerah basis seperti Tapanuli dan Langkat relatif stabil. Namun, sejumlah kebijakannya, terutama penataan aset daerah dan hubungan dengan pemerintah pusat, menuai kritik yang dapat menjadi celah bagi lawan politik.

Di sisi lain, Bobby Nasution membawa citra muda (lahir 1991) dan keterkaitan dengan trah kepemimpinan nasional sebagai menantu Presiden Joko Widodo. Setelah terpilih sebagai Wali Kota Medan periode 2020–2025 melalui dukungan Gerindra, Bobby membangun pendekatan populis berbasis teknologi dan keberpihakan pada pelaku usaha mikro. Survei Litbang Nasdem menunjukkan peningkatan signifikan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan publik di Medan di bawah kepemimpinannya. Namun, analis politik mencatat tantangan Bobby terletak pada perluasan basis ke daerah-daerah di luar jalur perkotaan tempat pengaruhnya belum teruji.

Kalkulasi Koalisi dan Penentuan Akhir

Nasdem hanya memegang 6 kursi dari total 100 kursi DPRD Sumatra Utara hasil Pemilu 2024 sehingga membutuhkan mitra koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan 20 persen kursi atau 25 persen suara sah. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pilkada di Medan, Jumat pekan lalu, menyebut bahwa komunikasi intensif telah dilakukan dengan Partai Gerindra, PKB, dan PPP. Gerindra, yang memiliki 10 kursi, disebut lebih condong mendukung Bobby Nasution karena faktor historis dan kontrak politik. Namun, PKB yang menguasai 7 kursi masih menunggu sikap Nasdem sebelum memutuskan arah dukungannya.

“Nasdem menjadi poros. Jika kami menentukan pilihan, maka koalisi bisa terkunci. Karena itu kami tidak ingin buru-buru. Keputusan akan disahkan paling lambat dua pekan sebelum jadwal pendaftaran calon ke KPU pada 27 Agustus,”

Skenario yang berkembang di lingkup internal Nasdem adalah membentuk koalisi besar lintas partai yang sama-sama mendukung satu calon, atau justru membiarkan dua blok bersaing bebas dengan Nasdem menempatkan kader sebagai wakil gubernur di masing-masing kubu. Strategi terakhir, meskipun belum resmi dikemukakan, dianggap sebagai asuransi politik agar Nasdem tetap memiliki akses di pemerintahan baru siapa pun yang menang.

Implikasi Pilgub Sumut bagi Peta Nasional

Pemilihan Gubernur Sumatra Utara dipandang strategis bukan semata-mata karena jumlah pemilih yang besar—sekitar 10,6 juta pada Daftar Pemilih Tetap terakhir—tetapi juga karena provinsi ini kerap menjadi parameter preferensi politik nasional. Kemenangan Bobby akan mengonfirmasi kekuatan dinasti politik Jokowi di luar Solo sekaligus menjadi batu loncatan menuju jenjang lebih tinggi. Sementara itu, kemenangan Edy akan memperkuat kubu petahana non‑dinasti serta memberi sinyal bahwa mesin partai pengusung lama masih solid.

Di internal Nasdem sendiri, dua kubu juga terbentuk. Sejumlah anggota Fraksi Nasdem di DPRD Sumut menyuarakan dukungan terbuka kepada Edy dengan dalih pengalaman dan rekam jejak di masa pandemi. Sebaliknya, sayap organisasi pemuda seperti Garda Pemuda Nasdem cenderung mendorong Bobby dengan alasan dinamika dan keberanian inovasi. Sidang Pleno DPP yang dijadwalkan pada awal Agustus disebut menjadi ajang final untuk menetapkan rekomendasi resmi.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Adri Hasibuan, mengatakan bahwa keputusan Nasdem akan menentukan peta persaingan secara keseluruhan.

“Nasdem punya pengalaman mencalonkan kader sendiri seperti di Pilgub DKI lalu, tetapi di Sumut mereka lebih pragmatis. Jika mereka memilih Bobby, maka ada kemungkinan Edy akan berpasangan dengan kader partai lain yang masih menunggu, misalnya PDI Perjuangan. Situasi ini menarik karena akan menguji sejauh mana loyalitas partai-partai nasional di tingkat lokal,”

Hingga berita ini diturunkan, tim pemenangan kedua kandidat sama-sama telah menyampaikan visi dan misi kepada DPW Nasdem. Edy mengedepankan keberlanjutan proyek strategis di sektor infrastruktur pertanian dan konektivitas antarkabupaten. Bobby menonjolkan program digitalisasi pemerintahan serta pengembangan UMKM berbasis ekspor yang sudah dijalankan di Medan. Nasdem, sebagai partai yang mendeklarasikan diri sebagai “rumah besar semua golongan”, belum menunjukkan indikator kuat ke mana arah dukungan akhir akan bermuara. Keputusan final nanti akan disahkan oleh Ketua Umum Surya Paloh berdasarkan rekomendasi rapat pleno, dengan mempertimbangkan hasil survei lapangan terkini dan pertimbangan strategis nasional.