Mensos Sebut Iklan Kerja dan Pinjaman Digital Jadi Modus Baru TPPO

Jakarta, 27 Juli 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah mengalami pergeseran signifikan ke ranah digital. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan TPPO di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (27/7). Menurut Mensos, pemanfaatan teknologi informasi oleh sindikat perdagangan orang kian masif dan menyasar masyarakat rentan melalui platform daring.

"Kita melihat fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Modus kejahatan TPPO tidak lagi konvensional, melainkan sudah merambah sepenuhnya ke dunia digital, mulai dari penipuan lowongan kerja fiktif hingga jeratan pinjaman online ilegal," tegas Mensos.

Mekanisme Jebakan Digital

Dalam pemaparannya, Mensos menjelaskan bahwa pelaku TPPO kerap menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi pesan instan Telegram untuk menyebarkan iklan pekerjaan palsu. Tawaran gaji tinggi di luar negeri dengan persyaratan mudah menjadi umpan utama. Korban yang tergiur kemudian diminta menyerahkan data pribadi dan dokumen penting, yang selanjutnya disalahgunakan untuk mengontrol pergerakan mereka. Setibanya di lokasi, korban justru dipekerjakan secara paksa dengan upah minim atau tanpa bayaran sama sekali.

Modus lainnya, lanjut Mensos, adalah skema pinjaman online ilegal yang membebankan bunga sangat tinggi. Korban yang tidak mampu membayar dipaksa melunasi utang dengan menjadi pekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum. "Ini adalah bentuk perbudakan modern yang memanfaatkan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Data dan Peningkatan Kasus

Berdasarkan data Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban TPPO Kementerian Sosial, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat 873 laporan kasus TPPO dengan modus digital, meningkat 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 65 persen korban adalah perempuan berusia 18-35 tahun yang terjerat tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga atau buruh pabrik di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Mensos menyatakan bahwa platform digital telah menjadi sarana rekrutmen yang efektif bagi sindikat karena sulitnya pengawasan dan kecepatan penyebaran informasi. "Dengan satu unggahan, pelaku dapat menjangkau ribuan calon korban dalam waktu singkat. Ini adalah tantangan besar bagi kami," kata Mensos.

Ia mencontohkan, pada Juni lalu, Polda Jawa Timur membongkar sindikat TPPO yang menggunakan akun Instagram fiktif untuk merekrut perempuan sebagai pekerja restoran di Arab Saudi. Tiga tersangka berhasil diamankan, sementara 12 korban berhasil dipulangkan. "Kasus ini menunjukkan bahwa pelaku terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi," tambahnya.

Langkah Penguatan Penanganan

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Sosial akan membentuk Tim Reaksi Cepat Siber Anti-TPPO yang bertugas memantau konten mencurigakan di ruang digital. Tim ini akan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggara platform media sosial untuk melakukan penurunan konten (take down) dan penelusuran pelaku.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, termasuk peran aktif masyarakat untuk segera melapor jika menemukan indikasi TPPO," tegas Mensos. Ia juga mengimbau agar warga mewaspadai setiap tawaran kerja atau pinjaman online yang tidak melalui jalur resmi dan memverifikasi informasi melalui kanal pengaduan yang disediakan pemerintah.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Bareskrim Polri, Direktur Jenderal Imigrasi, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran. Mereka bersepakat untuk mengintensifkan operasi bersama dan mempercepat revisi regulasi perlindungan korban TPPO berbasis digital.

Selain itu, Mensos menyebut bahwa pemerintah tengah menyusun pedoman teknis bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangani kasus TPPO siber, termasuk penggunaan teknologi forensic digital untuk pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Dengan langkah-langkah ini, Kementerian Sosial optimistis dapat menekan laju kejahatan TPPO yang kian adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan pergeseran modus ini, Kementerian Sosial berharap kesadaran publik terus ditingkatkan melalui kampanye literasi digital dan penguatan fungsi layanan hotline pengaduan yang terintegrasi.