Hamdan Zoelva Dukung PPP Bertahan dan Kembali Besar pada 2029
JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyatakan dukungannya agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap eksis dan kembali menjadi partai besar pada Pemilu 2029. Pernyataan...
JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyatakan dukungannya agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap eksis dan kembali menjadi partai besar pada Pemilu 2029. Pernyataan tersebut disampaikan Hamdan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum PPP di Jakarta Pusat, Kamis (20/8).
Dalam kesempatan itu, pria yang kini memimpin organisasi kemasyarakatan Syarikat Islam itu menilai PPP masih memiliki sisa waktu sekitar tiga tahun untuk mempersiapkan diri menatap kontestasi politik lima tahunan berikutnya. Menurut Hamdan, masa tersebut cukup untuk melakukan pembenahan organisasi, kaderisasi, serta konsolidasi pengurus dari tingkat pusat hingga daerah.
Ia menegaskan bahwa keberlangsungan PPP menjadi penting bagi lanskap politik nasional. Partai berlambang Ka'bah itu, kata Hamdan, memiliki rekam jejak panjang dan dipandang sebagai warisan perjuangan para ulama yang harus terus dirawat keberadaannya.
Menurutnya, tiga tahun ke depan akan menjadi penentu apakah PPP mampu mengembalikan kepercayaan pemilih dan kembali menembus ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2029. Hamdan mengingatkan bahwa kerja organisasi yang serius dalam periode tersebut tidak dapat ditawar-tawar.
Ceramah dan Pembekalan bagi Kader PPP
Kehadiran Hamdan dalam Rakornas Bidang Hukum PPP bukan tanpa peran. Ia hadir untuk memberikan ceramah dan pembekalan kepada jajaran pengurus serta kader partai yang mengikuti kegiatan tersebut. Hamdan menyebut kontribusi itu sebagai bentuk sumbangsih pemikirannya bagi upaya mengembalikan PPP ke jalur partai besar.
Rakornas tersebut berlangsung di Jakarta Pusat dan menjadi ajang konsolidasi internal PPP menjelang berbagai agenda politik ke depan. Kegiatan serupa dinilai penting untuk menyamakan persepsi pengurus di seluruh tingkatan terhadap target yang ingin dicapai partai pada kontestasi mendatang.
Dukungan untuk Mardiono Tanpa Ikatan Partai
Meski memberikan dukungan terbuka kepada PPP, Hamdan menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari partai politik mana pun. Ia menyebut dukungan yang diberikannya ditujukan kepada PPP sekaligus kepada Ketua Umum Muhamad Mardiono yang saat ini memimpin partai tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan Hamdan agar kedatangannya tidak dimaknai keliru di tengah dinamika politik nasional. Meski demikian, ia berkomitmen terus menyuarakan pentingnya keberlanjutan PPP sebagai bagian dari khazanah perpolitikan Indonesia.
Sebagai tokoh yang pernah duduk di lembaga tinggi negara, pandangan Hamdan kerap menjadi perhatian publik. Sebelum memimpin MK, ia tercatat pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB). Kini, selain aktif di Syarikat Islam, ia juga kerap diminta memberi pandangan dalam forum-forum kebangsaan dan kepartaian.
Warisan Ulama yang Perlu Dirawat
Bagi Hamdan, PPP bukan sekadar partai politik biasa yang mudah digantikan. Partai tersebut, menurutnya, lahir dari sejarah panjang perjuangan umat Islam di Indonesia dan memiliki ikatan erat dengan tradisi para ulama. Hilangnya PPP dari panggung politik nasional, lanjutnya, akan menjadi kehilangan besar bagi representasi politik kelompok tersebut.
Keterkaitan antara Syarikat Islam dan PPP juga menjadi sorotan dalam kegiatan tersebut. Kedua organisasi memiliki akar sejarah yang sama dalam pergerakan Islam di tanah air, sehingga sinergi keduanya dinilai wajar. Kehadiran Ketua Umum Syarikat Islam dalam forum PPP pun dimaknai sebagai penguatan hubungan kelembagaan di antara keduanya.
Tantangan Pasca Kegagalan Ambang Batas Parlemen
Dukungan Hamdan datang di tengah kondisi PPP yang belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan pada Pemilu 2024. Saat itu, PPP gagal melampaui ambang batas parlemen 4 persen sehingga kehilangan seluruh kursi perwakilannya di Senayan. Imbasnya, posisi tawar partai dalam percaturan politik nasional merosot tajam.
Kondisi tersebut menempatkan PPP pada situasi yang tidak mudah. Untuk kembali menghuni kursi DPR RI pada 2029, partai harus bekerja keras meningkatkan elektabilitas, memperluas basis dukungan, dan menjaga soliditas kader di daerah-daerah, termasuk di kantong-kantong pemilih tradisionalnya.
Hamdan menilai kegagalan pada satu kontestasi bukan akhir dari segalanya. Dengan pengelolaan organisasi yang baik serta strategi pemenangan yang terukur, ia optimistis PPP mampu kembali memainkan peran penting dalam peta politik nasional pada periode berikutnya.
Harapan Kebangkitan di 2029
Menutup pernyataannya, Hamdan menyampaikan harapan agar seluruh elemen PPP bahu-membahu merancang langkah kebangkitan. Ia juga mengingatkan bahwa dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, akan ikut menentukan arah perjalanan partai ke depan.
Rakornas Bidang Hukum PPP menjadi salah satu momentum konsolidasi yang dinilai strategis menjelang Pemilu 2029. Dengan sisa waktu sekitar tiga tahun, PPP dipandang masih memiliki peluang membenahi diri, sepanjang seluruh pengurus dan kader bekerja secara terorganisasi, disiplin, dan konsisten.
Comments (0)