Sudaryono Resmi Pimpin Badan Gizi Nasional, Siap Perkuat Ketahanan Pangan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, secara resmi memulai masa tugasnya pada Senin (15/7/2024) di Jakarta. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara menandai babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat. Sudaryono, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, langsung menyusun rencana kerja prioritas selama 100 hari pertama kepemimpinannya.

Dalam keterangan pers perdananya, Sudaryono menegaskan bahwa penguatan kelembagaan BGN akan menjadi fokus utama. Lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 ini memiliki mandat khusus untuk menyelaraskan program gizi nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian. Menurutnya, fragmentasi program gizi selama ini menjadi kendala utama dalam mencapai target penurunan angka stunting nasional.

"BGN hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan seluruh program gizi nasional. Kami akan bekerja berdasarkan prinsip kolaborasi, transparansi, dan data yang akurat," ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat.

Sudaryono, yang meraih gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), membawa pengalaman panjang di birokrasi pemerintahan. Sebelum dipercaya memimpin BGN, ia telah mengabdi selama lebih dari 12 tahun di Kementerian Pertanian, dengan spesialisasi pada kebijakan pangan dan nutrisi. Pengalaman ini diyakini akan menjadi modal berharga dalam menjalankan fungsi BGN sebagai regulator dan koordinator program gizi di tingkat nasional.

Prioritas 100 Hari Pertama

Dalam paparan rencananya, Sudaryono mengungkapkan tiga prioritas utama yang akan dikerjakan selama 100 hari pertama. Prioritas pertama adalah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh program gizi yang ada di 12 kementerian dan lembaga. Langkah ini, tegasnya, bertujuan untuk memetakan tumpang tindih program dan menghindari pemborosan anggaran. Berdasarkan data sementara yang ia peroleh, terdapat sedikitnya 34 program gizi yang dijalankan secara terpisah oleh berbagai instansi pemerintah, dengan total anggaran mencapai Rp14,7 triliun pada tahun 2024.

Prioritas kedua adalah pembentukan satuan tugas (satgas) daerah di 10 provinsi prioritas dengan angka prevalensi stunting tertinggi. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Satgas ini akan bertugas mengawal implementasi program gizi di tingkat kabupaten/kota, sekaligus melaporkan kendala di lapangan secara langsung kepada BGN pusat. Menurut Sudaryono, kehadiran satgas daerah merupakan respons atas lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini terjadi.

Strategi Penguatan Data dan Teknologi

Prioritas ketiga yang ditekankan oleh Sudaryono adalah membangun sistem informasi gizi terpadu yang terintegrasi dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dirancang untuk memantau status gizi masyarakat secara real-time, mulai dari ibu hamil hingga balita, bahkan berlanjut hingga usia sekolah. Data tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam menetapkan intervensi yang tepat sasaran.

"Kita tidak bisa lagi bekerja berdasarkan asumsi. Setiap intervensi gizi harus didasarkan pada data individu yang akurat dan terverifikasi. Sistem ini akan menjadi tulang punggung seluruh program BGN ke depan," jelasnya.

Pengembangan sistem ini akan menggandeng berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta sejumlah perguruan tinggi negeri. Sudaryono menyatakan telah melakukan pembicaraan awal dengan Rektor Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor untuk menjajaki kerja sama riset dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang gizi. Sementara itu, untuk mendukung operasional BGN, pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun dalam APBN 2025 yang akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur data, pengadaan alat deteksi gizi, serta pelatihan tenaga surveilans gizi di seluruh Indonesia.

Tantangan Angka Stunting dan Kolaborasi Multipihak

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting nasional berada pada angka 21,6 persen. Target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 adalah menurunkan angka tersebut menjadi 14 persen pada tahun 2029. Sudaryono mengakui bahwa target tersebut ambisius, namun ia optimistis dapat dicapai dengan strategi yang terukur dan dukungan penuh dari lintas sektor.

Salah satu strategi kunci yang akan digulirkan adalah memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. BGN berencana meluncurkan program "Kemitraan Gizi Nasional" yang memungkinkan perusahaan swasta terlibat dalam program pemberian makanan tambahan (PMT) di wilayah-wilayah kantong stunting. Program ini mengadopsi pola kemitraan yang sebelumnya sukses diterapkan oleh Kementerian Pertanian dalam program Pajale (Padi, Jagung, Kedelai).

Lebih lanjut, Sudaryono menyoroti pentingnya edukasi gizi kepada masyarakat sebagai pilar keempat dari strategi nasional. Menurutnya, intervensi berbasis pemberian makanan saja tidak cukup tanpa adanya perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang bergizi. BGN akan merancang kampanye nasional bertajuk "Gizi Cerdas untuk Generasi Emas" yang akan menyasar ibu rumah tangga, remaja putri, dan kader posyandu di seluruh pelosok tanah air. Kampanye ini akan didukung oleh media massa dan platform digital untuk menjangkau generasi muda yang semakin melek teknologi.

Dengan kepemimpinan baru di bawah Sudaryono, Badan Gizi Nasional diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi gizi nasional yang lebih terpadu, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Langkah-langkah strategis yang telah dirancang akan diuji dalam enam bulan pertama, seiring dengan konsolidasi internal lembaga yang hingga kini memiliki 214 personel tetap dan akan diperkuat dengan rekrutmen 350 pegawai baru pada akhir tahun 2024.