Fraksi PAN Minta Sosialisasi Tapera Digencarkan dan Kebijakan Adil

JAKARTA — Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menilai sosialisasi aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum berjalan efektif. Banyak kalangan masyarakat yang belum memahami mekanisme program, mulai dari kewajiban iuran hingga manfaat yang akan diterima peserta. Fraksi tersebut menegaskan bahwa kebijakan Tapera harus diterapkan secara adil agar tidak memberatkan kelompok pekerja tertentu.

Penilaian itu disampaikan FPAN dalam keterangan resminya di Jakarta. Fraksi yang bernaung di bawah Partai Amanat Nasional itu menyatakan bahwa minimnya pemahaman publik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap program yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Ketidaktahuan masyarakat, menurut fraksi, juga dapat memicu resistensi ketika potongan iuran mulai diberlakukan terhadap gaji bulanan.

Sebagai gambaran, Tapera merupakan skema tabungan jangka panjang yang ditujukan untuk menghimpun dana pembiayaan perumahan bagi peserta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah, dengan porsi 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian, baik melalui pembiayaan kepemilikan maupun perbaikan rumah.

Sosialisasi Dinilai Belum Menjangkau Publik Luas

FPAN menilai langkah sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan Badan Pengelola Tapera selama ini belum optimal. Jangkauan informasi dinilai masih terbatas pada kanal formal dan wilayah perkotaan, sementara pekerja di sektor informal serta masyarakat di daerah belum tersentuh secara memadai. Akibatnya, sebagian warga baru mengetahui adanya kewajiban potongan iuran tanpa memahami hak yang menyertainya.

“Sosialisasi yang dilakukan selama ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak warga yang baru mendengar soal kewajiban potongan gaji tanpa mengetahui manfaat yang akan diperoleh sebagai peserta,” demikian penegasan FPAN dalam keterangannya. Fraksi menilai kondisi ini kontras dengan sifat Tapera yang bersifat wajib bagi seluruh pekerja, sehingga pemerintah memikul tanggung jawab untuk memastikan informasi sampai ke tingkat bawah.

Tuntutan Keadilan dalam Penerapan Kebijakan

Selain persoalan sosialisasi, FPAN menyoroti aspek keadilan dalam penerapan kebijakan. Fraksi menilai skema Tapera harus memperhatikan kemampuan ekonomi peserta, terutama pekerja berpenghasilan rendah yang porsinya paling besar terhadap total jumlah pekerja nasional. FPAN meminta agar terdapat fleksibilitas dalam mekanisme kepesertaan, termasuk kemungkinan keringanan iuran dan penyesuaian masa kepesertaan bagi kelompok rentan.

“Keadilan menjadi prasyarat agar program ini diterima masyarakat. Pemerintah harus memastikan tidak ada kelompok yang merasa dirugikan dalam pelaksanaannya,” tegas FPAN. Fraksi juga menyoroti perlunya kepastian hukum bagi peserta yang telah membayar iuran dalam jangka panjang, termasuk jaminan pengembalian dana beserta hasil pemupukannya apabila peserta mengundurkan diri atau memenuhi kriteria tertentu.

Dorongan Perbaikan Regulasi dan Evaluasi Berkala

Menindaklanjuti persoalan tersebut, FPAN mendorong pemerintah untuk meningkatkan intensitas sosialisasi melalui berbagai kanal. Fraksi mengusulkan agar pelaksanaan sosialisasi menggandeng pemerintah daerah, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha sehingga informasi dapat disampaikan langsung kepada pekerja di lapangan. Materi sosialisasi, menurut fraksi, harus memuat penjelasan rinci mengenai tata cara pendaftaran, besaran iuran, mekanisme klaim, hingga skema pembiayaan perumahan.

FPAN juga meminta evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan serta meninjau kembali aturan turunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja. Fraksi menyatakan kesiapannya membahas penyempurnaan regulasi dalam forum Rapat Koordinasi dan rapat kerja bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap keputusan yang dihasilkan, menurut fraksi, harus berpijak pada prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas.

Dengan pemahaman publik yang baik dan kebijakan yang adil, Tapera diharapkan dapat mencapai tujuan awalnya, yakni menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. FPAN menegaskan komitmennya mengawal program ini agar berjalan sesuai amanat undang-undang tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.