Menkop Sebut 15.845 Koperasi Desa Merah Putih Telah Selesai Dibangun

Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengumumkan bahwa proses pembangunan 15.845 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayah Indonesia telah dituntaskan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Perkoperasian yang berlangsung di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, pada Kamis (15/5/2025).

“Hari ini saya sampaikan bahwa seluruh target fisik pembentukan KDMP sudah terpenuhi. Sebanyak 15.845 koperasi desa dan kelurahan telah berdiri dan siap beroperasi penuh melayani warga di tingkat tapak,” ujar Ferry di hadapan para peserta rapat.

Ferry menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam strategi pemerintah memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Menurutnya, program yang digagas langsung oleh Presiden tersebut kini memasuki fase konsolidasi kelembagaan dan penguatan kapasitas usaha.

Sebaran dan Infrastruktur Penunjang

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, dari total 15.845 KDMP, sebanyak 8.120 unit berada di wilayah Pulau Jawa, 4.350 unit di Sumatra, 1.980 unit di Kalimantan, 870 unit di Sulawesi, serta sisanya tersebar di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Seluruh koperasi tersebut telah dilengkapi sarana perkantoran, gudang penyimpanan, serta sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan pusat data koperasi nasional.

“Setiap KDMP didesain tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai sentra pengembangan usaha mikro dan kecil. Di dalamnya terdapat unit pengolahan hasil tani, pusat distribusi sembako, dan balai pelatihan kewirausahaan,” jelas Menkop.

Anggaran dan Dukungan Lintas Sektor

Ferry merinci, total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan penguatan kelembagaan KDMP mencapai Rp9,7 triliun, bersumber dari APBN serta dana alokasi khusus koperasi tahun anggaran 2024–2025. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik, penyertaan modal awal sebesar Rp250 juta per koperasi, serta pelatihan bagi 31.690 pengurus dan pengelola yang telah direkrut dari masyarakat setempat.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, yang turut hadir dalam rapat, menyebutkan bahwa di wilayahnya terdapat 1.632 KDMP yang telah menyelesaikan proses verifikasi operasional. “Kami sudah memulai fasilitasi akses pasar dan kemitraan dengan BUMN pangan agar koperasi desa bisa langsung menjadi pemasok kebutuhan logistik nasional,” ujarnya.

Pengawasan dan Tata Kelola

Menkop menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah fisik koperasi, melainkan dari kualitas tata kelola dan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan desa. Untuk itu, Kementerian Koperasi telah membentuk Badan Pengawas KDMP di setiap kabupaten/kota yang melibatkan unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan aparat pengawas intern pemerintah.

“Kami tidak ingin koperasi ini hanya menjadi bangunan kosong. Setiap tiga bulan ada audit kepatuhan dan audit kinerja. Jika dalam enam bulan tidak ada aktivitas ekonomi yang signifikan, pengurus akan dievaluasi dan direvitalisasi,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI, Faisal Basri, mengapresiasi rampungnya pembangunan namun mengingatkan pentingnya sinergi dengan koperasi-koperasi eksisting. “Jangan sampai kehadiran KDMP justru mematikan koperasi-koperasi desa yang sudah lebih dulu beroperasi. Harus ada pembagian segmen usaha yang jelas dan pendampingan berkelanjutan,” katanya saat dihubungi terpisah.

Tahap Selanjutnya: Penguatan Ekosistem

Ferry Juliantono memaparkan bahwa pasca-pembangunan fisik, pihaknya telah menyiapkan tiga program prioritas: pertama, integrasi KDMP ke dalam ekosistem digital koperasi melalui platform Koperasi Digital Merah Putih; kedua, kerja sama dengan perbankan pelat merah untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi bunga 3 persen khusus bagi anggota koperasi desa; ketiga, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama sebagai kendaraan investasi produktif di sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.

“Kami menargetkan pada akhir tahun 2025, minimal 5.000 KDMP sudah bisa menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertamanya dan menyusun rencana bisnis mandiri. Pada tahun 2026, kami ingin setiap koperasi memiliki omzet minimal Rp1 miliar per tahun dan mampu menyerap tenaga kerja lokal,” paparnya.

Dengan tuntasnya pembangunan 15.845 KDMP, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan koperasi sebagai pilar utama transformasi ekonomi desa. Program ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi dan pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok negeri.

Baca juga:

• Polisi Gercep Evakuasi Wanita Keguguran di Stasiun Sawah Besar
• Key to the Phoenix Heart: Sinopsis, Jadwal, dan Cara Nonton