Menko Polhukam Perintahkan Baintelkam Susun Rencana Tajam Hadapi Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto memberikan arahan khusus kepada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk merumuskan perencanaan strategis yang cermat dan tajam dalam mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Instruksi ini disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Senin (15/1/2024), yang dihadiri oleh Kepala Baintelkam Polri Komjen Pol Wahyu Widada dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri.

Hadi menekankan bahwa kompleksitas kontestasi politik di 548 daerah—meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota—memerlukan deteksi dini yang akurat terhadap setiap potensi kerawanan. “Perencanaan Baintelkam harus bersifat antisipatif, bukan reaktif. Saya minta peta kerawanan diperbarui secara berkala, mulai dari potensi konflik horizontal, politik uang, hingga kerawanan siber,” ujar Hadi Tjahjanto dalam arahannya. Ia menegaskan, intelijen Polri wajib mampu memproyeksikan dinamika lokal hingga tingkat desa/kelurahan, mengingat Pilkada adalah kontestasi yang paling dekat dengan akar rumput.

Fokus pada Deteksi dan Cegah Dini

Dalam penjelasannya, Menko Polhukam merinci bahwa Baintelkam harus mengedepankan fungsi deteksi dan pencegahan konflik. Berdasarkan data yang dipaparkan, Kemenko Polhukam bersama Baintelkam telah mengidentifikasi sedikitnya 187 daerah rawan tinggi, khususnya di wilayah yang memiliki sejarah konflik komunal, daerah otonomi baru, dan daerah dengan kontestasi antar-petahana yang ketat. Hadi meminta agar seluruh analisis intelijen dipadukan dengan data sosial-ekonomi dan budaya setempat, sehingga langkah penanganan tidak bersifat generik.

“Intelijen teknologi juga harus dimaksimalkan. Jajaran Baintelkam harus bisa memantau media sosial dan platform digital untuk mengantisipasi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang dapat memantik ketegangan,” kata Hadi. Ia mencontohkan, pengalaman Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa isu SARA dan politik identitas kerap menjadi pemicu utama polarisasi masyarakat di beberapa daerah.

Kolaborasi Lintas Lembaga dan TNI

Sebagai purnawirawan TNI Angkatan Udara, Hadi juga mendorong sinergi antara Baintelkam Polri dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, Pilkada Serentak bukan sekadar agenda politik nasional, melainkan juga menyangkut stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, pertukaran informasi dan kolaborasi operasi intelijen menjadi keniscayaan.

“Baintelkam tidak bisa bekerja sendiri. Saya perintahkan segera gelar rapat koordinasi teknis dengan BAIS TNI dan BIN untuk menyamakan persepsi dan membagi wilayah pengamatan. Data intelijen yang terfragmentasi hanya akan membuat kebijakan pengamanan tidak utuh,” tegas Hadi. Ia menambahkan, perencanaan tajam mencakup skenario penugasan personel intelijen hingga ke tingkat Polres dan Polsek, serta penguatan kapasitas analis di Polda seluruh Indonesia.

Rencana Operasi Intelijen Terpadu

Rapat koordinasi tersebut menyepakati sejumlah langkah konkret yang akan dituangkan dalam Rencana Operasi Intelijen Terpadu (ROIT) Pilkada 2024. Dokumen ini, yang ditargetkan rampung akhir Februari 2024, memuat pembagian zona pengamanan, prioritas daerah rawan, dan prosedur eskalasi penanganan jika terjadi gangguan keamanan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melalui keterangan tertulis, menyatakan bahwa Polri telah menyiagakan 192.000 personel lebih untuk pengamanan Pilkada, namun peran intelijen tetap menjadi tulang punggung pencegahan.

Komjen Wahyu Widada menjelaskan, Baintelkam akan mengoperasikan aplikasi Sistem Deteksi Dini Konflik (Sidik) yang terintegrasi dengan pusat kendali di Mabes Polri. “Kami akan memanfaatkan artificial intelligence untuk memetakan sentimen publik secara real-time. Setiap anomali akan langsung diteruskan ke Satuan Intelkam di daerah untuk diverifikasi,” ujarnya usai rapat. Aplikasi ini telah diujicoba pada Pemilu 2024 dan terbukti mampu menekan angka pelanggaran di 62 persen daerah uji coba.

Harapan Kemenko Polhukam

Menutup arahannya, Hadi Tjahjanto menegaskan kembali bahwa keberhasilan Pilkada Serentak 2024 bukan hanya diukur dari rendahnya angka insiden, tetapi juga dari legitimasi proses demokrasi yang diterima masyarakat. “Rencana yang tajam bukanlah dokumen mati. Ia harus hidup, terus dievaluasi, dan mampu merespons dinamika lapangan. Saya tidak ingin ada kejutan yang tidak terantisipasi. Semua potensi ancaman harus sudah terpetakan sebelum hari pemungutan suara,” pungkasnya.

Pilkada Serentak dijadwalkan digelar pada 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, sebanyak 203 juta pemilih akan menggunakan hak suaranya di 548 daerah. Pemerintah melalui Kemenko Polhukam berkomitmen menjamin keamanan dan kelancaran pesta demokrasi ini, dengan menjadikan intelijen sebagai ujung tombak pencegahan.

Baca juga:

• Aira EV Siap Ramaikan Pasar: Wuling Beberkan Spesifikasi di Cikarang
• Tim Hukum Maya Kusmaya Tempuh Kasasi, Sebut Vonis Banding Keliru