Menko Polhukam Perintahkan Baintelkam Polri Susun Perencanaan Tajam Hadapi Pilkada 2024

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto memerintahkan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menyusun perencanaan pengamanan yang tajam dan terukur menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada di Jakarta, sebagai tindak lanjut penetapan tahapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hadi menegaskan, perencanaan yang matang menjadi penentu keberhasilan pengamanan seluruh tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Ia menyatakan, jajaran intelijen kepolisian dituntut mampu membaca dinamika politik di setiap daerah secara mendetail sehingga setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

“Perencanaan yang tajam akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan. Saya minta Baintelkam Polri memetakan seluruh potensi kerawanan di setiap wilayah secara rinci dan terukur,” ujar Hadi dalam arahannya.

Menurut Hadi, pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi modal penting bagi aparatur keamanan dalam menghadapi pilkada. Namun, ia mengingatkan bahwa kontestasi di tingkat lokal memiliki karakteristik berbeda karena melibatkan tokoh dan basis massa yang berakar langsung di daerah.

Deteksi Dini dan Pemetaan Kerawanan

Hadi menyatakan, fungsi intelijen kepolisian harus bekerja secara optimal melalui deteksi dini terhadap berbagai bentuk kerawanan, termasuk potensi konflik horizontal, politik uang, serta penyebaran berita bohong atau hoaks di ruang digital. Pemetaan kerawanan, lanjutnya, wajib diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan tahapan yang ditetapkan KPU.

“Jangan sampai ada daerah yang luput dari pemetaan. Setiap perubahan dinamika di lapangan harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan,” kata Hadi.

Ia menambahkan, indeks kerawanan pemilihan yang disusun bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait harus menjadi acuan dalam menentukan pola pengamanan di setiap daerah. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi akan memperoleh perhatian khusus, baik dari sisi penempatan personel maupun strategi pengamanan.

Koordinasi Antarlembaga Diperkuat

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Hadi juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah daerah, serta penyelenggara pemilihan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepolisian negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan pilkada.

Hadi menegaskan, koordinasi lintas lembaga harus berjalan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika gangguan keamanan telah terjadi. Setiap kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam diminta menindaklanjuti keputusan rapat dengan langkah konkret di wilayah masing-masing.

“Sinergi harus dibangun sejak awal. Keberhasilan pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga seluruh aparatur keamanan dan pemerintah daerah,” ujar Hadi.

Netralitas Aparatur dan Cakupan Pilkada 2024

Selain aspek pengamanan, Hadi mengingatkan pentingnya netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan pilkada. Ia menyatakan, kepolisian, TNI, dan aparatur sipil negara wajib menjaga sikap imparsial demi terwujudnya kontestasi yang jujur, adil, dan demokratis.

Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan digelar pada 27 November 2024 di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pemilihan ini merupakan pilkada serentak dengan cakupan terluas dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Hadi menyatakan, skala penyelenggaraan yang luas tersebut menuntut kesiapan ekstra dari seluruh jajaran keamanan. Penetapan peta kerawanan dan rencana pengamanan di setiap daerah ditargetkan rampung sebelum tahapan krusial pilkada dimulai.

Menko Polhukam memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi melalui rapat koordinasi berkala. Ia menegaskan, seluruh potensi gangguan harus dapat dikendalikan agar masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan tertib.

“Tujuan akhirnya adalah pilkada yang aman, damai, dan bermartabat. Masyarakat harus dapat menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut,” kata Hadi.