Menhaj: Ekspektasi Tinggi Jemaah Metropolitan Pengaruhi Kepuasan Embarkasi

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa tingginya ekspektasi jemaah dari wilayah metropolitan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya skor kepuasan pada embarkasi Jakarta-Bekasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Pernyataan tersebut disampaikan Irfan dalam konferensi pers di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

Irfan menanggapi hasil Survei Kepuasan Layanan Haji Indonesia (SKLHI) 1447 H/2026 M yang dirilis BPS. Berdasarkan survei tersebut, embarkasi Jakarta-Bekasi mencatatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) luar negeri terendah, yakni 78,67 poin. Sementara itu, embarkasi Banda Aceh berhasil menempati posisi tertinggi dengan capaian 85,20 poin.

"Tentu itu menjadi bahan evaluasi kita. Tapi Jakarta, Bekasi, maupun Pondok Gede, mayoritas jemaah adalah orang-orang Jakarta, orang-orang metropolitan yang harapannya itu cukup tinggi. Sehingga ketika menemukan pelayanan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan yang tinggi itu mungkin, makanya nilainya agak turun dibandingkan yang lain," kata Irfan dalam keterangannya.

Evaluasi Menyeluruh di Seluruh Embarkasi

Irfan menekankan bahwa hasil survei tersebut akan menjadi dasar perbaikan menyeluruh bagi seluruh embarkasi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah akan menindaklanjuti temuan BPS dengan melakukan rapat koordinasi internal bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Kami tidak hanya fokus pada embarkasi dengan nilai rendah, tetapi juga menjadikan capaian embarkasi lain sebagai pembanding untuk meningkatkan kualitas layanan secara merata. Setiap masukan dari jemaah akan kami analisis secara mendalam," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi yang akan digelar, pemerintah akan membahas berbagai aspek pelayanan, mulai dari proses keberangkatan, akomodasi, konsumsi, hingga transportasi selama di Arab Saudi. Irfan menegaskan bahwa perbedaan karakteristik jemaah antarwilayah menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan pelayanan.

Tantangan Kepadatan di Mina dan Skema Tanazul

Selain mengevaluasi layanan di embarkasi, Irfan mengungkapkan bahwa kepadatan di Mina masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan lahan di Mina memaksa pemerintah untuk mencari terobosan baru guna memastikan kenyamanan jemaah selama menjalani puncak ibadah haji.

"Tantangannya di Mina. Semuanya di Mina tantangannya, karena Mina tempatnya relatif kurang. Sehingga diperlukan berbagai terobosan untuk mengatasinya," jelas Irfan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menerapkan skema tanazul pada musim haji 2026 dengan memindahkan sebanyak 20 ribu jemaah dari tenda Mina ke hotel. Langkah ini dinilai efektif mengurangi kepadatan di area tenda. Irfan menyatakan bahwa pemerintah berencana menambah kuota jemaah yang mengikuti skema tanazul pada musim haji mendatang.

"Salah satu yang kita lakukan tahun ini, tahun 2026, kita mentanazulkan 20 ribu orang dari tenda Mina ke hotel sehingga jumlah yang ada di tenda berkurang. Kemungkinan tahun depan akan kita tambah jumlah yang tanazul," ungkapnya.

Komitmen Peningkatan Kualitas Layanan Haji

Irfan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji dari tahun ke tahun. Ia menyebut bahwa hasil SKLHI merupakan instrumen penting dalam mengukur kepuasan jemaah dan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam kesempatan tersebut, Irfan juga menyampaikan apresiasi kepada BPS atas pelaksanaan survei yang transparan dan akurat. Ia menilai kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan BPS sebagai langkah strategis dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji.

Pemerintah, lanjut Irfan, akan terus berkoordinasi dengan DPR RI dan berbagai fraksi terkait untuk membahas anggaran dan kebijakan haji ke depan. Seluruh masukan dari jemaah dan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya.

"Kami berkomitmen untuk menjadikan setiap evaluasi sebagai momentum perbaikan. Layanan haji harus semakin baik, transparan, dan sesuai dengan harapan jemaah di seluruh Indonesia," pungkas Irfan.