Pramono Anung Tegaskan Komitmen Tuntaskan Program Jakarta Kota Global

Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan seluruh pekerjaan rumah pembangunan yang diwariskan para gubernur pendahulu, menyusul penetapan posisi Jakarta pada peringkat ke-140 dalam indeks kota global dunia. Penegasan tersebut disampaikan Pramono dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, sebagai langkah konsolidasi kebijakan pascaperubahan status kepemimpinan daerah.

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata kelola tersebut diputuskan guna menindaklanjuti amanat regulasi berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Regulasi tersebut menuntut transformasi menyeluruh agar Jakarta mampu mempertahankan perannya sebagai episentrum ekonomi dan bisnis berdaya saing internasional kendati tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Pramono menyatakan posisi ke-140 menjadi tolok ukur faktual yang menuntut kerja berkelanjutan tanpa memutus program kerja strategis yang telah berjalan.

Pramono menegaskan bahwa keberlanjutan kepemimpinan daerah merupakan pilar mutlak bagi penguatan reputasi Jakarta di mata internasional, sehingga tidak ada ruang untuk mengabaikan agenda pembangunan yang belum terselesaikan.

"Pemerintah Provinsi Jakarta tidak boleh memulai pembangunan dari titik nol setiap kali pergantian kepemimpinan daerah terjadi. Segala program strategis, penataan lingkungan, dan integrasi transportasi massal yang telah dirintis oleh para gubernur terdahulu harus diselesaikan secara tuntas. Evaluasi peringkat ke-140 ini adalah rujukan nyata bahwa kontinuitas kebijakan adalah keharusan," tegas Pramono Anung di Balai Kota Jakarta.

Akselerasi Indikator Daya Saing Global

Berdasarkan metodologi pemeringkatan kota dunia, evaluasi komprehensif dilakukan terhadap berbagai sektor vital, meliputi aktivitas ekonomi internasional, kapabilitas modal manusia, arus keterbukaan informasi, dinamika budaya, dan kapasitas tata kelola regulasi daerah. Pramono menyatakan keputusan jajaran birokrasi saat ini diarahkan untuk mengurai kendala struktural yang selama ini menahan laju kenaikan skor kelayakan hidup dan daya saing Jakarta.

Dalam rapat teknis bersama para asisten sekretaris daerah dan kepala dinas terkait, ditetapkan target capaian terukur pada sektor lingkungan hidup. Persoalan penanggulangan banjir menahun, penurunan muka tanah, serta pemenuhan jaringan air bersih perpipaan diakui sebagai warisan lintas periode kepemimpinan yang membutuhkan alokasi pembiayaan jangka panjang yang konsisten.

Pemprov Jakarta menargetkan percepatan pemulihan indikator lingkungan demi mendorong posisi Jakarta menembus peringkat 100 besar dunia. Target tersebut diakselerasi melalui penyelesaian proyek normalisasi sungai terpadu serta penguatan infrastruktur tanggul pantai pengaman kawasan pesisir utara Jakarta yang telah diagendakan sejak periode-periode pemerintahan sebelumnya.

Penyelesaian Agenda Prioritas Antar-Kepemimpinan

Pada pilar keterhubungan mobilitas publik, Pramono menugaskan jajaran teknis perhubungan untuk menindaklanjuti perluasan integrasi antarmoda transportasi massal. Pembangunan koridor lanjutan moda raya terpadu (MRT), jalur kereta ringan (LRT) rute Velodrome menuju Manggarai, serta optimalisasi rute bus Transjakarta terus dipercepat guna memperluas jangkauan layanan hingga ke kawasan permukiman terluar.

Pramono menegaskan bahwa pekerjaan rumah pada sektor penataan lalu lintas dan penurunan emisi udara tidak boleh terhambat oleh fragmentasi kebijakan politik lokal. Menurutnya, kesinambungan proyek infrastruktur publik merupakan wujud kepatuhan terhadap amanat penggunaan keuangan daerah.

"Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan publik dan penyelesaian masalah riil, bukan penghentian proyek akibat dinamika pergantian kekuasaan. Keputusan kami sangat jelas, seluruh cetak biru transportasi umum dan mitigasi polusi warisan kepemimpinan sebelumnya akan kami tuntaskan hingga tuntas," ujar Pramono.

Selain penataan transportasi, Pemprov Jakarta juga mengarahkan intervensi anggaran pada penataan kawasan pemukiman padat dan perbaikan sanitasi lingkungan. Skema penataan terpadu diterapkan agar kelompok masyarakat rentan tetap memperoleh jaminan hunian layak di tengah percepatan pembangunan kawasan urban modern.

Harmonisasi Kebijakan dan Dukungan Parlemen Daerah

Rencana akselerasi program pembangunan tersebut disahkan melalui sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Seluruh Fraksi di parlemen daerah menegaskan komitmen untuk mengawal alokasi pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar berorientasi langsung pada pemenuhan standar kota global.

Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban program menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja modal. Anggaran belanja difokuskan pada infrastruktur dasar, stabilitas ketahanan pangan daerah, serta penguatan digitalisasi perizinan investasi guna memperkuat daya tarik modal asing ke Jakarta.

Pramono mengakhiri penjelasannya dengan menyatakan bahwa legitimasi Jakarta sebagai kota global bergantung penuh pada stabilitas birokrasi serta harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Dengan menyelesaikan seluruh agenda pembangunan lintas periode, Jakarta diproyeksikan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang stabil, berketahanan lingkungan, dan sejajar dengan kota-kota terkemuka di panggung global.