admin
Jatinangor, 24 Juli 2024 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memimpin Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, Program Doktor Ilmu Pemerintahan, dan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Acara tersebut menandai kelulusan 487 wisudawan dari berbagai jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan kedinasan milik Kementerian Dalam Negeri.
Dalam amanatnya, Mendagri menekankan pentingnya integritas dan semangat pelayanan publik bagi para lulusan yang akan mengabdikan diri sebagai aparatur pemerintahan di seluruh Indonesia. “Saudara-saudara bukan hanya mendapatkan gelar akademik, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan rakyat. Integritas adalah fondasi yang harus kalian pegang teguh dalam setiap langkah karier,” ujar Tito di hadapan para wisudawan dan tamu undangan.
Acara yang digelar di Auditorium IPDN itu dihadiri oleh jajaran pimpinan IPDN, para guru besar, perwakilan kementerian dan lembaga, serta keluarga wisudawan. Suasana haru dan bangga tampak menyelimuti prosesi pengalungan samir dan pengambilan sumpah jabatan bagi lulusan program profesi kepamongprajaan, yang akan langsung bertugas di berbagai pemerintahan daerah.
Integritas Fondasi Utama
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan bahwa tantangan birokrasi modern menuntut aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai etika dan antikorupsi. “Kita tidak ingin ada lagi kasus penyalahgunaan wewenang atau gratifikasi yang mencoreng nama baik institusi. IPDN harus menjadi benteng integritas,” tegasnya. Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kemendagri, dalam lima tahun terakhir telah terjadi penguatan sistem pengawasan internal yang melibatkan lulusan IPDN sebagai agen perubahan di daerah.
Rektor IPDN, Hadi Prabowo, dalam laporannya menyampaikan bahwa para wisudawan telah menjalani proses pendidikan yang ketat, termasuk pelatihan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi. “Kami mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi disrupsi digital dalam tata kelola pemerintahan,” kata Hadi.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lulusan IPDN ditempatkan sebagai pamong praja yang bertugas mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Para wisudawan program kepamongprajaan secara khusus telah mengucapkan Sumpah Praja yang berisi janji pengabdian kepada bangsa dan negara.
Program Studi dan Sebaran Lulusan
Dari 487 wisudawan, sebanyak 312 orang merupakan lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, 89 orang dari Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, 24 orang meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan, dan 62 orang menyelesaikan Pendidikan Profesi Kepamongprajaan. Para lulusan akan ditempatkan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Tito menambahkan bahwa para wisudawan program sarjana terapan dan magister terapan telah dibekali dengan pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah, dan perencanaan pembangunan. Sementara itu, program doktor menghasilkan kader peneliti dan akademisi yang akan mengembangkan ilmu pemerintahan di Indonesia.
Salah seorang wisudawan terbaik, Aditya Pratama, yang meraih Indeks Prestasi Kumulatif 3,92 dari Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, menyatakan kesiapannya untuk bertugas di pelosok negeri. “Saya dan teman-teman telah dididik untuk menjadi pelayan masyarakat, bukan penguasa. Kami siap ditempatkan di mana pun,” ujarnya.
Tantangan Birokrasi Modern
Menutup sambutannya, Mendagri menyoroti perlunya adaptasi birokrasi terhadap perkembangan teknologi. “Digitalisasi pelayanan publik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Saya berharap alumni IPDN mampu menjadi motor penggerak transformasi digital di instansinya masing-masing,” pungkasnya.
Rektor menambahkan, IPDN terus memperbarui kurikulum dengan memasukkan mata kuliah seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), big data untuk pelayanan publik, dan kepemimpinan kolaboratif. “Kami tidak hanya mencetak birokrat, tetapi problem solver,” tegas Hadi. Acara diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik dari masing-masing program studi.
Dengan diselenggarakannya wisuda ini, IPDN kembali menegaskan perannya sebagai kawah candradimuka bagi pemimpin pemerintahan di Indonesia. Total alumni IPDN yang tersebar di seluruh Nusantara kini mencapai lebih dari 30.000 orang, yang banyak menempati posisi strategis, mulai dari lurah, camat, kepala dinas, hingga sekretaris daerah.
Comments (0)