Kemenpar Perkuat Wisata Kebugaran Demi Tingkatkan Daya Saing

JAKARTA – Kementerian Pariwisata menetapkan pengembangan ekosistem wisata kebugaran terintegrasi sebagai prioritas nasional guna memperkokoh posisi Indonesia di peta persaingan global. Keputusan ini disahkan dalam Rapat Koordinasi Strategis Pariwisata Nasional pada Selasa (12/6) di Kantor Kemenpar, Jakarta, sebagai respons atas pertumbuhan segmen wellness tourism yang mencatat nilai transaksi global mencapai 817 miliar dolar AS pada 2022 berdasarkan data Global Wellness Institute. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata, Ignasius Jonan, menghasilkan tiga pilar utama: pembangunan destinasi tematik, sertifikasi layanan holistik, dan insentif bagi pelaku usaha yang mengintegrasikan unsur tradisional Indonesia seperti jamu, yoga, dan pengobatan Bali kuno.

Pijakan Strategis Pengembangan Wisata Kebugaran

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Raden Taufik Hidayat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengamanatkan diversifikasi produk pariwisata.

"Kami tidak lagi sekadar menjual pantai dan candi. Wellness tourism menuntut ekosistem yang menyatukan akomodasi, layanan spa, kesehatan preventif, dan pengalaman budaya. Oleh karena itu, kami sedang merampungkan masterplan yang memetakan 15 kawasan unggulan, mulai dari Ubud di Bali, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, hingga Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat," ujar Raden kepada media usai rapat.

Masterplan tersebut, jelasnya, akan memuat standar teknis yang merujuk pada kriteria internasional ISO 21406:2020 tentang wellness tourism services, namun tetap mewajibkan pengayaan kearifan lokal. Setiap kawasan yang ditetapkan harus memiliki minimal tiga jenis terapi berbasis budaya setempat, seperti lulur Jawa, boreh Bali, atau ritual mappalili dari Bugis.

Kolaborasi Lintas Kementerian dan Pelaku Usaha

Implementasi kebijakan ini menuntut sinergi lintas sektor. Dalam rapat pleno yang digelar 10 Juni lalu, Kemenpar menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk merancang aturan turunan.

"Kami baru saja menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kemenkes untuk mempercepat sertifikasi pusat kebugaran yang memadukan layanan medis dasar seperti pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula dengan pijat tradisional. Tidak kurang dari 500 unit wellness center di seluruh Indonesia akan menjalani audit dalam dua tahun mendatang," kata Sekretaris Utama Kemenpar, Ni Luh Putu Ariani, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sapta Pesona.

Fraksi-fraksi di Komisi X DPR RI, menurut Sekretaris Komisi, Andi Akmal, menyatakan dukungan penuh dengan syarat alokasi anggaran pelatihan tenaga kerja lokal dinaikkan minimal 20 persen. "Kami tidak ingin proyek ini hanya dinikmati investor asing. Harus ada affirmative action bagi pelaku usaha mikro yang sudah bertahun-tahun merawat tradisi pengobatan," tegas Andi menirukan hasil konsinyering Fraksi Partai PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar.

Potensi Pasar dan Proyeksi Ekonomi

Berdasarkan riset internal Kemenpar yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik, segmen wisatawan mancanegara yang datang untuk tujuan kebugaran meningkat 28 persen pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rata-rata pengeluaran per kunjungan mencapai 3.200 dolar AS. Angka ini jauh melampaui pengeluaran wisatawan konvensional yang hanya 1.500 dolar AS.

"Angka belanja itu belum termasuk efek berganda pada industri jamu, aromaterapi, dan produk organik lokal. Proyeksi kami, jika ekosistem ini terbentuk sempurna pada 2030, kontribusinya terhadap produk domestik bruto pariwisata bisa menembus 12 miliar dolar AS per tahun," papar Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Wilayah I, I Gede Putu Arnawa, saat memaparkan peta jalan kepada awak media.

Untuk menangkap pasar tersebut, Kemenpar telah menyusun kalender promosi "Wellness Indonesia 2026-2027" yang mencakup partisipasi dalam pameran internasional di Jerman, Jepang, dan Australia. Program familiarization trip bagi jurnalis dan influencer kesehatan dari 20 negara pun dijadwalkan berlangsung pada September mendatang di empat destinasi percontohan.

Tantangan dan Langkah Antisipatif

Di tengah optimisme itu, Kemenpar mengakui adanya sejumlah batu sandungan. Harmonasisasi standar pelayanan di seluruh daerah menjadi pekerjaan rumah terberat, mengingat disparitas infrastruktur antara Bali dan Sumatera masih lebar. Untuk menyiasatinya, Kemenpar membentuk Satuan Tugas Percepatan Wellness Tourism yang akan bertugas melakukan pendampingan teknis ke 50 kabupaten/kota prioritas.

"Kami sudah menyiapkan modul pelatihan berbasis kompetensi yang sudah diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Mulai Juli nanti, program training of trainers akan digelar di Sentra Pariwisata Denpasar, Yogyakarta, dan Medan," ujar Raden Taufik Hidayat menambahkan.

Aspek perlindungan konsumen juga menjadi sorotan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta agar setiap paket wisata kebugaran mencantumkan klaim manfaat yang terverifikasi secara klinis. "Jangan sampai ada kasus penipuan terapi yang mencemarkan citra pariwisata Indonesia," ujar Ketua BPKN, Rizal Edy Halim, dalam audiensi terpisah dengan Kemenpar pada 5 Juni lalu. Menindaklanjuti hal itu, Kemenpar mewajibkan seluruh operator menyertakan lembar persetujuan tindakan (informed consent) dan sudah mengantongi sertifikat dari lembaga akreditasi yang diakui dunia.