Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Peringatan Tiga Dekade Peristiwa 27 Juli

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi membuka Monumen Kudatuli di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/7/2026). Peresmian tersebut digelar tepat pada peringatan 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenang sebagai penyerangan dan perebutan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro oleh aparat dan kelompok pendukung pemerintahan Orde Baru.

Dalam prosesi peresmian yang dihadiri oleh jajaran pengurus DPP PDIP, para sesepuh partai, korban, keluarga korban, serta sejumlah tokoh pergerakan reformasi, Megawati menekankan bahwa monumen ini dimaksudkan sebagai penanda sejarah perjuangan demokrasi sekaligus pengingat akan harga mahal yang telah dibayar untuk kebebasan berpolitik di Indonesia.

"Monumen ini bukan sekadar susunan batu dan logam. Ia adalah penanda bahwa bangsa ini pernah berada dalam lorong gelap dan bangkit melalui pengorbanan yang tidak sedikit. Setiap orang yang melintas di tempat ini harus mengingat bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh dirampas oleh kekuatan mana pun,"

Fisik Monumen dan Simbol Perlawanan

Monumen Kudatuli dibangun di atas lahan seluas sekitar 2.500 meter persegi dengan konstruksi utama berupa patung perunggu setinggi tujuh meter yang menggambarkan tiga sosok manusia mengangkat tangan sebagai simbol perlawanan damai. Dua lempengan granit hitam setinggi tiga meter yang mengapit patung tersebut mencantumkan 17 nama korban jiwa yang tercatat dalam dokumen resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta tahun 1996.

Di bagian dasar monumen terpahat kronologi singkat peristiwa yang dimulai dari pengambilalihan kantor DPP PDI oleh kelompok yang dipimpin Soerjadi pada 27 Juli 1996, bentrokan antara pendukung Megawati dengan aparat keamanan, hingga dampak politiknya yang turut memicu gerakan reformasi. Arsitek monumen, Dr. Ir. Danang Prawoto, kepada awak media pada Rabu (26/7) kemarin menyatakan bahwa desain monumen dirancang agar pengunjung dapat "merasakan ketegangan sekaligus harapan" melalui komposisi elemen vertikal dan ruang kontemplatif di sekelilingnya.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menambahkan bahwa monumen ini adalah bagian dari rangkaian peringatan 30 tahun Kudatuli yang juga mencakup seminar nasional, penerbitan buku, dan pameran arsip. "Semua ini adalah upaya agar ingatan kolektif tidak terputus," ujarnya.

Mengenang 27 Juli 1996 dan Luka yang Masih Terasa

Peristiwa 27 Juli 1996, yang di kalangan aktivis demokrasi dikenal sebagai Kudatuli, bermula dari keputusan pemerintah Orde Baru yang tidak mengakui kepengurusan PDI hasil Kongres Medan 1993 di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Pemerintah kemudian melantik Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI versi yang diakui. Ketika pendukung Megawati bertahan di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, aparat keamanan bersama kelompok pendukung Soerjadi melakukan penyerbuan dan pengusiran paksa yang berujung pada bentrokan di sejumlah wilayah Jakarta.

Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pada Agustus 1996, sedikitnya 17 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dinyatakan hilang. Salah satu korban selamat, Ratna Sarumpaet, yang hadir dalam peresmian monumen dengan kursi roda, menuturkan, "Saya tidak akan pernah melupakan suara tembakan dan jeritan malam itu. Monumen ini membuat kami yang selamat merasa bahwa pengorbanan kami tidak sia-sia."

Rangkaian Peringatan dan Pesan Aktual

Selain peresmian monumen, PDIP menggelar doa bersama lintas agama di lokasi yang dihadiri para keluarga korban dan aktivis reformasi. Acara ditutup dengan teatrikal singkat yang merekonstruksi peristiwa 27 Juli 1996, serta pembacaan puisi oleh sastrawan sekaligus aktivis, Putu Oka Sukanta.

Dalam pidatonya, Megawati kembali menekankan bahwa peringatan ini bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menegaskan komitmen terhadap demokrasi. "Tiga puluh tahun sudah berlalu, tetapi ancaman terhadap demokrasi tidak pernah selesai. Monumen ini adalah pesan bagi generasi penerus: jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan jangan biarkan republik ini dikelola dengan cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi," tegasnya.

Kalimat Megawati tersebut disambut tepuk tangan panjang oleh sekitar 1.500 hadirin yang memadati kawasan Tugu Proklamasi. Sejumlah pengamat politik memaknai pernyataan Megawati sebagai sinyal agar lembaga-lembaga negara menghormati supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Pengajar politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Arbi Sanit, yang ditemui di sela acara, mengatakan, "Peringatan Kudatuli tetap relevan, terutama di saat publik mempertanyakan netralitas aparatur negara dalam proses politik."

Penegasan Sejarah dan Langkah Hukum

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi, Dedy Sitorus, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang belum tuntas, termasuk peristiwa 27 Juli 1996. Ia menyebutkan bahwa tim advokasi partai akan mengajukan kembali dokumen dan kesaksian baru kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung. "Kami tidak akan menyerah pada impunitas. Monumen ini adalah bagian dari tekanan moral agar negara tidak meninggalkan para korban," ucap Dedy Sitorus.

Di penghujung acara, Megawati, didampingi anaknya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, serta para korban, menekan tombol sirine sebagai tanda diresmikannya Monumen Kudatuli. Serentak, air mancur kecil di kaki monumen menyala, mengalirkan air ke kolam refleksi. Ratusan lilin dinyalakan sebagai simbol penerangan ingatan.

"Semoga cahaya ini tidak pernah padam," ucap Megawati menutup rangkaian peringatan.