Kapolres Mimika Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Keamanan Papua Tengah
JAKARTA — Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak menegaskan komitmen jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Ten...
JAKARTA — Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak menegaskan komitmen jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang menjadi salah satu wilayah strategis nasional karena keberadaan aktivitas pertambangan kelas dunia. Penegasan itu disampaikan di tengah upaya kepolisian memperkuat kehadiran negara, mengamankan infrastruktur vital, serta menjamin kelancaran roda ekonomi masyarakat yang berlangsung di kawasan dengan keragaman sosial dan mobilitas penduduk yang tinggi.
Kabupaten Mimika, dengan ibu kota di Timika, dikenal sebagai daerah penyangga operasi tambang Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Sebagai bagian dari Provinsi Papua Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Mimika menghadapi tantangan keamanan yang khas, mulai dari pengamanan kawasan industri pertambangan, jalur distribusi logistik, hingga keragaman penduduk yang terdiri atas masyarakat asli Papua dan pendatang dari berbagai daerah.
Prioritas Keamanan Infrastruktur Vital
Dalam kepemimpinannya, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak menempatkan pengamanan objek vital sebagai prioritas utama. Kawasan tambang, bandar udara, pelabuhan, serta instalasi strategis lainnya menjadi perhatian serius jajaran Polres Mimika mengingat posisinya yang menopang aktivitas ekonomi nasional. Polres Mimika juga memperkuat pengamanan jalur logistik yang menghubungkan Timika dengan wilayah pedalaman guna memastikan distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar masyarakat berjalan lancar.
"Kami menegaskan kesiapan seluruh personel dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Mimika. Seluruh upaya dilakukan secara profesional, proporsional, dan humanis demi kepentingan masyarakat," demikian pernyataan AKBP Alredo Agustinus Rumbiak dalam keterangannya. Penegasan tersebut menindaklanjuti arahan pimpinan Polri agar setiap satuan kewilayahan mampu menjawab dinamika keamanan sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah
Kapolres Mimika menyatakan bahwa menjaga keamanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepolisian. Sinergitas dengan TNI, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang kondusif. Melalui forum komunikasi pimpinan daerah dan rapat koordinasi lintas sektor, Polres Mimika bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kerja sama dalam deteksi dini dan pencegahan potensi gangguan keamanan.
"Koordinasi dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat kami rawat secara berkelanjutan. Keputusan yang kami ambil dalam rapat koordinasi bersama menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif di lapangan," ujarnya. Pendekatan kewilayahan tersebut dinilai penting karena mayoritas gangguan keamanan di daerah dapat dicegah melalui keterlibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda setempat.
Penguatan Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia
Selain aspek pengamanan, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sentra pelayanan kepolisian terpadu di Polres Mimika terus didorong memberikan pelayanan cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat, termasuk dalam penerimaan laporan pengaduan dan pelayanan pengawalan. Penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan etika profesi juga menjadi perhatian agar setiap personel mampu melaksanakan tugas dengan integritas tinggi.
Kapolres Mimika menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama institusi kepolisian. Oleh karena itu, setiap anggota diingatkan untuk menjunjung tinggi kode etik profesi dan menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin. Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat citra Polri di tengah masyarakat Mimika yang multikultural.
Komitmen Netralitas dan Pengamanan Tahapan Demokrasi
Menghadapi dinamika politik di tingkat daerah, Kapolres Mimika menegaskan komitmen netralitas Polri dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Jajaran Polres Mimika berkomitmen menjaga netralitas sebagai aparatur negara serta mengamankan jalannya pesta demokrasi agar berlangsung aman, damai, dan bermartabat. Pengamanan tahapan pemilu dilakukan melalui rapat koordinasi dengan komisi pemilihan umum daerah, badan pengawas pemilu, serta seluruh partai politik peserta pemilihan.
"Polri tidak boleh memihak kepada salah satu kontestan politik. Kami berkomitmen menjaga netralitas dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga dalam menyalurkan hak pilihnya," tegasnya. Langkah tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas aparatur keamanan dalam penyelenggaraan demokrasi.
Dengan seluruh komitmen tersebut, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak bertekad membawa Polres Mimika menjadi institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dan pengayoman diharapkan mampu menjaga Mimika tetap aman, kondusif, dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan nasional di tanah Papua. Masyarakat pun diimbau untuk terus menjalin kerja sama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
Comments (0)