Megawati Peringati 30 Tahun Kudatuli, Tegaskan Jangan Terulang

Jakarta — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Megawati Soekarnoputri, memimpin langsung peringatan 30 tahun tragedi Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Minggu, 27 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa peristiwa kelam yang menimpa partainya pada 27 Juli 1996 itu harus menjadi pelajaran kolektif bangsa dan tak boleh terulang kembali.

Dalam rangkaian acara mengenang sejarah kelam partai, Megawati tidak hanya hadir secara fisik tetapi juga secara simbolik meresmikan monumen baru yang dibangun untuk mengabadikan ingatan terhadap para korban dan perjuangan demokrasi. Peringatan ini menjadi momentum politik penting bagi PDIP untuk kembali meneguhkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Kilas Balik 27 Juli 1996

Peristiwa yang kini dikenang sebagai Tragedi Kudatuli bermula dari perebutan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta. Pada pukul 06.00 WIB, massa yang didukung oleh aparat keamanan Orde Baru menyerbu kantor tersebut. Data yang dirilis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa serangan itu mengakibatkan lima aktivis pro-demokrasi hilang secara paksa hingga hari ini tidak pernah kembali. Selain itu, ratusan orang mengalami luka-luka dan kantor pusat partai dibakar hampir rata dengan tanah.

Megawati, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PDI hasil Kongres Surabaya 1993, menjadi target utama serangan rezim Orde Baru yang menolak kepemimpinannya. “Peristiwa itu bukan hanya tentang satu partai. Itu adalah serangan terhadap demokrasi, terhadap hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Saya tidak pernah lupa. Setiap tanggal 27 Juli, hati saya berdegup kencang mengingat jerit tangis para pemuda yang berdiri di depan kantor itu demi membela suara yang sah,” ujar Megawati di hadapan ribuan kader yang memadati lokasi.

Jangan sampai terjadi lagi. Kita harus memastikan negara ini tidak kembali ke masa-masa ketika kekuasaan bisa menghabisi nyawa rakyatnya sendiri.

Kantor yang kini telah dipugar itu menjadi simbol sekaligus saksi bisu perjalanan demokrasi Indonesia. Monumen Kudatuli yang diresmikan Megawati menampilkan relief relief perjuangan dan nama-nama korban yang diukir di batu marmer hitam.

Pesan Politik untuk Generasi Muda

Dalam pidato yang berlangsung sekitar 35 menit, Megawati secara khusus menyoroti pentingnya mewariskan ingatan kolektif kepada generasi muda. Ia mengkritik adanya upaya sistematis untuk menghapus sejarah kelam masa lalu melalui revisi kurikulum dan produksi narasi tandingan. “Anak muda sekarang tidak tahu apa itu Kudatuli. Buku pelajaran tidak menulis dengan jujur. Maka tugas kitalah, tugas partai dan pejuang demokrasi, untuk terus menceritakan kebenaran,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yang mendampingi Megawati sepanjang acara, menambahkan bahwa partai akan menggelar program diskusi publik bulanan bertajuk Ruang Ingatan di seluruh kantor DPD dan DPC se-Indonesia. Program ini bertujuan mendokumentasikan kesaksian para penyintas dan akademisi untuk menyusun arsip sejarah alternatif yang bisa diakses publik.

Suasana haru tampak jelas ketika Megawati meletakkan karangan bunga di kaki monumen. Sejumlah saksi mata peristiwa 1996 yang masih hidup, kini berusia lanjut, turut hadir dan tak kuasa menahan air mata saat nama rekan-rekan mereka yang hilang disebut satu per satu.

Respon dari Fraksi dan Koalisi

Peringatan ini mendapat perhatian luas dari lintas partai. Sejumlah pimpinan Fraksi DPR menyampaikan pernyataan resmi mendukung seruan Megawati. Ketua Fraksi PDIP DPR RI, dalam keterangannya, menyatakan bahwa tragedi Kudatuli adalah pelanggaran HAM berat yang harus diusut tuntas dan menjadi dasar bagi penguatan legislasi HAM di Indonesia.

Senada, seorang pimpinan Komisi III DPR dari fraksi koalisi pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penghilangan Paksa yang hingga saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi. “Kami ingin memastikan bahwa tak ada satu pun rezim di masa depan yang bisa mengulangi apa yang terjadi pada 1996. Hukum harus memberi efek jera,” ujarnya dalam forum diskusi yang digelar usai peresmian monumen.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia menilai bahwa peringatan 30 tahun Kudatuli tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga mempertegas posisi PDIP sebagai partai yang lahir dari rahim perjuangan melawan represi. “Ini adalah pesan tegas bahwa partai ini tidak akan tinggal diam jika ada kekuatan politik yang mencoba mengembalikan praktik-praktik otoritarianisme,” katanya.

Komitmen untuk Masa Depan Demokrasi

Mengakhiri pidatonya, Megawati membacakan enam butir komitmen partai yang disebutnya sebagai “Janji Kudatuli”. Butir-butir itu meliputi: pertama, menolak segala bentuk kekerasan politik; kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia; ketiga, menjaga kedaulatan partai dari intervensi kekuasaan; keempat, membela hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul; kelima, memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu; dan keenam, mendidik generasi muda tentang sejarah demokrasi Indonesia secara objektif.

Acara ditutup dengan pembacaan doa lintas agama dan pemberian santunan kepada keluarga korban yang masih hidup. Bagi Megawati dan PDIP, peringatan ke-30 ini lebih dari sekadar seremoni. Ini adalah deklarasi politik bahwa ingatan akan pengorbanan para pejuang demokrasi akan terus hidup, menjadi fondasi bagi perjuangan membangun Indonesia yang lebih adil dan beradab.