Megawati Hidupkan Kembali Semangat Bandung di Tengah Geopolitik Global

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyerukan penguatan kembali solidaritas negara-negara bekas pendukung Gerakan Asia Afrika di tengah eskalasi konflik global yang kian kompleks. Seruan itu diungkapkan dalam seminar bertajuk “Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” yang dihelat di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (5/8/2024). Dalam forum tersebut, Megawati tampil sebagai pembicara utama di hadapan para kader partai, akademisi, dan pemerhati hubungan internasional.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Krisis geopolitik yang terjadi sekarang seharusnya membuat kita introspeksi, mengapa semangat Bandung 1955 justru meredup. Padahal, nilai-nilai dasasila yang lahir dari Konferensi Asia Afrika sangat relevan untuk meredakan ketegangan global saat ini,” tegas Megawati mengawali pidatonya. Ia menambahkan, prinsip saling menghormati kedaulatan, tidak campur tangan urusan dalam negeri, dan penyelesaian damai sengketa internasional merupakan fondasi yang kian diperlukan dalam tatanan dunia yang terfragmentasi.

Warisan Historis sebagai Landasan Moral

Dalam paparannya, Megawati mengulas panjang lebar sejarah lahirnya Gerakan Asia Afrika yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno bersama para pemimpin negara berkembang lainnya. Ia mengingatkan bahwa Konferensi Bandung tahun 1955 bukan sekadar momentum seremonial, melainkan manifestasi dari perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang kini bertransformasi dalam bentuk baru, seperti dominasi ekonomi dan tekanan politik oleh negara-negara besar. “Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa-bangsa Asia Afrika harus bersatu, bukan karena kekuatan militer, tetapi karena kesamaan nasib pernah dijajah. Kini, penjajahan itu bisa berbentuk perang dagang, embargo sepihak, atau proxy war yang menyengsarakan rakyat kecil,” ujarnya.

Mantan Presiden kelima Republik Indonesia itu juga mengutip Dasasila Bandung poin demi poin, menunjukkan bagaimana setiap sila masih mampu menjadi panduan etis bagi hubungan antarnegara. Menurutnya, prinsip tidak menggunakan organisasi pertahanan kolektif untuk kepentingan kekuatan besar manapun serta penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi pegangan bersama di tengah meningkatnya konflik di Laut China Selatan, perang Ukraina, dan krisis kemanusiaan di Palestina.

Krisis Geopolitik Kontemporer dan Urgensi Solidaritas

Megawati secara spesifik menyoroti tiga pusat krisis dunia saat ini. Pertama, perang Rusia-Ukraina yang telah menimbulkan krisis energi dan pangan global. Kedua, eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang mengancam stabilitas Asia Tenggara. Ketiga, konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang terus memakan korban jiwa tanpa solusi politik yang pasti. “Negara-negara Asia Afrika, termasuk Indonesia, tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus aktif mendorong dialog dan menolak politik adu domba yang dilakukan oleh negara-negara adidaya,” cetusnya.

Ia menilai, negara-negara berkembang kerap kali dipaksa memihak dalam rivalitas kekuatan besar, padahal politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan oleh Pendiri Bangsa mampu menjadi jalan tengah. Menghidupkan kembali Gerakan Asia Afrika, lanjut Megawati, bukan berarti membangun aliansi baru yang konfrontatif, melainkan merevitalisasi platform dialog dan kerja sama konkret di bidang ekonomi, budaya, dan keamanan non-tradisional seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. “Dasasila Bandung adalah imunitas kita terhadap politik blok. Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena iming-iming investasi atau tekanan diplomatik,” ujarnya dengan tegas.

Peran Strategis Indonesia dan Rekomendasi Megawati

Sebagai negara pemrakarsa KAA dan pemegang Presidensi G20 beberapa waktu lalu, Indonesia dipandang Megawati memiliki modal politik dan diplomatik yang cukup untuk kembali menjadi motor penggerak solidaritas Asia Afrika. Ia mendesak pemerintah untuk lebih proaktif menggunakan forum-forum multilateral seperti ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan Konferensi Asia Afrika guna menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih adil. “Indonesia harus berani mengatakan ‘tidak’ jika ada pihak yang mencoba menggunakan wilayah kita sebagai panggung perang dingin baru,” katanya, merujuk pada manuver alutsista asing di sekitar Laut Natuna Utara.

Megawati juga mengusulkan agar Sekolah Partai PDIP secara rutin mengadakan diskusi dan pelatihan geopolitik bagi kader dan generasi muda, sehingga kesadaran akan sejarah dan prinsip perjuangan internasionalisme Soekarnois tetap terpelihara. “Kader partai harus paham geopolitik karena ke depan mereka akan menjadi pemimpin negeri ini. Tanpa pemahaman yang benar, kita hanya akan menjadi pion dalam papan catur kekuatan besar,” pungkasnya.

Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta dari kalangan mahasiswa dan aktivis menyampaikan pertanyaan kritis terkait implementasi konkret gagasan tersebut di tengah keterbatasan anggaran dan dinamika politik domestik. Menanggapi hal itu, Megawati menekaskan bahwa perjuangan di arena global harus dimulai dari konsolidasi internal partai dan penguatan posisi Indonesia di kawasan terlebih dahulu. Seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta itu berlangsung interaktif hingga sore hari dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk menggelar simposium internasional yang melibatkan negara-negara warisan Konferensi Bandung sebagai tindak lanjut. Para hadirin menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap dapat segera terealisasi demi menghidupkan kembali ruh solidaritas antarbangsa yang dirintis para pendiri bangsa.