Mataram — Sari Yuliati Saksikan Kerja Sama Air Demi 5.000 Petani

Mataram, NTB — Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menghadiri langsung prosesi penandatanganan perjanjian kerja sama dan pakta integritas antara Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dengan puluhan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Aula Kantor Balai, Mataram, Kamis (20/6). Momentum ini menandai babak baru tata kelola air irigasi di Nusa Tenggara Barat yang melibatkan lebih dari 5.200 petani dari 8 kabupaten/kota.

Acara tersebut berlangsung khidmat. Sari Yuliati, yang juga anggota Komisi V DPR, menempatkan diri sebagai saksi sekaligus pembina. Dokumen perjanjian ditandatangani langsung oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Budi Hartono, bersama perwakilan 34 P3A yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, distribusi air musim tanam gadu, dan pengembangan sistem irigasi perpipaan. Nilai dukungan fasilitasi dari balai mencapai Rp12,7 miliar untuk tahun anggaran 2024.

Pakta integritas yang ditandatangani paralel menjadi sorotan tersendiri. Dokumen tersebut memuat komitmen seluruh pihak untuk menolak praktik pungutan liar (pungli) di pintu air, transparansi jadwal tanam, hingga larangan alih fungsi saluran irigasi tanpa izin. “Pakta ini bukan formalitas. Ini pagar moral agar air sampai ke sawah tanpa potongan,” ujar Koordinator P3A Lombok Tengah, H. Munawir Haris, usai acara. Sari Yuliati turut menekankan bahwa keterlibatan petani sejak perencanaan menjadi kunci mencegah konflik air yang kerap memanas saat musim kemarau.

Anatomi Kolaborasi: Dua Pilar Pengelolaan

Perjanjian ini membagi tanggung jawab ke dalam dua pilar utama. Pertama, Balai Besar Wilayah Sungai bertanggung jawab atas penyediaan prasarana utama dan supervisi teknis, termasuk normalisasi 17,3 kilometer saluran primer. Kedua, P3A memikul operasional harian dan pemeliharaan tersier dengan pendampingan penyuluh. Data balai menunjukkan, dari total 42.000 hektare sawah irigasi di NTB, sekitar 22 persen selama ini terhambat distribusi musiman akibat putusnya koordinasi kelembagaan. Kerja sama baru ini ditargetkan meningkatkan efisiensi distribusi sebesar 15 persen pada musim tanam pertama pasca penandatanganan.

“Skema ini mereplikasi praktik baik dari Daerah Irigasi Kedungdung di Jawa Timur, di mana kemitraan balai-P3A menaikkan indeks pertanaman dari 1,8 menjadi 2,5 dalam dua tahun. NTB punya potensi sama jika pakta integritas dijalankan konsisten,” jelas pengamat sumber daya air Universitas Mataram, Dr. Ida Bagus Wiratmaja.

Data Cakupan P3A per Kabupaten

Berikut sebaran 34 P3A yang terlibat dalam kerja sama tahap pertama:

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Juni 2024.

Sari Yuliati menyebutkan, DPR akan mendorong perluasan cakupan ke daerah irigasi di Pulau Sumbawa bagian timur pada 2025. Ia juga mengingatkan pentingnya audit berkala. “Saya minta inspektorat balai melakukan evaluasi setiap semester, laporannya terbuka untuk para ketua P3A. Jangan sampai ada oknum yang bermain di balik kontrak operasional,” tegasnya.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis di tengah proyeksi musim kemarau panjang yang dirilis BMKG. Dengan skema baru, diharapkan tidak ada hamparan sawah yang mengering prematur. Selain itu, model pendampingan teknis akan memanfaatkan aplikasi irigasi digital yang sedang diujicoba di D.I. Jurang Sate, Lombok Tengah, yang memungkinkan petani memantau jadwal buka tutup pintu air melalui ponsel.