Rivqy Halim Minta PLN Tingkatkan Mitigasi Pemadaman Listrik

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Halim, secara resmi meminta PT PLN (Persero) untuk memperkuat sistem mitigasi serta meningkatkan transparansi informasi kepada publik terkait pemadaman listrik bergilir. Permintaan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI dengan jajaran direksi PLN di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (3/6/2025). Rivqy menekankan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi belakangan tidak hanya merugikan konsumen rumah tangga, tetapi juga mengancam kelangsungan sektor industri kecil dan menengah. “Kami minta PLN tidak hanya berfokus pada pasokan, tetapi juga pada keandalan sistem komunikasi ketika gangguan terjadi. Masyarakat butuh informasi yang akurat dan cepat,” ujarnya. Beliau menyoroti minimnya pemberitahuan dini yang seringkali membuat masyarakat lengah, serta pola pemadaman yang tidak terprediksi.

Pemadaman listrik bergilir kembali menjadi sorotan setelah sejumlah wilayah di Jawa, Bali, dan Sumatera mengalami pemadaman berulang dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data PT PLN (Persero) yang dipresentasikan dalam RDP, sepanjang kuartal II-2025 telah terjadi 12 kali pemadaman bergilir sistem Jawa-Bali, dengan durasi total mencapai 47 jam—naik 32 persen dibandingkan periode sama tahun 2024 yang tercatat 35 jam. Penyebab utama adalah gangguan pada beberapa unit pembangkit besar, termasuk PLTU Paiton dan PLTU Suralaya, serta tingginya beban puncak siang hari yang menyentuh 44,8 gigawatt pada 20 Mei lalu. Ketidakseimbangan pasokan ini diperparah oleh keterlambatan pemeliharaan jaringan transmisi di jalur selatan Jawa.

Rivqy Halim menyoroti pentingnya transparansi informasi sebagai bagian dari mitigasi. Saat ini, komunikasi pemadaman PLN mengandalkan selebaran digital di media sosial resmi dan website PLN Mobile. Namun, seringkali jadwal berubah secara mendadak tanpa pembaruan yang memadai. Anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu pun mengusulkan agar PLN memperkuat sistem peringatan dini berbasis lokasi (location-based alert) melalui aplikasi PLN Mobile yang saat ini telah diunduh oleh 60 juta pelanggan. “Dengan teknologi geofencing, pelanggan bisa mendapatkan notifikasi spesifik sesuai wilayah mereka. Ini akan mengurangi ketidakpastian dan memungkinkan masyarakat menyesuaikan aktivitas,” paparnya.

Analisis Dampak dan Kebutuhan Mitigasi

Ketidakpastian pemadaman listrik menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia memperkirakan bahwa setiap jam pemadaman bergilir di kawasan industri menyumbang kerugian nasional sebesar Rp220 miliar. Industri padat karya seperti tekstil, pengolahan makanan, dan manufaktur elektronik paling terpukul karena proses produksi yang terhenti mendadak merusak bahan baku dan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Di tingkat rumah tangga, pemadaman yang tidak terinformasikan memicu panic buying pada genset dan perangkat penyimpan listrik.

Dari sisi regulasi,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan hak konsumen atas pelayanan yang baik dan informasi yang benar. Ketidakmampuan PLN menyediakan informasi jadwal pemadaman secara real-time dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk memberikan informasi yang transparan. Namun, sanksi terhadap ketidakpatuhan informasi masih lemah. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan hanya menetapkan TMP (Tingkat Mutu Pelayanan) listrik dari sisi SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), tanpa parameter khusus tentang kecepatan dan keakuratan pemberitahuan gangguan.

Peningkatan mitigasi juga harus dimulai dari perbaikan sistem pemeliharaan prediktif (predictive maintenance) pada pembangkit dan jaringan. Penggunaan sensor Internet of Things (IoT) untuk memonitor kondisi trafo dan kabel secara daring, dikombinasikan dengan machine learning untuk memprediksi potensi overload, dapat mengurangi frekuensi pemadaman tak terduga. PLN sebenarnya telah merintis program Smart Grid di Jakarta dan Bali, namun cakupannya baru 12% dari total jaringan distribusi nasional. Anggota Komisi VI mendorong agar alokasi anggaran untuk program ini ditingkatkan secara signifikan dalam APBN 2026.

Perbandingan Sistem Informasi Pemadaman PLN Saat Ini vs Rekomendasi

Menurut Dr. Haryo Wicaksono, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, “Transparansi informasi pemadaman bukan sekadar kewajiban moral, tetapi kunci membangun kepercayaan publik. PLN harus bergerak dari model reaktif menjadi proaktif. Geofencing alert adalah langkah murah dan tepat, karena infrastruktur data pelanggan sudah tersedia.” Haryo menambahkan bahwa negara seperti Vietnam telah menerapkan sistem peringatan pemadaman berbasis aplikasi mobile dengan tingkat akurasi jadwal di atas 90%, yang bisa diadaptasi oleh PLN.

Komisi VI berencana membentuk panitia kerja pengawasan ketenagalistrikan yang akan mengevaluasi implementasi rekomendasi ini dalam waktu tiga bulan. Jika tidak ada perbaikan signifikan, DPR mengancam akan memanggil Menteri ESDM dan melakukan audit eksternal terhadap kinerja PLN. Sementara itu, manajemen PLN menyatakan siap menindaklanjuti desakan tersebut dan berjanji akan meluncurkan fitur power outage tracker di PLN Mobile pada akhir Juli 2025.