Ma'ruf Amin: Muktamar ke-35 NU yang Tentukan Ketua Umum PBNU

JAKARTA — Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa forum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama merupakan mekanisme konstitusional yang berwenang penuh menentukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Ma'ruf Amin menanggapi usulan agar bakal calon ketua umum yang tengah terlibat konflik tidak ikut serta dalam kontestasi pemilihan, seusai menghadiri Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Ma'ruf Amin menyatakan, seluruh proses penjaringan hingga penetapan pemimpin tertinggi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu harus berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ia menilai tidak ada pihak mana pun yang berwenang mencoret kandidat di luar keputusan forum tertinggi tersebut.

"Itu nanti muktamar yang menentukan. Menentukan nanti yang terbaik," ujar Ma'ruf Amin kepada awak media di Kompleks Parlemen.

Ketika diminta menyebutkan nama figur yang dianggap layak memimpin Nahdlatul Ulama, Ma'ruf Amin menolak memberikan jawaban spesifik. Ia menegaskan bahwa penentuan sosok pemimpin sepenuhnya menjadi kewenangan peserta muktamar yang memegang hak suara dalam forum pengambilan keputusan tersebut.

Kriteria Kemampuan Perbaikan dan Pendamaian

Meski enggan menyebut nama, mantan Rais Aam PBNU itu memberikan sejumlah kriteria yang dinilai wajib dimiliki calon pemimpin Nahdlatul Ulama. Kriteria utama yang disoroti adalah kapasitas kandidat dalam membawa pembenahan ke arah yang lebih baik sekaligus merangkul berbagai kekuatan di internal organisasi.

"Yang penting dia punya kemampuan melakukan perbaikan, mendamaikan kekuatan, melakukan perbaikan, mengembalikan pada jalurnya. Kalau tidak punya kemampuan, tidak akan membawa perbaikan," tuturnya.

Ma'ruf Amin menjelaskan, kemampuan tersebut menjadi prasyarat mutlak mengingat dinamika internal organisasi yang terus berkembang. Tanpa kapasitas yang memadai, seorang pemimpin dinilai tidak akan mampu menggerakkan roda organisasi menuju cita-cita yang telah digariskan para pendiri Nahdlatul Ulama.

Konsep Al-Ishlah wal Ishlah dalam Kepemimpinan NU

Dalam halaqah tersebut, Ma'ruf Amin juga menekankan pentingnya kemampuan al-ishlah wal ishlah bagi pemimpin Nahdlatul Ulama periode berikutnya. Konsep itu mencakup dua dimensi sekaligus, yakni upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa serta melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh organisasi.

"Ishlah pertama itu mendamaikan semua kelompok yang bersengketa karena tanpa persatuan tidak mungkin," jelas Ma'ruf Amin.

Ia menambahkan, persatuan merupakan fondasi utama bagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama untuk dapat menjalankan misi keumatan dan kebangsaan. Oleh karena itu, figur pemimpin yang terpilih nanti harus mampu menjadi perekat seluruh elemen, baik di tingkat pusat maupun wilayah hingga cabang.

Selain kemampuan pendamaian, Ma'ruf Amin mengingatkan agar pemimpin organisasi menempatkan kepentingan jamiyah di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Prinsip tersebut dinilai menjadi kunci agar misi perjuangan Nahdlatul Ulama dapat diemban secara konsisten dan berkesinambungan.

"Dan harus mendahulukan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi maupun kelompok. Itu baru misi NU bisa diemban," ucapnya.

Tetap Berada dalam Koridor Khittah dan Qanun Asasi

Ma'ruf Amin menilai seluruh kriteria tersebut penting agar Nahdlatul Ulama tetap bergerak sesuai khittah dan Qanun Asasi. Ia mengakui gerakan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun penyesuaian tersebut harus tetap berada dalam koridor panduan dasar yang telah ditetapkan para muassis.

"Ya walaupun tidak statis, tapi ada adjustment, penyesuaian, tapi tetap dalam koridor," tegasnya.

Pernyataan Ma'ruf Amin tersebut disampaikan di tengah menghangatnya bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35. Dinamika internal organisasi terus menjadi perhatian publik, termasuk wacana pembatasan bagi kandidat yang dinilai tengah berselisih.

Adapun Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi yang dihadiri Ma'ruf Amin merupakan forum diskusi yang membahas penguatan nilai-nilai kebangsaan serta landasan dasar perjuangan Nahdlatul Ulama. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan diikuti sejumlah tokoh serta kader organisasi dari berbagai daerah.