MAKI Desak KPK Segera Tahan Tersangka Korupsi Dana CSR BI-OJK

JAKARTA — Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Desakan ini disampaikan menyusul belum adanya tindakan penahanan meskipun status tersangka telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan komitmen lembaga antirasuah tersebut dalam menuntaskan perkara yang merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan. "KPK harus menunjukkan keseriusan dengan menahan para tersangka. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penanganan perkara ini," tegas Boyamin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Boyamin mengungkapkan bahwa penahanan merupakan langkah krusial untuk mencegah potensi hilangnya barang bukti, mempermudah proses penyidikan, serta menghindari adanya upaya mempengaruhi saksi-saksi yang akan diperiksa. Ia menambahkan, "Kami tidak ingin proses hukum ini berjalan lambat dan kehilangan momentum. Publik menunggu KPK bertindak cepat dan profesional."

Kronologi Perkara dan Penetapan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah mengumumkan penetapan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kedua tersangka diduga menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan dan penyaluran dana CSR yang semestinya diperuntukkan bagi program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana CSR tersebut mengalir ke berbagai pihak yang tidak berhak, termasuk oknum di dalam lembaga pengawas dan regulator keuangan. Modus operandi yang digunakan meliputi penggelembungan nilai program, penyaluran fiktif, serta penerimaan oleh yayasan atau lembaga yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat yang sah.

Kerugian negara yang timbul dari penyimpangan ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Angka pasti sedang dihitung oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan bersama tim penyidik KPK guna memastikan jumlah kerugian riil yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan nanti.

Komitmen KPK dalam Pengusutan Kasus

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa lembaganya terus bekerja menyelesaikan perkara ini secara profesional dan transparan. "Penyidik sedang melengkapi alat bukti dan keterangan saksi. Kami memastikan proses penanganan berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," ujarnya melalui juru bicara bidang penindakan.

Namun demikian, MAKI menilai bahwa kelengkapan alat bukti yang telah dimiliki KPK sesungguhnya sudah memadai untuk menerbitkan surat perintah penahanan. Boyamin mengacu pada pasal 21 KUHAP yang mensyaratkan adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana sebagai dasar subjektif penahanan. "Unsur-unsur itu sudah terpenuhi. Tidak ada alasan bagi KPK untuk menunda penahanan," katanya menegaskan.

Apabila dalam waktu dekat tidak ada tindakan penahanan, MAKI mengancam akan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah ini dinilai sebagai upaya hukum untuk memaksa KPK mengambil keputusan yang lebih progresif dalam penanganan perkara korupsi dana CSR tersebut.

Dampak dan Pembelajaran bagi Lembaga Keuangan

Kasus ini membuka mata publik mengenai perlunya reformasi tata kelola dana sosial di lembaga keuangan. Penggunaan dana CSR yang seharusnya akuntabel dan transparan justru menjadi celah penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. "Bank Indonesia dan OJK sebagai lembaga kredibel harus memberikan contoh terbaik, bukan justru menjadi sumber malapetaka korupsi," ucap Boyamin.

Revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK terkait penyaluran dana CSR dinilai mendesak. Pengawasan berlapis dengan melibatkan pihak eksternal independen, penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi, serta audit berkala oleh auditor publik menjadi rekomendasi utama yang disampaikan oleh berbagai kalangan aktivis antikorupsi.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga dikabarkan telah menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan terkait aliran dana perkara ini. Laporan tersebut memperkuat keyakinan bahwa penyimpangan telah terjadi secara terstruktur dan sistematis sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tegas dari aparat penegak hukum.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi III yang membidangi hukum dan hak asasi manusia mendesak KPK untuk mempercepat penyelesaian perkara ini. Ketua Komisi III menyatakan akan memanggil pimpinan KPK dalam rapat dengar pendapat apabila tenggat waktu penanganan yang ditetapkan tidak dipatuhi.