Lembaga Pemeringkat Asing Soroti Risiko Ekonomi RI hingga 2026

Pasar keuangan Indonesia memasuki fase kritis yang akan menentukan arah aliran modal asing hingga dua tahun ke depan. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional, termasuk S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service, dan Fitch Ratings, dalam beberapa pekan terakhir mengeluarkan catatan khusus terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sorotan utama tertuju pada ketahanan fiskal, rasio utang terhadap PDB, dan potensi keluarnya Indonesia dari indeks obligasi global.

Berdasarkan data yang dihimpun Apaberita, ketiga lembaga tersebut secara bersamaan menyampaikan pandangan waspada terhadap kemampuan Indonesia mempertahankan peringkat utang layak investasi di tengah tekanan eksternal. Sinyal ini segera memicu pergerakan di pasar obligasi dan saham domestik, yang dalam sepekan terakhir mencatat arus keluar modal asing bersih sebesar Rp4,7 triliun—terbesar dalam tiga bulan terakhir.

Kronologi Sorotan Pemeringkat

Rangkaian peringatan bermula pada 12 Maret 2025, ketika S&P Global Ratings menerbitkan laporan khusus berjudul “Indonesia: Fiscal Resilience Under Scrutiny.” Laporan itu menyoroti pelebaran defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai 2,8% dari PDB pada 2025, melampaui batas aman yang selama ini ditetapkan pemerintah sebesar 2,5%.

Sepekan berselang, Moody’s menyusul dengan memperbarui credit opinion untuk Indonesia. Lembaga itu mempertahankan peringkat Baa2 dengan outlook stabil, namun menyelipkan peringatan eksplisit: “Kemampuan pemerintah mengelola beban bunga utang akan menjadi faktor penentu dalam 12–18 bulan ke depan.” Rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah pusat saat ini berada di angka 14,3%—tertinggi sejak 2018.

Puncaknya, pada akhir Maret, Fitch Ratings menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9% untuk 2025, dari sebelumnya 5,1%. Fitch juga mengisyaratkan kemungkinan penurunan peringkat jika Indonesia gagal memenuhi ambang batas tertentu dalam indeks obligasi global yang dikelola FTSE Russell dan J.P. Morgan.

Risiko Keluar dari Indeks Obligasi Global

Kekhawatiran terbesar investor saat ini adalah potensi Indonesia dikeluarkan dari GBI-EM Global Diversified Index yang dikelola J.P. Morgan. Indeks ini mensyaratkan kapitalisasi pasar obligasi minimum dan tingkat likuiditas tertentu. Per akhir Februari 2025, bobot Indonesia dalam indeks tersebut tercatat 7,2%, turun dari 8,5% pada kuartal sebelumnya. Penurunan bobot ini mencerminkan berkurangnya minat investor global terhadap surat utang Indonesia.

“Kalau Indonesia sampai keluar dari indeks, dampaknya akan langsung terasa pada nilai tukar rupiah dan imbal hasil obligasi. Ini bukan sekadar sentimen, ini soal arus modal riil,” ujar Dito Mahendra, analis senior obligasi di Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

“Yang bikin pasar waswas itu bukan isu tunggal, tapi akumulasi. Defisit melebar, penerimaan pajak melambat, lalu pemeringkat satu per satu angkat bicara. Kami proyeksikan yield SUN 10 tahun bisa menyentuh 7,2% pada kuartal ketiga jika kondisi ini berlanjut,” kata Dito dalam wawancara dengan Apaberita, Senin (22/4/2025).

Data dan Angka yang Perlu Dicermati Investor

Fakta-fakta kunci yang melatarbelakangi sorotan pemeringkat asing terhadap Indonesia antara lain:

- Rasio utang terhadap PDB per akhir 2024 tercatat 39,8%, masih di bawah ambang batas undang-undang 60%, namun naik dari 38,2% pada 2023. Kenaikan ini dipicu oleh penerbitan obligasi pemerintah sebesar Rp412 triliun sepanjang 2024.
- Penerimaan pajak kuartal I-2025 hanya mencapai 18,7% dari target APBN, lebih rendah dibandingkan pencapaian kuartal I-2024 sebesar 20,1%.
- Cadangan devisa per Maret 2025 tercatat US$136,2 miliar, turun dari US$140,1 miliar pada Desember 2024, sebagian digunakan untuk intervensi nilai tukar rupiah yang terdepresiasi 3,2% year-to-date.

Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun telah bergerak naik ke level 6,85% pada perdagangan pekan lalu, dari 6,42% pada awal tahun. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 2,7% dalam sebulan terakhir dan ditutup di level 7.068 pada Jumat (19/4/2025).

Arah ke Depan: Kebijakan dan Ekspektasi

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan akan merespons kekhawatiran ini dengan paket kebijakan yang dijadwalkan diumumkan pada Mei 2025. Rencananya, paket tersebut mencakup percepatan privatisasi BUMN, penyesuaian tarif cukai, dan optimalisasi dividen dari perusahaan pelat merah untuk menambah penerimaan negara di luar pajak.

Namun, pelaku pasar menilai respons pemerintah cenderung lambat. “Timing-nya krusial. Kalau sampai Juni belum ada langkah konkret, tekanan keluar dari indeks akan semakin nyata,” ujar seorang fund manager asing yang enggan disebutkan namanya.

Periode hingga 2026 akan menjadi momen pembuktian bagi kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global. “Kami menempatkan Indonesia dalam posisi watchlist dengan bobot netral. Keputusan overweight atau underweight akan bergantung pada seberapa cepat dan kredibel respons kebijakan yang diambil,” kata Vikram Singh, kepala strategi pasar negara berkembang di Goldman Sachs Asia, dalam catatan risetnya pekan lalu.

Dengan demikian, pasar keuangan Indonesia kini berada di persimpangan. Keputusan yang diambil dalam dua kuartal mendatang akan menentukan apakah Indonesia tetap diperhitungkan dalam radar investasi global, atau justru terdepak dari peta obligasi yang selama ini menjadi andalan pembiayaan pembangunan.

Tim Apaberita terus memantau perkembangan ini dan akan menyajikan pembaruan secara berkala.