Komisi Pemberantasan Korupsi Panggil Lagi Billy Beras, Kali Ini Terkait Proyek Jalur Kereta Api Jawa Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Billy Haryanto, yang akrab disapa Billy Beras. Pemeriksaan kali ini terkait dugaan korupsi yang melibatkan proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, khususnya untuk area Jawa Timur.

Saksi Keduanya

Selain Billy Beras, lembaga antirasuah itu turut memanggil Andrew Mauristna Hadi yang merupakan staf pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal Kemenhub. Keduanya diagendakan hadir sebagai saksi dalam kasus yang masih dalam tahap penyelidikan intensif ini.

Berdasarkan informasi yang diterima media kami, Apaberita.com, pemanggilan ini menandai perluasan fokus penyidikan ke proyek-proyek di luar wilayah yang sebelumnya diselidiki. Konfirmasi pemanggilan disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui pesan tertulis.

"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA untuk wilayah Jawa Timur," ujar Budi Prasetyo kepada tim Apaberita.com, Selasa (7/7/2026).

Belum Ada Detail

Namun, Budi belum merinci lebih jauh materi apa yang akan didalami oleh para penyidik dari keterangan dua saksi tersebut. Spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa keterangan Billy Beras dianggap krusial untuk mengungkap aliran dana dan penunjukan kontraktor pelaksana di sejumlah proyek strategis perkeretaapian.

Sosok Billy Haryanto sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK dalam kapasitas yang sama. Pengusaha yang berkecimpung di sektor komoditas beras dan logistik ini diduga memiliki kedekatan dengan sederet pejabat yang kini tersandung perkara DJKA. Meski demikian, kuasa hukum Billy belum memberikan pernyataan resmi terkait pemanggilan terbaru.

Hingga berita ini ditulis, penyidik KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Sejumlah saksi dari kalangan aparatur sipil negara dan pihak swasta lainnya juga dijadwalkan untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat.

Kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di DJKA ini menjadi salah satu mega-skandal yang menjadi prioritas penuntasan KPK di tahun 2026. Proyek-proyek yang diusut mencakup pembangunan rel, peningkatan jalur, hingga pengadaan peralatan kereta api yang bersumber dari APBN.

Informasi dari laporan Apaberita.com menyebutkan bahwa total kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi di sektor perkeretaapian ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. KPK diharapkan segera menetapkan tersangka baru seiring dengan menderasnya fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi yang terang benderang.

Langkah KPK

Upaya KPK memanggil pihak-pihak yang terlibat langsung dalam rantai pengadaan diharapkan mampu membongkar modus operandi yang digunakan, termasuk dugaan kongkalikong antara pengusaha pemasok dengan oknum di Kemenhub.

Masyarakat diminta bersabar karena proses hukum membutuhkan penanganan yang teliti. Budi Prasetyo menekankan bahwa setiap perkembangan akan disampaikan secara transparan. "Kami bekerja secara profesional dan tidak berhenti di satu titik. Siapa pun yang terlibat akan diproses sesuai bukti yang ada," tutupnya.