Komisi E DPRD Minta Data Kerusakan Sekolah Dibuka Usai SDN Roboh

JAKARTA — Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara resmi mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta untuk membuka data komprehensif mengenai kondisi fisik seluruh bangunan sekolah. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas peristiwa runtuhnya sebagian struktur bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/7/2026). Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Gedung DPRD DKI, Senin (27/7).

Ketua Komisi E, Iman Satria, menegaskan bahwa transparansi data merupakan prasyarat mutlak untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. “Kami tidak ingin kejadian ini menjadi preseden buruk bagi keselamatan peserta didik. Seluruh data kondisi bangunan sekolah harus segera disajikan secara terbuka, tanpa ada yang ditutupi,” katanya dalam rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Disdik DKI Jakarta, Purwosusilo.

Kronologi Kejadian Ambruk

Berdasarkan laporan sementara, bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang berlokasi di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengalami kerusakan struktural sekitar pukul 10.30 WIB. Atap di salah satu blok ruang kelas tiba-tiba ambrol dan menimpa meja serta kursi. Beruntung, saat itu kegiatan belajar mengajar sedang diliburkan dalam rangka jeda semester, sehingga tidak ada korban jiwa. Meski demikian, dua ruang kelas mengalami kerusakan berat dan dinyatakan tidak dapat digunakan.

Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, yang meninjau langsung lokasi kejadian, menyebut bahwa insiden ini diduga kuat akibat faktor usia bangunan yang telah melebihi 40 tahun serta minimnya pemeliharaan. “Ini bangunan lama, dan sudah saatnya kita lakukan audit menyeluruh,” ujarnya.

Desakan Transparansi dan Audit Teknis

Dalam rapat tersebut, Komisi E secara spesifik meminta Disdik DKI untuk menyerahkan data inventarisasi kondisi fisik seluruh sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK, termasuk gedung yang dikelola swasta. Data yang diminta mencakup tahun pembangunan, riwayat renovasi, hasil inspeksi teknis terakhir, serta kategori risiko kerusakan.

“Transparansi data ini bukan semata reaksi atas kejadian di Kebayoran Lama, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola fasilitas pendidikan yang baik. Kami minta data itu disampaikan dalam waktu maksimal satu minggu,” tegas Iman Satria.

Pernyataan senada disampaikan oleh anggota Komisi E lainnya, Sereida Tambunan. Ia menekankan bahwa DPRD memiliki hak pengawasan untuk memastikan anggaran pemeliharaan sekolah yang mencapai Rp1,2 triliun pada APBD 2026 benar-benar terserap optimal. “Anggaran besar sudah dialokasikan, tapi mengapa masih ada bangunan yang ambruk? Ini harus diusut,” katanya.

Kepala Disdik DKI, Purwosusilo, yang hadir dalam rapat tersebut, menyatakan pihaknya siap membuka data yang diminta. “Kami akan segera menginstruksikan tim teknis untuk mengumpulkan dan memverifikasi data kondisi bangunan sekolah secara akurat. Data tersebut akan diserahkan kepada Komisi E paling lambat Jumat pekan depan,” janjinya.

Tindak Lanjut dan Dampak

Insiden di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 menambah panjang daftar kerusakan infrastruktur pendidikan di Jakarta. Berdasarkan data Dinas Cipta Karya tahun 2025, setidaknya terdapat 2.874 ruang kelas di 1.200 sekolah negeri yang masuk dalam kategori rusak ringan hingga berat. Dari jumlah tersebut, 412 ruang kelas di antaranya memerlukan perbaikan total. Angka ini belum termasuk sekolah swasta yang juga kerap mengeluhkan minimnya bantuan pemeliharaan.

Komisi E juga mendorong agar Disdik segera membentuk tim inspeksi darurat yang bertugas memeriksa bangunan sekolah dengan tingkat kerawanan tinggi. “Tim ini harus sudah bekerja mulai pekan depan. Sekolah-sekolah yang terindikasi rawan harus segera dilakukan penguatan struktur atau bahkan dikosongkan jika membahayakan,” ujar Sereida Tambunan.

Sementara itu, proses belajar mengajar di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 untuk sementara dialihkan ke sekolah terdekat, SDN Kebayoran Lama Selatan 07, hingga bangunan dinyatakan aman atau dibangun kembali. Orang tua murid diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan sekolah.

Menindaklanjuti desakan DPRD, Disdik DKI berencana menganggarkan dana darurat sebesar Rp200 miliar untuk perbaikan cepat sekolah-sekolah yang terdata rusak berat. Dana tersebut akan diusulkan dalam APBD Perubahan 2026. Purwosusilo menambahkan bahwa seluruh inspeksi akan dilakukan secara transparan dan hasilnya dipublikasikan melalui situs resmi Disdik. “Kami berkomitmen penuh untuk menjamin keselamatan siswa dan guru,” pungkasnya.