Khofifah Tekankan Kolaborasi Lestarikan Sungai Jatim

SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian sungai memerlukan sinergi seluruh pihak, tidak dapat bertumpu pada satu instansi semata. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka rangkaian puncak peringatan Hari Sungai Nasional 2026 di kawasan Wisata Bahari Tlocor, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (26/7/2026). Khofifah mengajak pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa untuk duduk bersama merumuskan aksi restorasi sungai yang terpadu dan berkelanjutan.

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dari 283 sungai yang tersebar di 38 kabupaten/kota, lebih dari 40 persen di antaranya terindikasi mengalami pencemaran ringan hingga berat. Khofifah menyebut angka itu sebagai alarm yang harus segera direspons dengan gerakan kolektif. “Tanggung jawab ekologis ini harus dipikul bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan tangan-tangan masyarakat, kampus, pengusaha, untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai sumber kehidupan,” ujar Khofifah di hadapan lebih dari 2.000 peserta yang hadir.

Kondisi Daerah Aliran Sungai Kritis

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim, Jempin Marbun, yang mendampingi gubernur, memaparkan bahwa lima daerah aliran sungai (DAS) di Jatim masuk kategori sangat kritis berdasarkan indeks tutupan lahan dan kualitas air. Kelima DAS itu meliputi DAS Brantas, Bengawan Solo, Welang, Pekalen, dan Bondoyudo. Pemprov mencatat penurunan debit air di musim kemarau mencapai 25 hingga 30 persen dibandingkan rata-rata lima tahun sebelumnya, sementara sedimentasi dan limbah domestik terus meningkat. “Jika tidak ada intervensi serius, 10 tahun lagi beberapa sungai hanya tinggal kenangan,” kata Jempin.

Khofifah menambahkan, kompleksitas persoalan sungai mencakup penggundulan hulu, alih fungsi sempadan, pembuangan limbah industri tanpa pengolahan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat membuang sampah. Ia menekankan bahwa pendekatan represif semata bukan solusi, melainkan harus diimbangi dengan edukasi berkelanjutan dan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. “Kita harus mulai dari hulu, dari cara pandang kita memperlakukan sungai. Jangan lagi sungai diberi predikat tempat sampah raksasa,” tegasnya.

Skema Pentahelix Diperkuat

Dalam kesempatan itu, Khofifah meluncurkan Gerakan Jatim Resik Sungai (JATIMRESIK) yang mengadopsi model kolaborasi pentahelix yang melibatkan lima unsur: pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Gerakan ini ditargetkan menyasar 50 sungai prioritas pada tahap pertama, dengan fokus pembersihan, penghijauan bantaran, pemasangan biopori, dan pengadaan bank sampah di setiap desa yang dilintasi aliran sungai. Ia memastikan alokasi anggaran pendampingan dari APBD Provinsi sebesar Rp42 miliar untuk tahun 2026-2027.

Sebagai bentuk komitmen, beberapa perusahaan turut menandatangani nota kesepakatan. Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, menyatakan siap mendukung restorasi Sungai Brantas melalui program konservasi mangrove di muara dan pemasangan instalasi pengolahan air limbah komunal. “Kami tidak ingin menjadi bagian dari masalah. Justru korporasi harus menjadi agen perubahan,” ujarnya. Sementara itu, Universitas Brawijaya melalui Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan akan mengerahkan mahasiswa dalam riset kualitas air dan pendampingan masyarakat berbasis citizen science.

Aksi Kolaboratif dan Target Restorasi

Peringatan Hari Sungai Nasional 2026 tidak sekadar seremoni. Ratusan sukarelawan dari berbagai komunitas, antara lain Komunitas Peduli Brantas, Pandawara Group, dan Karang Taruna setempat, langsung menggelar aksi bersih sungai di titik-titik tercemar. Mereka mengumpulkan 3,8 ton sampah dalam satu hari, didominasi plastik rumah tangga dan limbah tekstil. Data ini akan dijadikan baseline untuk mengukur efektivitas program ke depan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PU Sumber Daya Air Jatim, Rudi Hartono, menjelaskan target restorasi mencakup penurunan kadar Biological Oxygen Demand (BOD) hingga 20 persen pada 2027, serta peningkatan tutupan vegetasi bantaran sungai seluas 1.200 hektare. “Ini bukan janji politik. Kami punya peta jalan jelas dan akan dievaluasi setiap triwulan bersama tim independen dari akademisi,” ungkapnya.

Khofifah menutup sambutannya dengan menekankan bahwa sungai adalah peradaban. Ia mengutip data Kementerian PUPR yang mencatat kerugian ekonomi akibat banjir tahunan di Jatim mencapai Rp6,7 triliun, sebagian besar dipicu pendangkalan sungai dan rusaknya DAS. “Melestarikan sungai bukan hanya soal lingkungan, tapi keberlanjutan ekonomi dan kedaulatan pangan. Saya ingin anak cucu kita masih bisa minum air bersih dari sungai, bukan hanya melihatnya dari foto,” pungkasnya disambut tepuk tangan.