Ketua KPK Setyo Budiyanto Sambangi Kompleks DPR/MPR Senayan

Jakarta — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto terpantau hadir di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026). Kehadiran pimpinan lembaga antirasuah tersebut di kawasan parlemen menjadi perhatian publik, mengingat kompleks Senayan merupakan pusat pengambilan keputusan legislatif yang kerap bersinggungan dengan agenda pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Setyo Budiyanto tiba di kompleks parlemen pada hari kerja tersebut. Kehadiran Ketua KPK di lingkungan DPR/MPR umumnya berkaitan dengan agenda koordinasi kelembagaan, baik dalam kapasitas konsultasi program maupun pembahasan isu-isu strategis yang bersinggungan dengan fungsi pengawasan dan legislasi.

Agenda Koordinasi Kelembagaan

Dalam kerangka tata kelola negara, hubungan antara KPK dan DPR RI diatur melalui sejumlah mekanisme resmi. Salah satunya adalah rapat koordinasi yang melibatkan Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja KPK di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Forum tersebut secara berkala membahas kinerja lembaga, anggaran, serta tindak lanjut berbagai perkara yang menjadi perhatian publik.

Setyo Budiyanto, yang menakhodai KPK sejak dilantik berdasarkan keputusan resmi, dikenal sebagai figur berlatar belakang aparat penegak hukum. Kepemimpinannya menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, transparansi penanganan perkara, serta sinergi antarlembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Relasi KPK dan Lembaga Legislatif

Kehadiran pimpinan KPK di Kompleks DPR/MPR bukan hal yang baru. Dalam banyak kesempatan, Ketua KPK dijadwalkan memenuhi undangan Komisi III untuk memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan perkara, capaian kinerja, maupun kendala yang dihadapi lembaga. Mekanisme ini merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas publik yang melekat pada lembaga independen.

Selain itu, pembahasan mengenai anggaran KPK juga menjadi salah satu agenda yang dibahas bersama Dewan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, KPK menyampaikan laporan kinerja dan kebutuhan anggaran kepada DPR RI melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Kesepakatan atas besaran anggaran kemudian dituangkan dalam keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Penguatan Pencegahan Korupsi

Dalam berbagai forum resmi, Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memberantas korupsi. Ia menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Pemberantasan korupsi adalah kerja kolektif seluruh elemen bangsa. KPK membuka diri untuk berkoordinasi dengan semua lembaga negara dalam kerangka aturan yang berlaku," demikian pesan yang kerap disampaikan pimpinan KPK dalam sejumlah forum resmi.

Langkah penguatan pencegahan juga menjadi fokus, antara lain melalui pendidikan antikorupsi, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem integritas di kementerian dan lembaga. Pendekatan ini dinilai penting untuk menekan celah terjadinya tindak pidana korupsi sejak awal.

Perhatian Publik dan Akuntabilitas

Kehadiran Ketua KPK di Kompleks Senayan selalu mendapat sorotan, terutama ketika bersinggungan dengan isu-isu yang sedang hangat dibahas di ruang publik. Publik menaruh harapan besar agar setiap pertemuan kelembagaan menghasilkan kesepahaman yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar formalitas administratif.

Transparansi menjadi kunci. Setiap agenda dan hasil pertemuan yang bersifat publik diharapkan disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi, sehingga masyarakat dapat menilai komitmen lembaga dalam menjalankan amanah undang-undang. Akuntabilitas, menurut sejumlah pengamat, merupakan pondasi kepercayaan publik terhadap KPK.

Dengan demikian, kunjungan kerja Ketua KPK ke Kompleks DPR/MPR RI pada Selasa (1/9/2026) dapat dimaknai sebagai bagian dari siklus koordinasi kelembagaan yang rutin dan konstitusional. Substansi dari setiap pertemuan, termasuk hasil kesepakatan yang ditetapkan, akan menjadi bahan penilaian publik terhadap arah kebijakan pemberantasan korupsi ke depan.