Oct 09, 2026
Politik

Wamen Setneg Bambang Eko Suhariyanto Tegaskan Komitmen Reformasi Birokrasi

Jakarta — Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan komitmen Kementerian Sekretariat Negara dalam mempercepat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pen...

Wamen Setneg Bambang Eko Suhariyanto Tegaskan Komitmen Reformasi Birokrasi

Jakarta — Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan komitmen Kementerian Sekretariat Negara dalam mempercepat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden terkait efisiensi kinerja aparatur negara.

Dalam forum tersebut, Bambang Eko Suhariyanto menyatakan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, posisi Sekretariat Negara sebagai institusi pendukung utama Presiden dan Wakil Presiden menuntut standar kinerja yang tinggi serta respons cepat terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan.

"Setiap keputusan dan kebijakan yang disahkan harus dijalankan dengan disiplin, terukur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kami tidak boleh lengah, sebab tugas Sekretariat Negara adalah memastikan roda pemerintahan berjalan tanpa hambatan," tegas Bambang Eko Suhariyanto.

Penguatan Tata Kelola dan Koordinasi Antarunit

Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan indikator administratif, melainkan perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh jajaran. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas unit agar setiap program prioritas nasional dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rapat Koordinasi itu, sejumlah langkah strategis dibahas, antara lain penyederhanaan proses administrasi, digitalisasi layanan, serta penguatan sistem pengawasan internal. Menurut Bambang, digitalisasi menjadi salah satu pilar utama untuk menekan potensi penyimpangan dan mempercepat pelayanan kepada kementerian maupun lembaga yang berkoordinasi dengan Sekretariat Negara.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan UU dan aturan turunannya, setiap aparatur wajib menjaga integritas serta menghindari benturan kepentingan. Keputusan yang diambil dalam rapat, lanjutnya, harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum.

Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional

Wakil Menteri Sekretaris Negara juga menekankan bahwa Kementerian Sekretariat Negara berperan penting dalam mendukung kelancaran agenda prioritas pemerintahan, termasuk penyiapan materi kebijakan, administrasi kepresidenan, serta fasilitasi rapat terbatas. Ia menyatakan bahwa seluruh jajarannya diarahkan untuk bekerja secara sinergis dengan kementerian dan lembaga lain.

"Kami diminta memastikan setiap arahan Presiden diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Itu berarti dokumen, jadwal, dan koordinasi teknis harus siap sebelum kebijakan diambil," ujar Bambang Eko Suhariyanto.

Ia menyebut bahwa hasil Pleno dan rapat internal akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja berikutnya. Setiap unit, menurutnya, harus menyampaikan laporan capaian secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pimpinan.

Menindaklanjuti Arahan Presiden dengan Disiplin

Dalam penutup arahannya, Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa Kementerian Sekretariat Negara akan terus menindaklanjuti arahan Presiden melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penataan regulasi. Ia berharap seluruh pejabat dan staf menjaga profesionalisme serta netralitas dalam menjalankan tugas.

"Reformasi ini bukan pekerjaan sesaat. Ini komitmen jangka panjang yang menuntut konsistensi dari semua pihak. Saya meminta seluruh jajaran menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama," tutupnya.

Dengan penegasan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menargetkan percepatan pelayanan administrasi kepresidenan dan penguatan tata kelola yang lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas serta efektivitas jalannya roda pemerintahan nasional.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS rizky-amelia

Reporter Senior. Meliput dinamika politik nasional, kebijakan publik, dan isu parlemen selama 8 tahun. Alumni FISIP UI.

Comments (0)

User