LUMAJANG — Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa rekaman video yang memperlihatkan erupsi Gunung Semeru dan beredar luas di media sosial merupakan informasi palsu atau hoaks. Penegasan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya kekhawatiran warga di kawasan lereng setelah klip berdurasi pendek itu tersebar melalui berbagai platform digital.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap konten dimaksud bersama instansi terkait. Berdasarkan hasil verifikasi, tidak ditemukan aktivitas vulkanik sebagaimana yang digambarkan dalam unggahan tersebut pada waktu yang disebutkan.
"Kami menegaskan bahwa video yang beredar itu tidak benar. Tidak ada erupsi besar seperti yang digambarkan pada hari tersebut," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang dalam keterangan resminya.
Menurut penjelasan pemerintah daerah, rekaman serupa diketahui pernah digunakan pada peristiwa letusan beberapa waktu sebelumnya, kemudian diedit dan dipublikasikan ulang seolah-olah sebagai kejadian terbaru. Praktik daur ulang konten semacam ini dinilai meresahkan masyarakat, khususnya warga yang bermukim di radius rawan bencana.
Hasil Verifikasi dan Pemantauan Pos Pengamatan
Pemkab Lumajang menegaskan bahwa pemantauan aktivitas Gunung Semeru dilakukan secara berkelanjutan oleh Pos Pengamatan Gunung Api di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Data kegempaan, visual, dan laporan harian menjadi dasar resmi dalam menentukan status gunung, bukan potongan video yang beredar di ruang digital.
Berdasarkan catatan tersebut, kondisi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu berada pada level yang telah ditetapkan sesuai prosedur mitigasi. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tidak menjadikan konten media sosial sebagai rujukan tunggal, melainkan merujuk pada informasi dari kanal resmi pemerintah dan lembaga vulkanologi.
"Kami meminta warga mengikuti perkembangan dari sumber resmi. Jangan mudah percaya pada unggahan yang tidak dapat dipastikan asalnya," tegasnya.
Langkah Penanganan dan Imbauan bagi Warga
Pemerintah Kabupaten Lumajang menindaklanjuti temuan ini dengan berkoordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika, aparat keamanan, serta pengelola platform digital. Koordinasi tersebut bertujuan menelusuri penyebaran konten sekaligus mencegah perluasan disinformasi di tengah masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah mengaktifkan kembali peran relawan informasi desa dan pos siaga di kecamatan terdampak, seperti Pronojiwo, Candipuro, dan Pasirian. Relawan tersebut diberi pembekalan agar mampu memberikan penjelasan yang benar kepada warga ketika muncul kabar yang tidak terverifikasi.
Pemkab juga mengingatkan bahwa penyebaran berita bohong yang menimbulkan kepanikan dapat berhadapan dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski demikian, pendekatan utama yang ditempuh saat ini adalah edukasi literasi digital dan sosialisasi kebencanaan.
Ajak Masyarakat Jaga Ketenteraman Informasi
Dalam Rapat Koordinasi yang digelar di kantor pemerintah daerah, jajaran organisasi perangkat daerah menyepakati sejumlah langkah penguatan komunikasi publik. Salah satunya adalah mempercepat distribusi informasi resmi melalui akun media sosial pemerintah dan grup koordinasi lintas instansi.
Pemerintah daerah berharap masyarakat turut berperan aktif dengan melakukan pemeriksaan fakta sebelum membagikan sebuah konten. Langkah sederhana tersebut dinilai efektif menekan penyebaran informasi menyesatkan yang berpotensi mengganggu ketenteraman warga di kawasan rawan bencana.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketenangan. Jika ragu, tanyakan langsung kepada aparat desa atau instansi resmi," pungkasnya.
Dengan penegasan ini, Pemkab Lumajang memastikan bahwa situasi di sekitar Gunung Semeru tetap terpantau dan terkendali. Pemerintah daerah berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan secara transparan, akurat, dan tepat waktu demi keselamatan serta ketenangan seluruh warga.
Comments (0)