Wamen Sesneg Bambang Eko Suhariyanto Tegaskan Komitmen Reformasi Birokrasi

Jakarta — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Bambang Eko Suhariyanto menegaskan komitmen Kementerian Sekretariat Negara dalam memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan transformasi birokrasi nasional.

Dalam forum tersebut, Bambang Eko Suhariyanto menyatakan bahwa seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dituntut untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menuturkan bahwa posisi Kementerian Sekretariat Negara sebagai institusi yang mendukung tugas kepresidenan menuntut standar kinerja yang tinggi serta disiplin administrasi yang ketat.

"Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan harus berbasis pada aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etik," tegas Bambang Eko Suhariyanto.

Penguatan Koordinasi Antarunit

Wamen Sesneg menekankan pentingnya sinergi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci dalam memastikan setiap program prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan. Ia meminta seluruh pejabat struktural untuk secara rutin mengevaluasi capaian kinerja masing-masing unit.

Bambang Eko Suhariyanto juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan. Digitalisasi layanan, katanya, merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya efisiensi birokrasi yang saat ini terus didorong oleh pemerintah. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam rapat tersebut, ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap aparatur sipil negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, termasuk pelayanan publik, akuntabilitas, kompetensi, dan integritas moral.

Penegakan Disiplin dan Integritas Aparatur

Wamen Sesneg menegaskan bahwa penegakan disiplin di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara akan terus diperketat. Ia menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kode etik dan ketentuan kepegawaian akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa pandang bulu. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas institusi di mata publik.

"Integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas kenegaraan. Tidak ada ruang bagi praktik yang bertentangan dengan hukum dan etika pemerintahan. Sanksi akan diterapkan secara tegas bagi siapa pun yang melanggar," ujar Bambang Eko Suhariyanto.

Ia juga menginstruksikan jajaran pengawasan internal untuk memperkuat sistem pencegahan, termasuk melalui penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang berlapis. Pendekatan preventif dinilai lebih efektif dibandingkan tindakan represif, terutama dalam mencegah potensi penyimpangan administrasi maupun keuangan.

Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional

Lebih lanjut, Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan bahwa Kementerian Sekretariat Negara memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran agenda prioritas nasional. Dukungan tersebut mencakup penyiapan administrasi kepresidenan, koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta fasilitasi berbagai kegiatan kenegaraan.

Ia menuturkan bahwa setiap unit kerja harus memahami posisinya dalam rantai tugas pemerintahan. Ketepatan waktu, akurasi data, dan kejelasan alur komunikasi menjadi prasyarat agar kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Wamen Sesneg juga mengapresiasi kinerja pegawai yang telah menunjukkan dedikasi tinggi, terutama dalam menghadapi berbagai agenda kenegaraan yang padat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa apresiasi tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Menutup rapat, Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara akan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan negara. Ia berharap jajaran Kementerian Sekretariat Negara dapat terus menjaga marwah institusi sebagai penopang utama penyelenggaraan pemerintahan negara.