JAKARTA — Kepala Badan Reformasi Agraria dan Tata Ruang (BRAN) Dedi Prasetyo menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan Bank Tanah guna memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria nasional. Pertemuan tersebut menjadi agenda kerja prioritas pada 100 hari pertama kepemimpinannya, dengan penekanan utama pada penyediaan data pertanahan yang akurat serta kolaborasi lintas lembaga demi kesejahteraan rakyat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Bank Tanah tersebut, Dedi Prasetyo menegaskan bahwa reforma agraria tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan data yang valid dan terintegrasi. Menurutnya, ketepatan data menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan yang menyangkut penataan aset, redistribusi lahan, serta penyelesaian sengketa pertanahan di berbagai daerah.
"Reforma agraria membutuhkan data yang akurat dan kolaborasi yang solid. Tanpa kedua hal itu, kebijakan yang kita ambil berpotensi tidak tepat sasaran," tegas Dedi Prasetyo dalam pertemuan tersebut.
Dedi menambahkan bahwa BRAN dan Bank Tanah memiliki irisan tugas yang sangat erat, khususnya dalam hal penyediaan lahan bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kedua lembaga perlu menyamakan persepsi mengenai mekanisme kerja sama yang akan dituangkan dalam kesepakatan formal.
Fokus 100 Hari Pertama Kerja
Pertemuan dengan pimpinan Bank Tanah merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Kepala BRAN dalam periode 100 hari pertama. Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya tengah memetakan seluruh mitra strategis kelembagaan untuk memastikan program reforma agraria berjalan sesuai target yang ditetapkan.
Ia menjelaskan bahwa dalam periode tersebut, BRAN memprioritaskan penguatan koordinasi antarlembaga, pemetaan potensi permasalahan agraria di daerah, serta penyiapan instrumen kebijakan yang diperlukan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan pelaksanaan reforma agraria.
"Seratus hari pertama ini kami gunakan untuk memastikan fondasi kerja terbangun dengan baik, termasuk menjalin komunikasi intensif dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan di sektor pertanahan," ujar Dedi Prasetyo.
Kolaborasi Lembaga Dorong Kesejahteraan
Dalam pertemuan itu, jajaran pimpinan Bank Tanah menyambut baik inisiatif BRAN untuk memperkuat kerja sama. Kedua belah pihak sepakat bahwa sinergi kelembagaan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik, termasuk untuk program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dedi Prasetyo menekankan bahwa keberadaan Bank Tanah memiliki peran strategis dalam menyediakan lahan bagi berbagai kepentingan pembangunan. Ia menyatakan bahwa BRAN akan mendukung penyediaan data dan informasi pertanahan yang dibutuhkan Bank Tanah agar proses tersebut berjalan transparan dan akuntabel.
"Kolaborasi ini bukan sekadar administratif. Tujuan akhirnya adalah memastikan lahan yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan tumpang tindih data pertanahan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan agraria. Menurut Dedi, integrasi data antara BRAN dan Bank Tanah akan mempermudah identifikasi lahan yang potensial serta mempercepat proses penyelesaian sengketa.
Tindak Lanjut Kesepakatan Kerja Sama
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, kedua lembaga akan membentuk tim teknis yang bertugas menyusun skema kerja sama secara rinci. Tim tersebut akan membahas mekanisme pertukaran data, ruang lingkup kolaborasi, serta indikator capaian yang akan dievaluasi secara berkala.
Dedi Prasetyo menyatakan bahwa BRAN akan terus membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria. Ia menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi pilihan utama dalam menjalankan amanat kebijakan tersebut.
Menutup pertemuan, Kepala BRAN kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia berharap sinergi dengan Bank Tanah dapat menjadi contoh kerja sama antarlembaga yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan agraria yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya berhenti pada tataran administrasi," pungkas Dedi Prasetyo.
Comments (0)