Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan Pimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah

Kepala Kepolisian Daerah Banten Inspektur Jenderal Polisi Hendra Kurniawan memimpin Rapat Koordinasi pengamanan wilayah di Markas Polda Banten, Selasa (14/1/2025). Rapat tersebut dihadiri seluruh pejabat utama Polda Banten, Kapolres jajaran, serta perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Agenda utama rapat adalah mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan dan menetapkan langkah strategis menghadapi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang tahun 2025.

Penekanan pada Pengamanan Objek Vital

Dalam arahannya, Kapolda Banten menegaskan bahwa pengamanan objek vital menjadi prioritas utama jajaran kepolisian di wilayah hukum Polda Banten. Ia menyatakan bahwa sejumlah kawasan industri, pelabuhan penyeberangan Merak, serta jalur tol Tangerang-Merak merupakan objek vital nasional yang menuntut kesiapsiagaan personel secara berkelanjutan.

"Setiap personel harus memahami bahwa pengamanan objek vital bukan sekadar rutinitas, melainkan amanah konstitusional demi menjaga stabilitas nasional," tegas Hendra Kurniawan di hadapan peserta rapat.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, Polda Banten mencatat penurunan angka gangguan kamtibmas sebesar 8,4 persen sepanjang periode 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, Kapolda mengingatkan bahwa penurunan tersebut tidak boleh membuat jajaran lengah. Ia meminta setiap satuan wilayah menyusun peta kerawanan secara berkala dan memperbarui data intelijen secara berjenjang.

Penguatan Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Rapat Koordinasi tersebut juga menetapkan sejumlah kesepakatan terkait penguatan sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah. Hendra Kurniawan menyatakan bahwa penanganan persoalan sosial seperti konflik agraria, sengketa lahan, serta potensi benturan antar kelompok masyarakat memerlukan pendekatan preventif yang melibatkan perangkat daerah hingga tingkat desa.

"Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama merupakan kunci dalam menjaga kondusivitas wilayah," ujarnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Polda Banten menetapkan jadwal audiensi rutin dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten dan kota se-Banten. Kegiatan itu akan difokuskan pada pemetaan dini potensi konflik serta penyusunan langkah mediasi sebelum persoalan berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang lebih luas.

Kesiapan Menghadapi Agenda Nasional

Dalam rapat tersebut, Kapolda Banten juga menyinggung sejumlah agenda nasional yang akan berlangsung di wilayah Provinsi Banten. Ia meminta seluruh jajaran menyiapkan rencana pengamanan secara terpadu, termasuk pengaturan lalu lintas di jalur utama menuju Jakarta dan Merak.

Ia menekankan bahwa kesiapan personel, sarana, dan prasarana harus dipastikan sejak dini. Menurutnya, operasi pengamanan yang berhasil ditentukan oleh perencanaan yang matang, koordinasi yang rapi, serta kedisiplinan personel di lapangan.

"Saya tidak ingin ada personel yang bertugas tanpa pemahaman jelas mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Setiap perintah harus diterjemahkan dalam tindakan yang terukur," ujar Hendra Kurniawan.

Rapat Koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh Kapolres jajaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat respons laporan masyarakat, serta memperkuat pengawasan internal guna mencegah pelanggaran oleh anggota.

Kapolda Banten menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap triwulan. Ia menyatakan bahwa hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait penempatan dan pembinaan karier personel di lingkungan Polda Banten.

Melalui Rapat Koordinasi tersebut, Polda Banten menetapkan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah Banten sebagai bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.