Fraksi PAN Dorong Sosialisasi Tapera dan Kebijakan yang Adil

JAKARTA — Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menilai sosialisasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum berjalan efektif sehingga banyak masyarakat belum memahami mekanisme, manfaat, dan kewajiban yang melekat dalam kebijakan tersebut. Penilaian itu disampaikan FPAN dalam rapat kerja di DPR RI, dengan menegaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik secara menyeluruh sebelum aturan itu diberlakukan secara penuh.

Anggota FPAN menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Tapera masih rendah. Informasi yang beredar di tengah publik dinilai belum utuh, bahkan sebagian di antaranya berpotensi menimbulkan keraguan terhadap program yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersebut.

"Sosialisasi terkait Tapera ini perlu ditingkatkan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tujuan dan mekanisme program ini," tegas anggota Fraksi PAN dalam rapat tersebut.

Menurut FPAN, sosialisasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola kebijakan publik yang baik. Tanpa pemahaman yang memadai, program yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak justru berisiko menghadapi penolakan dan resistensi di lapangan. Karena itu, FPAN mendorong pemerintah, kementerian terkait, dan penyelenggara Tapera untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih terukur, termasuk menyasar kelompok pekerja formal dan informal secara langsung.

Kebijakan Harus Adil bagi Seluruh Peserta

Selain persoalan sosialisasi, FPAN menekankan pentingnya asas keadilan dalam implementasi Tapera. Fraksi ini meminta agar seluruh ketentuan yang mengatur pemotongan iuran, pengelolaan dana, hingga pemanfaatan manfaat perumahan dirancang secara proporsional dan tidak membebani kelompok tertentu secara berlebihan.

FPAN menilai keadilan menjadi prasyarat utama agar kebijakan ini diterima luas. Setiap peserta, baik pekerja dengan penghasilan rendah maupun mereka yang berpenghasilan lebih tinggi, harus memperoleh perlakuan yang adil sesuai kemampuan masing-masing.

"Kebijakan ini harus adil. Jangan sampai program yang bertujuan baik justru memberatkan masyarakat, terutama pekerja dengan penghasilan terbatas," ujar anggota Fraksi PAN.

Pernyataan tersebut sejalan dengan posisi FPAN yang meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Tapera. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan program perumahan lain, sekaligus menjamin dana yang dihimpun dari masyarakat dikelola secara transparan dan akuntabel.

FPAN Minta Pemerintah Buka Ruang Dialog

FPAN juga mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil. Menurut FPAN, partisipasi publik dalam penyusunan aturan turunan Tapera akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

Dalam rapat tersebut, FPAN menegaskan bahwa sikap kritis terhadap Tapera tidak berarti menolak program perumahan rakyat. Fraksi ini menegaskan komitmennya mendukung upaya penyediaan hunian layak, sepanjang tata kelola dan mekanismenya berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

"Kami mendukung tujuan mulia program ini. Namun, cara dan mekanismenya harus dipastikan tidak merugikan masyarakat," tandas anggota Fraksi PAN.

FPAN berharap pemerintah menindaklanjuti masukan tersebut melalui langkah konkret, antara lain mempercepat sosialisasi ke daerah, menyediakan kanal informasi resmi yang mudah diakses, serta memastikan aturan pelaksana tidak menimbulkan penafsiran ganda di tingkat pelaksana.

Dorong Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Lebih lanjut, FPAN menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana Tapera. Fraksi ini meminta agar laporan pengelolaan dana disampaikan secara berkala kepada publik dan lembaga pengawas, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Menurut FPAN, akuntabilitas menjadi kunci keberlanjutan program jangka panjang. Tanpa pengawasan yang kuat, program yang bersumber dari iuran peserta berpotensi menghadapi masalah kepercayaan yang berdampak pada partisipasi masyarakat.

FPAN menyatakan akan terus mengawal isu ini melalui fungsi pengawasan DPR. Fraksi ini berkomitmen memastikan setiap keputusan terkait Tapera diambil melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dijalankan secara adil, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.