Kemensos Evaluasi Satu Tahun Program Sekolah Rakyat untuk Kesiapan Kerja Nasional

JAKARTA — Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional guna mengevaluasi efektivitas satu tahun pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (24/10). Forum koordinasi tingkat tinggi ini diselenggarakan untuk memastikan 14.500 lulusan angkatan pertama memiliki kompetensi teknis terstandardisasi serta siap diserap secara optimal oleh ekosistem industri nasional, selaras dengan agenda prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem pemerintah.

Menteri Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa refleksi satu tahun operasionalisasi inisiatif vokasi kerakyatan ini menandai pergeseran fundamental dalam tata kelola kesejahteraan sosial nasional, beralih dari skema bantuan karitatif konvensional menuju pemberdayaan kapasitas ekonomi produktif yang berkelanjutan.

"Pemerintah tidak lagi bertumpu semata pada penyaluran jaring pengaman sosial, melainkan berkomitmen mencetak sumber daya manusia berdaya saing tinggi. Refleksi satu tahun Sekolah Rakyat membuktikan bahwa masyarakat prasejahtera memiliki kapasitas bertransformasi menjadi tenaga kerja profesional apabila difasilitasi pendidikan vokasi terstruktur dan terakreditasi resmi," ujar Menteri Sosial di Jakarta, Kamis (24/10).

Standardisasi Kompetensi dan Kerangka Regulasi Vokasi

Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat secara yuridis bertumpu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan diselaraskan dengan mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan UU tersebut, aparatur negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi pelatihan kerja terpadu bagi kelompok masyarakat rentan guna mewujudkan hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial menegaskan bahwa penyusunan kurikulum Sekolah Rakyat dikembangkan melalui kemitraan strategis bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Setiap peserta didik diwajibkan menyelesaikan sedikitnya 480 jam pelatihan teknis yang mencakup penguasaan manufaktur dasar, teknologi informasi terapan, mekanik otomotif, hingga manajemen logistik pergudangan.

"Kurikulum yang ditetapkan telah melalui proses sinkronisasi bersama asosiasi profesi dan perwakilan dunia usaha. Standardisasi ini menjamin bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya mengantongi surat tanda tamat belajar, melainkan memegang sertifikasi kompetensi keahlian yang diakui secara sah di tingkat pasar kerja domestik maupun regional," tutur Dirjen Pemberdayaan Sosial.

Dukungan Parlemen dan Keputusan Alokasi Anggaran

Capaian tahun pertama inisiatif Sekolah Rakyat turut memperoleh atensi mendalam dalam agenda pengawasan parlemen. Dalam Rapat Kerja bersama jajaran Kementerian Sosial di Gedung Nusantara II, Senayan, pimpinan Komisi VIII DPR RI bersama perwakilan lintas Fraksi menyampaikan telaah mendalam terkait keberlanjutan intervensi program pada tahun anggaran mendatang.

Perwakilan Fraksi di Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap ekspansi kuota peserta didik, sembari memberikan catatan kritis menyangkut pemerataan akses di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Parlemen menegaskan bahwa efektivitas belanja negara harus tecermin secara kuantitatif melalui penurunan angka pengangguran terbuka di basis-basis kemiskinan perdesaan.

"Dalam rapat kerja ini, Komisi VIII menegaskan komitmen fungsi pengawasan legislatif. Keputusan alokasi anggaran yang telah disahkan melalui sidang Pleno DPR harus benar-benar menindaklanjuti kebutuhan penyerapan tenaga kerja rentan. Kami mendesak Kementerian Sosial memperketat transparansi data serapan alumni di sektor industri formal," ujar pimpinan Komisi VIII DPR RI.

Melalui konsensus legislatif tersebut, DPR RI dan kementerian terkait menyepakati peningkatan porsi pembiayaan pelatihan vokasi daerah afirmasi sebesar 18,5 persen untuk tahun anggaran selanjutnya guna menopang keberlanjutan operasional sarana pelatihan di daerah.

Kemitraan Industri dan Penguatan Peran Sosial

Berdasarkan rekapitulasi data ketenagakerjaan kuartal ketiga, tercatat 76,4 persen lulusan program telah terserap secara langsung pada jaringan industri manufaktur, jaringan ritel modern, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta unit usaha ekonomi produktif mandiri. Sisa peserta saat ini tengah menyelesaikan program pemagangan terawasi di bawah supervisi berkala dinas sosial daerah.

Selain diarahkan untuk memenuhi standar kualifikasi pasar kerja, para lulusan turut diposisikan sebagai garda terdepan agen perlindungan sosial di tingkat akar rumput guna mendampingi program-program pengentasan kemiskinan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

"Lulusan Sekolah Rakyat disiapkan memiliki kepekaan sosial tinggi. Mereka tidak semata bekerja mencari nafkah, tetapi mengemban mandat sebagai agen perlindungan sosial yang aktif memverifikasi validitas data kemiskinan di tingkat rukun warga serta memotivasi generasi muda prasejahtera lainnya agar mandiri secara ekonomi," tutur Mensos menegaskan.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi ditutup dengan pengesahan nota kesepahaman kerja sama antara pemerintah dan 25 asosiasi industri nasional. Kesepakatan strategis ini mencakup jaminan kuota magang industri berkala, percepatan rekrutmen kerja formal, serta asistensi inkubasi usaha rintisan mandiri bagi seluruh alumni Sekolah Rakyat di seluruh provinsi.