Kemenpar Serahkan Lahan Poltekpar Bandung untuk Sekolah Rakyat

BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyerahkan sebagian lahan milik Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung yang berlokasi di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Koordinasi lintas kementerian sebagai bentuk tindak lanjut atas program prioritas nasional di bidang pendidikan.

Menteri Pariwisata menegaskan bahwa penyediaan lahan ini merupakan wujud komitmen kementerian dalam mendukung agenda pemerintah yang menempatkan pemerataan akses pendidikan sebagai salah satu fokus utama. Menurutnya, lokasi di Dayeuhkolot dinilai strategis karena memiliki aksesibilitas memadai serta berada dalam kawasan pengembangan pendidikan di wilayah Bandung Raya.

"Kami menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Sebagian lahan Poltekpar NHI Bandung kami siapkan agar proses pembangunan dapat segera berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan," ujar Menteri Pariwisata dalam keterangan resminya.

Lahan Strategis untuk Percepatan Pembangunan

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan tim teknis Kemenpar bersama pengelola Poltekpar NHI Bandung, lahan yang dialokasikan berada pada zona yang tidak mengganggu aktivitas akademik kampus. Penetapan lokasi tersebut dilakukan melalui kajian tata ruang dan evaluasi pemanfaatan aset negara, sehingga proses serah pakai dapat dilaksanakan tanpa menghambat penyelenggaraan pendidikan vokasi pariwisata yang selama ini berjalan di institusi tersebut.

Kemenpar menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan dalam rapat pleno yang melibatkan jajaran sekretariat jenderal, direktorat jenderal terkait, serta pimpinan Poltekpar NHI Bandung. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa sebagian area kampus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih luas, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan barang milik negara.

Direktur Poltekpar NHI Bandung menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan tersebut. Menurutnya, kerja sama antarlembaga ini tidak hanya mempercepat terwujudnya Sekolah Rakyat, tetapi juga membuka peluang kolaborasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kami memastikan proses ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Justru kami melihat adanya potensi sinergi antara program pendidikan yang dikembangkan Sekolah Rakyat dengan kompetensi vokasi pariwisata yang kami miliki," ujarnya.

Dukungan Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Kemenpar menempatkan diri sebagai salah satu pendukung penyediaan lahan, sementara kementerian lain menangani aspek perencanaan, pembangunan fisik, serta penyiapan kurikulum dan tenaga pengajar. Pemerintah Kabupaten Bandung juga dilibatkan dalam proses koordinasi, terutama terkait perizinan dan penataan kawasan di sekitar lokasi pembangunan.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, disepakati sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain penyusunan berita acara serah pakai lahan, pengukuran ulang batas area yang dialokasikan, serta penyiapan dokumen teknis yang dibutuhkan sebelum pembangunan dimulai. Kemenpar menargetkan seluruh proses administratif dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dilaksanakan.

Pengamat kebijakan pendidikan menilai langkah ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan berkualitas. Menurutnya, dukungan berupa penyediaan lahan dari kementerian sektor merupakan contoh konkret kolaborasi antarlembaga yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

Komitmen Pemanfaatan Aset Negara

Kemenpar menegaskan bahwa pemanfaatan sebagian lahan Poltekpar NHI Bandung dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Seluruh proses akan didokumentasikan secara resmi, termasuk melalui penetapan keputusan yang mengatur status dan peruntukan lahan tersebut. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

Selain mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, Kemenpar juga menyatakan akan terus mengembangkan Poltekpar NHI Bandung sebagai institusi pendidikan vokasi unggulan di bidang pariwisata. Kementerian berkomitmen meningkatkan kualitas sarana prasarana, kurikulum, serta kerja sama industri agar lulusan yang dihasilkan mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun regional.

Dengan diserahkannya sebagian lahan tersebut, pemerintah berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Kemenpar menyatakan siap menindaklanjuti setiap tahapan proses, termasuk apabila diperlukan penyesuaian teknis selama masa pembangunan berlangsung, sepanjang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan akademik kampus.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia.