Keluarga Saksi Demokrat Mengamuk di Gedung MK

JAKARTA – Sejumlah individu yang mengklaim sebagai anggota keluarga saksi dari Partai Demokrat terlibat aksi pengrusakan ringan dan kegaduhan di lobi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (25/6). Insiden dipicu oleh kekecewaan terhadap proses persidangan sengketa hasil pemilihan umum yang menghadirkan seorang saksi bernama Sulaiman.

Kronologi Kericuhan di Lobi MK

Berdasarkan penelusuran Apaberita di lokasi, peristiwa berlangsung sekitar pukul 14.45 WIB, tak lama setelah agenda mendengarkan keterangan saksi dari kubu Partai Demokrat berakhir. Lima orang yang terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki tiba-tiba berteriak dan merangsek masuk ke area lobi utama Gedung I MK. Mereka meneriakkan kalimat provokatif seperti “Ini pengadilan tidak adil!” dan “Kami ingin keadilan untuk keluarga kami!”. Beberapa di antaranya tampak mendorong-dorong petugas pengamanan dalam (Pamdal) yang berusaha menghalau.

Seorang saksi mata yang berada di lokasi, seorang pengunjung sidang yang enggan disebutkan namanya, menuturkan, “Saya kaget karena tiba-tiba ada teriakan keras. Mereka mendorong petugas dan mencoba masuk ke area yang dijaga. Suasana sempat panik dan banyak pengunjung lain berhamburan menyelamatkan diri.”

Petugas keamanan segera membentuk barikade dan melakukan tindakan persuasif. Namun, salah satu dari kelompok tersebut dilaporkan sempat membanting sebuah papan informasi kecil hingga rusak. Setelah sekitar 15 menit, petugas berhasil mengamankan kelima orang itu dan membawa mereka ke Pos Pengamanan MK untuk pemeriksaan. Beberapa alat tulis dan tisu dari meja resepsionis juga berserakan akibat dorongan fisik yang terjadi.

Respons Tegas Petugas Keamanan

Komandan Regu Pengamanan MK, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Heru Santoso, yang memimpin penanganan di tempat kejadian, menyatakan bahwa tindakan tegas diambil untuk mencegah eskalasi. “Kami langsung mengisolasi area dan meminta mereka tenang. Setelah tidak mengindahkan, kami terpaksa melakukan tindakan pengamanan fisik agar tidak mengganggu jalannya persidangan di ruang sidang utama,” kata Heru kepada awak media.

Heru memastikan tidak ada senjata atau benda berbahaya yang ditemukan dari para pelaku. Kelima orang tersebut diketahui berasal dari keluarga Sulaiman, saksi yang baru saja memberikan kesaksian dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat IV. Polisi juga telah meminta keterangan awal dan akan menyerahkan mereka ke Kepolisian Sektor Gambir jika terdapat unsur pidana yang terpenuhi. Hingga petang, puluhan personel gabungan tampak berjaga ekstra di setiap pintu masuk dan area lobi untuk mengantisipasi potensi gangguan susulan.

Sulaiman sendiri, yang dihubungi usai insiden, mengaku tidak mengetahui rencana aksi keluarganya. “Saya baru tahu mereka datang. Saya kecewa dengan tindakan itu karena saya sudah memberikan keterangan sejujur-jujurnya di hadapan majelis hakim,” ujarnya singkat dengan nada lesu.

Pernyataan Resmi Mahkamah Konstitusi

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, membenarkan adanya insiden tersebut. Dalam keterangan pers singkat, ia mengatakan, “Memang benar terjadi kegaduhan yang melibatkan pihak yang mengaku keluarga saksi. Namun situasi telah sepenuhnya terkendali dan agenda persidangan lainnya tetap berjalan sesuai jadwal tanpa penundaan.”

Fajar menegaskan bahwa MK tidak akan mentoleransi segala bentuk intimidasi atau tekanan kepada majelis hakim. “Keamanan dan ketertiban persidangan adalah prioritas. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya. Ia juga mengimbau agar keluarga atau simpatisan yang hadir di persidangan menahan diri dan menyalurkan pendapat melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sikap Partai Demokrat dan Latar Perkara

Menanggapi insiden ini, Kepala Badan Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob, menyatakan bahwa partainya sama sekali tidak terlibat dalam aksi tersebut. “Kami baru saja menerima laporan. Partai Demokrat menghormati sepenuhnya proses persidangan di MK. Saksi yang kami ajukan, termasuk Sulaiman, sudah memberikan keterangan secara resmi sesuai prosedur,” ujar Mehbob dihubungi terpisah. Ia juga meminta semua pendukung dan keluarga saksi untuk tidak bertindak di luar koridor hukum.

Sidang yang menjadi pemicu adalah perkara PHPU Legislatif 2024 untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat IV. Partai Demokrat sebagai pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara yang merugikan perolehan kursi partai. Sulaiman dihadirkan sebagai saksi fakta yang diharapkan dapat menguatkan dalil permohonan. Hingga Rabu petang, majelis hakim belum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

Seorang fungsionaris DPP Partai Demokrat lainnya yang enggan disebutkan identitasnya menambahkan, “Kami akan mengkaji lebih dalam kejadian ini dan berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk memastikan tidak ada dampak terhadap perkara. Namun kami tegaskan lagi, tidak ada instruksi apa pun dari partai untuk melakukan aksi seperti itu.”

Insiden ini menyita perhatian publik dan menjadi pengingat akan pentingnya pengamanan ketat di lingkungan peradilan, khususnya saat menangani perkara yang menyangkut kepentingan politik yang tinggi. Pihak MK sendiri telah menambah personel pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.

Hingga berita ini diturunkan, kelima orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif. Belum ada penetapan tersangka, namun aparat kepolisian telah menyiapkan langkah hukum jika terbukti melanggar Pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas.