KEK Galang Batang Gerus Zona Tangkap Nelayan Pulau Kelong

Ratusan nelayan di Pulau Kelong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, kini menghadapi tekanan berat setelah area tangkap tradisional mereka tergerus oleh megaproyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dinilai telah memutus jalur mata pencaharian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dampaknya, penghasilan harian kelompok nelayan anjlok hingga lebih dari 70 persen.

KEK Galang Batang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 dengan fokus pengembangan industri logam, alumina, besi, dan baja. Kawasan seluas sekitar 2.333 hektare itu berlokasi di Kecamatan Bintan Timur dan Gunung Kijang, tidak jauh dari gugusan pulau kecil seperti Pulau Kelong. Sejak pembangunan fisik dimulai pada 2019, aktivitas nelayan di perairan sekitar—terutama di Selat Galang dan perairan timur Pulau Bintan—makin terdesak.

Zona Tangkap yang Kian Sempit

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, setidaknya 215 kepala keluarga nelayan tradisional di Pulau Kelong kehilangan akses langsung ke lokasi tangkap yang biasa mereka singgahi turun-temurun. Pembangunan dermaga khusus, reklamasi pantai, serta meningkatnya lalu lintas kapal pengangkut bauksit dan material konstruksi membuat ikan menjauh dan merusak terumbu karang yang menjadi habitat tangkapan utama.

Ketua Kelompok Nelayan Pulau Kelong, Ramli Jumat, mengungkapkan keprihatinannya. “Kami tidak menolak pembangunan. Tapi tolong hormati hak kami sebagai warga asli di sini. Dulu kami melaut hanya satu jam, sekarang harus empat jam ke tengah. Itu pun sering kosong,” ujarnya saat ditemui di pelabuhan rakyat Pulau Kelong, Rabu (16/4). Ramli mencatat, sebelum KEK beroperasi, satu perahu bisa membawa pulang 15–20 kilogram ikan campur per hari. Kini, rata-rata tangkapan hanya berkisar 3–5 kilogram.

Nelayan lain, Siti Halimah (45), yang ikut melaut bersama suaminya, mengaku sudah tiga bulan terakhir merugi. “Modal solar dan bekal saja Rp100 ribu per sekali jalan, tapi pulang bawa ikan paling laku Rp50 ribu. Betul-betul hancur kami ini. Kalau begini terus, kami mau makan apa?” katanya dengan suara bergetar. Siti dan puluhan perempuan nelayan di pulau itu biasanya mengandalkan hasil tangkapan cumi-cumi dan ikan selar di sekitar perairan dangkal yang kini dipagari oleh aktivitas KEK.

Dampak Lingkungan yang Mengkhawatirkan

Selain menyempitkan ruang tangkap, aktivitas KEK Galang Batang juga diduga memicu sedimentasi dan kekeruhan air yang berimbas pada padang lamun dan terumbu karang. Peneliti dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dr. Rahmat Setiawan, dalam kajiannya pada Januari 2025 menyebutkan bahwa tingkat kekeruhan di perairan timur Bintan naik hingga 40 persen dibandingkan kondisi sebelum proyek. “Lamun adalah tempat asuhan bagi banyak jenis ikan ekonomis. Jika rusak, stok ikan lokal akan terus menurun,” jelasnya.

Para nelayan mengaku bahwa ikan kerapu dan kakap yang biasa menjadi andalan pendapatan kini semakin langka. Mereka terpaksa mencari wilayah tangkap baru hingga mendekati perbatasan dengan perairan Kepulauan Anambas, yang secara biaya operasional jauh lebih mahal dan berisiko terhadap keselamatan karena menggunakan perahu kecil tanpa pendingin yang memadai.

Respons Korporasi dan Janji Pemerintah

Menanggapi keluhan nelayan, pihak manajemen KEK Galang Batang melalui PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) selaku anchor tenant menyatakan telah melakukan program tanggung jawab sosial, termasuk pelatihan budidaya rumput laut dan bantuan perahu bagi sebagian kecil warga. Dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (17/4), Corporate Communication PT BAI, Aditya Pratama, menyebutkan bahwa perusahaan juga membuka akses bagi nelayan untuk melaut di luar radius zona terlarang yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjungpinang.

“Kami berkomitmen untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Saat ini sedang dijajaki program peremajaan armada tangkap dan penyaluran hasil laut ke rantai pasok industri agar nelayan memiliki kepastian pasar,” tulis Aditya. Namun, klaim tersebut dibantah oleh Ramli. “Bantuan perahu cuma beberapa unit, itupun sudah lama rusak. Pelatihan rumput laut? Di sini arus terlalu kencang, tidak cocok. Kami tetap ingin melaut seperti biasa,” tukasnya.

Pemerintah Kabupaten Bintan sendiri mengakui adanya persoalan ini. Bupati Bintan, Roby Kurniawan, dalam rapat koordinasi Forum Lintas Perangkat Daerah pada Maret 2025, menegaskan bahwa pemda sedang menyusun zonasi ulang wilayah tangkap nelayan kecil yang akan diintegrasikan dengan rencana tata ruang laut. “Kami tidak akan mengorbankan nelayan. Tim terpadu sudah dibentuk untuk memastikan kompensasi dan skema kemitraan yang lebih konkret,” ujarnya. Hingga kini, realisasi konkret dari janji tersebut masih ditunggu oleh warga Pulau Kelong.

Masa Depan yang Suram

Sementara para pihak mencari solusi, nelayan Pulau Kelong terus merasakan dampak langsung. Beberapa di antaranya bahkan mulai beralih menjadi buruh bangunan di kawasan KEK dengan upah Rp80 ribu per hari—jauh di bawah potensi pendapatan melaut sebelum proyek. “Anak-anak kami yang biasa bantu bersihkan jaring sekarang lebih sering diam di rumah. Generasi muda semakin tidak tertarik jadi nelayan karena hasilnya tidak tentu,” kata Ramli.

Pulau Kelong yang berpenduduk sekitar 1.200 jiwa ini kini berada di persimpangan. Proyek PSN yang dijanjikan membawa kemakmuran justru mengancam eksistensi komunitas maritimnya. Tanpa intervensi serius, pulau ini dapat kehilangan bukan hanya ruang tangkap, tetapi juga identitas sebagai kampung nelayan yang telah berdiri lebih dari seabad.

Baca juga:

• RUU Pusat Keuangan Internasional Dikhawatirkan Ganggu Investasi Hijau
• BCA Gelar Workshop Gastronomi End-to-End untuk Desa Bakti di Labuan Bajo