Kebakaran Hutan dan Lahan Seluas 107 Ribu Hektare, Pemerintah Kerahkan Pemadaman

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menghanguskan sedikitnya 107.000 hektare hutan dan lahan di Indonesia hingga Selasa, 11 Agustus 2026, dengan penanganan terbesar terkonsentrasi di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Di Kalimantan Barat, petugas pemadam kebakaran masih berupaya menjinakkan api yang membakar lapisan gambut di Kabupaten Kubu Raya melalui penyemprotan air di sejumlah titik, kawasan yang selama sepekan terakhir mencatatkan titik panas tertinggi di provinsi tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan luas kawasan terbakar tersebut merupakan akumulasi data satelit pemantau kebakaran dan laporan lapangan dari sejumlah pemerintah daerah. Angka itu meningkat dibandingkan pekan sebelumnya seiring musim kemarau yang membuat lahan semakin kering. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perluasan karhutla.

“Kami meminta seluruh daerah melakukan patroli terpadu dan menyiagakan personel di titik-titik rawan. Upaya pemadaman harus berjalan paralel dengan pencegahan karena lahan gambut yang terbakar sulit dipadamkan dari permukaan,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.

Sebaran Titik Panas dan Wilayah Terdampak

Pemantauan satelit yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan titik panas terkonsentrasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sumatra Selatan. Di Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu wilayah dengan kondisi terparah karena mayoritas lahannya berupa gambut dalam yang mudah terbakar saat kemarau.

Kondisi itu diperparah anomali cuaca yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang dari kondisi normal. BMKG menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan telah memasuki puncak kemarau, sehingga risiko kebakaran lahan terbuka meningkat secara signifikan. Petugas di lapangan menyebutkan api di lapisan gambut dapat bertahan berhari-hari meskipun permukaannya tampak telah padam.

Upaya Pemadaman Darat dan Udara

Pemerintah mengerahkan personel gabungan yang terdiri atas petugas Manggala Agni dari KLHK, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta relawan masyarakat. Operasi pemadaman dilakukan melalui dua jalur: pemadaman darat dengan penyemprotan air dan pembasahan lahan gambut, serta pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pemerintah memutuskan mengintensifkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) guna menciptakan hujan buatan di wilayah yang titik apinya sulit dijangkau. Kepala BMKG menyatakan operasi TMC akan difokuskan pada kawasan gambut yang berpotensi menghasilkan asap tebal berskala luas.

“Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk helikopter untuk pengeboman air dan pesawat untuk modifikasi cuaca. Prioritas kami adalah melokalisasi api agar tidak meluas ke kawasan pemukiman dan perkebunan,” kata kepala pos komando penanganan karhutla Kalimantan Barat.

Respons Pemerintah dan Penegakan Hukum

Presiden Republik Indonesia menginstruksikan jajaran kementerian dan kepala daerah untuk menindaklanjuti perkembangan karhutla melalui rapat koordinasi tingkat nasional. Instruksi tersebut menekankan tiga hal: percepatan pemadaman, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti membakar hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi, dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepolisian telah membentuk tim penyelidikan untuk mengusut dugaan pembakaran yang disengaja di sejumlah titik, termasuk di kawasan gambut Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan dana siap pakai dan menyiapkan posko pengaduan masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat karhutla di wilayahnya sehingga seluruh instansi terkait dapat bergerak cepat dalam penanganan bencana.

Imbauan dan Dampak bagi Masyarakat

Kepulan asap dari kebakaran telah memengaruhi kualitas udara di sejumlah kabupaten terdampak. Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga, terutama anak-anak dan lansia, mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker. Pemerintah juga meminta sekolah di daerah terdampak menyesuaikan kegiatan belajar mengajar apabila indeks standar pencemaran udara (ISPU) menunjukkan kategori tidak sehat.

Selain risiko kesehatan, karhutla menimbulkan kerugian ekonomi akibat rusaknya kawasan hutan dan terganggunya aktivitas masyarakat. BNPB menyatakan pihaknya terus memperbarui data kerugian dan kebutuhan penanganan seraya memastikan bantuan logistik bagi petugas di lapangan terpenuhi.

Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar mengingat sanksi hukum yang berat serta dampak asap yang menembus batas wilayah. Pemerintah menegaskan pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.