Gempa NTT Rusak 11.925 Rumah, Ribuan Warga Masih Mengungsi

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 11.925 unit rumah rusak akibat gempa bumi yang mengguncang Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Angka tersebut merupakan hasil pendataan tim asesmen per Selasa, 18 Agustus 2026, dan dipastikan masih dapat bertambah seiring meluasnya jangkauan petugas ke desa-desa yang sempat terisolasi pascagempa.

Berdasarkan laporan sementara yang dihimpun, kerusakan mencakup kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Lamba Leda Utara. Ribuan warga terdampak kini menempati titik-titik pengungsian darurat setelah tempat tinggalnya tidak lagi layak huni. Sejumlah warga terlihat memeriksa sisa-sisa bangunan yang roboh sambil menunggu proses pendataan lanjutan dan penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menegaskan bahwa institusinya telah menindaklanjuti laporan kerusakan dengan mengirimkan personel, peralatan, dan logistik ke lokasi kejadian. “Pemerintah memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi. Data yang masuk akan terus kami perbarui sebagai dasar penetapan kebutuhan bantuan bagi warga terdampak,” demikian pernyataannya dalam keterangan resmi.

Data Kerusakan dan Wilayah Terdampak

Kecamatan Lamba Leda Utara merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Manggarai Timur yang paling parah terdampak gempa. Guncangan yang terjadi pada pekan ini menyebabkan ribuan bangunan mengalami kerusakan struktural, mulai dari dinding retak, atap runtuh, hingga bangunan yang rata dengan tanah. Selain rumah tinggal, kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah sarana pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan yang selama ini digunakan untuk melayani masyarakat.

Hasil asesmen lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kerusakan terkonsentrasi di permukiman yang berada di kawasan perbukitan dengan kontur tanah labil. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pendataan rumah secara door to door agar tidak ada warga yang terlewat dari penerimaan bantuan. Pendataan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan besaran santunan dan skema pemulihan bagi pemilik rumah yang rusak.

Penanganan Darurat dan Koordinasi Pemerintah

Menindaklanjuti situasi di lapangan, pemerintah daerah bersama BNPB telah menggelar Rapat Koordinasi penanganan darurat untuk menyamakan langkah antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta instansi terkait. Dalam rapat tersebut diputuskan percepatan penyaluran logistik berupa tenda pengungsian, makanan siap saji, air bersih, dan obat-obatan ke lokasi terdampak. Dapur umum turut didirikan di sejumlah titik untuk melayani kebutuhan warga yang mengungsi.

“Keputusan pemerintah adalah memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Seluruh sumber daya yang ada dikerahkan agar warga terdampak segera mendapatkan layanan dasar, baik pangan, kesehatan, maupun tempat tinggal sementara,” ujar pejabat BNPB dalam keterangannya.

BNPB juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pemeriksaan cepat terhadap infrastruktur vital, termasuk jembatan, jalan akses, dan jaringan irigasi yang berpotensi menghambat distribusi bantuan. Perbaikan jalan alternatif tengah dilakukan agar kendaraan pengangkut logistik dapat menjangkau desa-desa yang aksesnya terputus akibat longsor susulan.

Kebutuhan Mendesak Warga Terdampak

Di tengah penanganan darurat, kebutuhan mendesak warga yang paling utama adalah tenda pengungsian, terpal, air bersih, makanan siap saji, serta layanan kesehatan bagi lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Sejumlah warga mengeluhkan belum meratanya distribusi bantuan di wilayah yang jaraknya jauh dari pusat kecamatan. Tim kesehatan lapangan disiagakan untuk mengantisipasi penyakit yang kerap muncul di lokasi pengungsian, seperti infeksi saluran pernapasan akut dan diare.

“Kami mengutamakan pelayanan bagi kelompok rentan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses penanganan darurat ini,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manggarai Timur.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa bantuan akan disalurkan secara bertahap sesuai hasil pendataan, dan warga diminta melaporkan kondisi rumahnya melalui posko-posko yang telah dibuka di tingkat desa. Data yang valid menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemulihan dan Rencana Rekonstruksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah menetapkan tahapan pemulihan yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak. BNPB menyatakan bahwa proses rehabilitasi akan dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir, dengan prioritas pada perbaikan rumah warga, pemulihan sarana publik, dan normalisasi pelayanan pemerintahan di Kecamatan Lamba Leda Utara.

Dalam jangka menengah, pemerintah juga mempertimbangkan relokasi permukiman yang berada di zona rawan terhadap bencana susulan. Keputusan relokasi, menurut BNPB, akan ditetapkan setelah kajian geologi dan tata ruang selesai dilakukan bersama pemerintah daerah. Sementara itu, warga diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan serta tidak mendiami bangunan yang mengalami kerusakan struktural hingga dinyatakan aman oleh tim verifikasi.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih bekerja di lapangan untuk mempercepat pendataan dan penyaluran bantuan. Pemerintah memastikan seluruh warga terdampak gempa di Lamba Leda Utara akan memperoleh pendampingan hingga kehidupan kembali normal, sebagaimana komitmen yang ditegaskan dalam Rapat Koordinasi penanganan bencana NTT.