Polri: 62 Persen Lahan Terbakar Berhasil Dipadamkan dan Dikendalikan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional telah mencatatkan hasil signifikan, dengan 62 persen dari total area terdampak berhasil dipadamkan dan dikendalikan hingga Sabtu (22/8/2026). Keterangan tersebut disampaikan Kepala Biro Operasional Staf Operasi (Karobinops Stamaops) Polri Brigjen Pol Auliansyah Lubis dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, pada Minggu (23/8).

Berdasarkan data yang dihimpun dari posko krisis, total luasan lahan yang terbakar secara nasional mencapai 64.341 hektare. Dari angka tersebut, tim gabungan di lapangan berhasil mengendalikan kebakaran seluas 39.959 hektare.

“Kinerja tim gabungan yang terdiri atas Polri, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, serta partisipasi masyarakat di lapangan berhasil memadamkan dan mengendalikan 39.959 hektare atau 62 persen dari total area terbakar secara nasional yang tercatat 64.341 hektare,” ujar Auliansyah di hadapan awak media.

Kendati demikian, Auliansyah menegaskan bahwa upaya penanganan karhutla tidak berhenti pada angka tersebut. Ia mengingatkan bahwa data titik panas maupun titik api bersifat dinamis dan berpotensi berubah sewaktu-waktu seiring kondisi cuaca dan aktivitas di lapangan.

Verifikasi Titik Api dan Sebaran Lima Provinsi

Polri mencatat sebanyak 48.656 hotspot terdeteksi secara nasional pada 22 Agustus 2026. Setelah dilakukan verifikasi langsung di lapangan, sebanyak 7.872 titik dikonfirmasi sebagai titik api aktif atau setara dengan sekitar 16,17 persen dari keseluruhan titik panas yang terpantau satelit.

“Pada 22 Agustus, terdapat 48.656 hotspot yang terdeteksi secara nasional. Hasil verifikasi darat kemudian mengonfirmasi 7.872 di antaranya sebagai titik api aktif, atau lebih kurang 16,17 persen dari total hotspot yang terpantau,” jelasnya.

Konsentrasi titik api terbanyak terkonsentrasi di lima provinsi. Kalimantan Barat menempati posisi pertama dengan 2.849 titik api, disusul Riau dengan 1.201 titik, Sumatera Selatan 1.105 titik, Kalimantan Selatan 738 titik, dan Kalimantan Tengah 674 titik.

Sebaran titik api tersebut menjadi dasar bagi Polri bersama instansi terkait untuk memprioritaskan pengiriman personel, peralatan pemadaman, serta upaya patroli terpadu di wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi.

Polri Terapkan Standar Respons 1-2 Jam

Untuk mempercepat penanganan karhutla, Polri menerapkan standar operasional prosedur (SOP) respons cepat terhadap setiap kemunculan titik api. Berdasarkan ketentuan tersebut, petugas ditargetkan dapat merespons dalam kurun waktu 1-2 jam sejak hotspot terdeteksi melalui satelit.

Auliansyah memaparkan bahwa proses penanganan diawali dengan deteksi dini yang bersumber dari pantauan satelit maupun laporan masyarakat. Tahap berikutnya, personel melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan apakah titik panas yang terpantau benar merupakan kebakaran atau sekadar indikasi lain.

“Personel Polri bersama stakeholder terkait, termasuk TNI dan BPBD, langsung bergerak melakukan verifikasi dan pemadaman begitu titik panas terdeteksi. Respons cepat ini ditempuh agar kebakaran tidak meluas ke area yang lebih besar,” ungkap perwira tinggi Polri tersebut.

Menindaklanjuti temuan di lapangan, Polri juga menggencarkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun langkah pencegahan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Presiden Tinjau Langsung Kawasan Terdampak

Perhatian terhadap persoalan karhutla juga datang dari level pemerintahan tertinggi. Presiden Prabowo Subianto bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (22/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan karhutla berjalan optimal di lapangan, sekaligus mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pemadaman di daerah dengan konsentrasi titik api tertinggi secara nasional.

Hingga berita ini ditulis, Polri bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan unsur masyarakat terus melakukan pemadaman serta pendinginan lahan gambut di sejumlah wilayah agar potensi munculnya kembali titik api dapat ditekan. Penanganan jangka panjang juga diarahkan pada rehabilitasi lahan pascakebakaran serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.