Kapolri Mutasi 199 Pati dan Pamen, Tiga Kapolda Berganti

Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi memutasi sebanyak 199 personel yang terdiri atas perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) di lingkungan institusi Polri. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026 dan mencakup sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri hingga tiga Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier serta pemenuhan kebutuhan organisasi. Menurutnya, penempatan personel dilakukan melalui pertimbangan yang menyeluruh terhadap kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas setiap anggota.

"Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab," ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10).

Berdasarkan salinan surat telegram tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian pejabat. Irjen Pol Wawan Muliawan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri beralih ke jabatan Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Posisi Wakabaintelkam selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Anom Setyadji.

Pergantian di Korps Lalu Lintas Polri

Pada jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jabatan Kakorlantas yang semula dipegang Irjen Pol Wibowo kini diserahkan kepada Brigjen Pol Aries Syahbudin. Penunjukan tersebut menempatkan Aries pada posisi yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sistem transportasi nasional, termasuk pengaturan arus lalu lintas dan pengawasan keselamatan berkendara di seluruh wilayah Indonesia.

Mutasi di lingkungan Korlantas dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja institusi dalam menghadapi tantangan lalu lintas yang semakin kompleks. Korps ini memiliki peran sentral dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama pada momentum-momentum tertentu seperti libur nasional dan arus mudik.

Tiga Kapolda Diganti

Dalam jajaran kewilayahan, Irjen Pol Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing. Posisi Kapolda Kalimantan Utara yang sebelumnya diemban Agus kini diisi oleh Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik.

Selain itu, jabatan Kapolda Lampung dipercayakan kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani, menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf. Pergantian pada tiga kepolisian daerah tersebut menegaskan bahwa rotasi jabatan tidak hanya menyentuh struktur di Markas Besar Polri, tetapi juga menyasar satuan kewilayahan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Pengamat kepolisian menilai bahwa pergantian di tingkat kapolda memiliki implikasi signifikan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di daerah, termasuk dalam menjaga stabilitas keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap Kapolda dituntut mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam langkah operasional yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Harapan Profesionalitas dan Integritas

Johnny menegaskan bahwa para pejabat yang menerima penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang berbeda. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat," katanya.

Mutasi ini merupakan bagian dari siklus pembinaan karier yang rutin dilakukan di institusi Polri. Melalui mekanisme tersebut, organisasi berupaya memastikan setiap jabatan diisi oleh personel dengan kapasitas yang sesuai, sekaligus memberikan kesempatan pengembangan karier bagi perwira yang dinilai memiliki prestasi dan dedikasi.

Polri menekankan bahwa penyegaran jabatan tidak mengubah arah kebijakan institusi secara fundamental. Seluruh program yang telah ditetapkan tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk agenda reformasi internal, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Rotasi pejabat dipandang sebagai instrumen untuk menjaga dinamika organisasi agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

Dengan ditetapkannya surat telegram tersebut, para pejabat yang mendapat penugasan baru diharapkan dapat segera menjalankan fungsi kepemimpinan di unit masing-masing. Institusi Polri menargetkan tidak ada kekosongan jabatan yang menghambat pelaksanaan tugas operasional maupun administratif di seluruh tingkat kewilayahan.