Jepang Butuh Asing Tapi Banyak yang Tak Betah

Apaberita.com, Jakarta - Seorang pekerja migran asal Nepal, Srijana Sunar, mengaku kaget dengan rencana kenaikan biaya perpanjangan visa di Jepang yang dinilainya terlalu membebani. Perempuan berusia 29 tahun itu telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja di berbagai pabrik di Jepang sejak tahun 2018 dengan gaji bulanan sekitar 145.000 yen, atau setara 16 juta Rupiah. Namun, rencana pemerintah Jepang menaikkan biaya administrasi keimigrasian membuatnya mempertimbangkan kembali masa depannya di Negeri Sakura.

"Saya kaget. Terlalu mahal jika harus membayar 100.000 yen (sekitar 10 juta Rupiah) untuk memperpanjang visa setiap tiga tahun," ujar Srijana.

Pada akhir Mei 2026, pemerintah Jepang resmi mengesahkan undang-undang yang menaikkan batas maksimum biaya untuk perubahan status izin tinggal maupun perpanjangan masa tinggal. Jika sebelumnya biaya tersebut hanya berkisar 10.000 yen, maka berdasarkan aturan baru, biaya bisa melonjak hingga sepuluh kali lipat menjadi 100.000 yen. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku paling lambat pada akhir Maret 2027.

Kenaikan biaya ini memicu kekhawatiran di kalangan pekerja asing yang selama ini menjadi tulang punggung di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa di Jepang. Negara tersebut memang tengah menghadapi krisis demografi serius, dengan populasi yang menua dan angkatan kerja yang terus menyusut. Ironisnya, meski sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk menopang perekonomian, Jepang justru dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak pekerja migran yang tidak betah tinggal lebih lama.

Suami Srijana, Spandan Sunar, telah lebih dulu merasakan kerasnya kehidupan sebagai pekerja asing di Jepang. Pria yang sudah bekerja di negara itu sejak tahun 2016 ini pernah berkecimpung di perusahaan transportasi dan sekolah bahasa Jepang. Dalam wawancara dengan media internasional, Spandan mengungkapkan kekecewaannya atas perlakuan yang diterimanya selama bertahun-tahun di Jepang.

"Kerja keras saya selama bertahun-tahun tidak mendapat penghargaan," kata Spandan.

Fenomena ini bukanlah kasus yang terisolasi. Berbagai laporan menunjukkan bahwa meskipun Jepang terus membuka pintu bagi pekerja asing, tingkat retensi atau keberlanjutan mereka untuk menetap dalam jangka panjang masih rendah. Faktor-faktor seperti biaya hidup yang tinggi, hambatan bahasa, adaptasi budaya yang sulit, serta kebijakan imigrasi yang kerap berubah menjadi alasan utama para pekerja asing enggan bertahan.

Pemerintah Jepang sendiri berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka membutuhkan pekerja asing untuk mengisi kekosongan di berbagai sektor industri. Di sisi lain, kebijakan kenaikan biaya keimigrasian seperti yang baru disahkan justru dapat menghambat keinginan pekerja migran untuk tinggal lebih lama. Apalagi, biaya perpanjangan visa yang melonjak hingga 10 kali lipat itu dianggap tidak sebanding dengan upah yang diterima oleh sebagian besar pekerja asing, terutama mereka yang bekerja di sektor dengan bayaran rendah.

Kasus Srijana dan Spandan menjadi potret dilema yang dihadapi Jepang dalam mengelola tenaga kerja asing di tengah kebijakan yang kerap menimbulkan kontradiksi. Pertanyaan besarnya, apakah Jepang akan terus mempertahankan kebijakan yang membebani para pekerja asing, ataukah mereka akan mencari jalan tengah demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan kesejahteraan para pendatang yang menjadi bagian penting dari roda perekonomiannya?