**Jakarta — Riset Kemdiktisaintek Soroti Strategi Komunikasi Politik untuk Pekerja Migran Korban *Online Scammer***

Maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjebak dalam jerat kejahatan online scammer di Kamboja telah memantik perhatian serius dari kalangan akademisi dan pemerintah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendanai sebuah riset hibah strategis yang bertujuan mengungkap efektivitas strategi komunikasi politik pemerintah dalam menangani krisis kemanusiaan tersebut. Penelitian ini menjadi krusial mengingat banyaknya korban yang terlanjur terjerat, serta sulitnya upaya repatriasi yang kerap terkendala birokrasi dan diplomasi lintas negara.

Fokus Penelitian: Antara Diplomasi dan Persepsi Publik

Riset ini tidak hanya memotret langkah-langkah teknis pemerintah, tetapi juga menggali bagaimana negara membangun kepercayaan publik dalam komunikasi krisisnya. Peneliti menyoroti adanya kesenjangan informasi antara laporan resmi kementerian dengan fakta yang dikeluhkan di lapangan oleh keluarga korban. Salah satu poin sentral yang diusut adalah bagaimana konsistensi pesan antara Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan instansi terkait bisa memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kehadiran negara.

"Kami ingin mengidentifikasi celah dalam koherensi komunikasi politik, karena jika pesannya terfragmentasi, kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga negaranya akan luntur. Ini lebih dari sekadar persoalan teknis pemulangan, ini menyangkut martabat bangsa di mata korban," ujar ketua tim peneliti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Data Korban dan Skema Penanganan

Berdasarkan data yang dihimpun, gelombang PMI yang terlanjur bekerja di pusat penipuan siber di kawasan Asia Tenggara jumlahnya terus bertambah. Mereka direkrut melalui media sosial dengan iming-iming gaji tinggi sebagai operator judi online atau customer service, namun kenyataannya mereka dipaksa menjadi pelaku penipuan internasional. Pemerintah telah menjalankan skema komunikasi dua jalur: diplomasi formal antarnegara untuk akses masuk ke zona konflik, serta komunikasi publik untuk meredam informasi palsu tentang lowongan kerja ilegal.

Riset hibah Kemdiktisaintek ini akan menganalisis efektivitas siaran pers resmi, keterlibatan influencer dalam kampanye anti-scammer, serta kecepatan respons diplomatik terhadap laporan baru. Analisis konten media massa dan sosial media terkait isu ini menjadi metodologi kunci untuk mengukur sentimen publik sebelum dan sesudah strategi komunikasi dijalankan. Temuan awal menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih menjadi "pekerjaan rumah" besar yang memerlukan perbaikan dari sisi penyampaian narasi positif.

Tujuan Jangka Panjang dan Rekomendasi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan melahirkan model komunikasi politik yang tangkas dan berbasis bukti untuk penanganan pekerja migran yang terpapar kejahatan transnasional. Pemerintah menargetkan, dengan adanya riset ini, tidak ada lagi PMI yang berangkat melalui jalur "belakang" karena ketidaktahuan atau ketidakpercayaan terhadap informasi resmi. Luaran konkret dari riset ini adalah rekomendasi kebijakan bagi penyelarasan komunikasi risiko di tubuh birokrasi yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.

Tim peneliti kini tengah melakukan wawancara mendalam dengan para korban yang telah berhasil dipulangkan, keluarga yang masih menanti, serta para pejabat yang menangani komunikasi krisis antarnegara. Hasil akhir riset ini dijadwalkan rilis pada akhir tahun dan akan menjadi basis data baru bagi tata kelola penanganan pekerja migran di era digital.