[JAKARTA] — Pemerintah Pastikan Harga CNG Lebih Murah 40 Persen dari LPG

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti elpiji (LPG) bersubsidi di sektor rumah tangga. Dalam keterangan resmi yang disampaikan pekan ini, pemerintah memastikan harga CNG bakal lebih murah hingga 40 persen dibandingkan harga gas LPG yang berlaku saat ini di pasaran domestik. Selisih harga tersebut diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat menengah ke bawah sekaligus mengurangi volume impor LPG yang setiap tahun membengkak dan memberatkan neraca perdagangan migas nasional.

Kronologi dan Dasar Kebijakan Transisi

Kebijakan transisi dari LPG ke CNG masuk dalam roadmap diversifikasi energi nasional jangka menengah panjang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa konsumsi LPG nasional telah menyentuh angka lebih dari 7 juta metrik ton per tahun, dengan proporsi lebih dari 70 persennya dipenuhi melalui impor dari berbagai negara pemasok. Kondisi ini membuat beban fiskal akibat subsidi energi dan biaya impor semakin memberatkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai respons strategis, pemerintah mulai menggenjot infrastruktur CNG dengan memperluas jaringan stasiun pengisian di berbagai wilayah dan menyediakan konverter kit untuk kompor rumah tangga. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM menyebut bahwa harga CNG ditargetkan berada di kisaran yang jauh di bawah harga pasar LPG nonsubsidi. "Dengan harga yang lebih kompetitif dan pasokan gas bumi domestik yang melimpah, kami yakin masyarakat akan beralih secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pembakaran maupun efisiensi energi," ujarnya dalam paparan publik di Jakarta, Kamis.

"Kami memproyeksikan penghematan biaya energi rumah tangga bisa mencapai 40 persen setelah konversi ke CNG. Ini bukan sekadar estimasi kasar, melainkan perhitungan teknis berdasarkan harga gas bumi domestik yang jauh lebih stabil dibandingkan fluktuasi harga minyak dunia yang kerap memicu kenaikan harga LPG."

Dampak Ekonomi dan Target Operasional

Pemerintah menargetkan uji coba konversi kompor CNG dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah prioritas mulai tahun ini. Berdasarkan simulasi awal, jika sebuah keluarga rata-rata menghabiskan biaya Rp150.000 per bulan untuk pembelian tabung LPG nonsubsidi, maka dengan beralih ke CNG pengeluaran tersebut bisa ditekan menjadi sekitar Rp90.000 per bulan. Skema ini juga akan diiringi dengan program pendampingan teknis, edukasi keselamatan, dan sertifikasi keamanan peralatan gas bagi masyarakat pengguna.

Meski demikian, transisi energi ini menghadapi tantangan infrastruktur yang cukup signifikan. Saat ini, jumlah stasiun pengisian CNG yang memang melayani keperluan rumah tangga masih terbatas dan sebagian besar terpusat di kawasan industri besar serta beberapa kota metropolitan. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana menambah 150 unit stasiun pengisian hingga akhir tahun depan. Distribusi CNG juga akan memanfaatkan jaringan pipa gas kota yang sedang diperluas ke lima kota besar sebagai tulang punggung pasokan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan program konversi ini diharapkan mampu memangkas defisit neraca perdagangan migas secara substansial sekaligus menciptakan ekosistem energi bersih yang berkelanjutan. Masyarakat diminta untuk tetap mengikuti prosedur keselamatan operasional dan menggunakan peralatan tersertifikasi selama masa transisi berlangsung guna menghindari risiko kecelakaan yang tidak diinginkan.