JAKARTA — LPKI Ungkap Lima Faktor Penentu Sebelum Memutuskan Punya Anak

Ilustrasi hubungan pasangan suami istri yang harmonis. (Sumber: freepik.com)

JAKARTA — Lembaga Psikologi Keluarga Indonesia (LPKI) merilis hasil survei nasional yang mengidentifikasi lima faktor krusial yang wajib dipertimbangkan pasangan sebelum memutuskan memiliki anak. Survei terhadap 1.200 responden berusia 25–40 tahun ini menemukan bahwa stabilitas finansial menjadi pertimbangan utama bagi 73% partisipan, menyalip faktor kesiapan mental yang hanya dianggap penting oleh 68% responden.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa generasi muda kini lebih mengedepankan perencanaan matang dalam membangun keluarga. Responden juga menyoroti dukungan pasangan (62%), kesehatan fisik (59%), dan perencanaan karier (45%) sebagai elemen yang tidak bisa diabaikan. “Angka ini menunjukkan pergeseran paradigma dari ‘memiliki anak sebagai kodrat’ menuju ‘memiliki anak sebagai keputusan sadar penuh tanggung jawab’,” ujar Dr. Rina Maharani, psikolog klinis dan peneliti utama LPKI, dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Kamis (3/10).

Survei dilakukan selama tiga bulan dengan metode wawancara terstruktur dan kuesioner daring. Responden berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dan wilayah urban–rural. Menariknya, pasangan yang telah menikah di atas lima tahun cenderung menempatkan perencanaan karier lebih rendah dibanding pasangan baru menikah, menandakan perbedaan prioritas berdasarkan fase kehidupan.

Analisis Temuan LPKI: Mengurai Satu per Satu Faktor Penentu

Data LPKI memperlihatkan bagaimana kelima faktor tersebut saling berkorelasi dan memengaruhi kesiapan pasangan dalam transisi menjadi orang tua. Stabilitas finansial yang menempati peringkat pertama terkait erat dengan kemampuan menyediakan kebutuhan dasar anak—mulai dari biaya persalinan, imunisasi, hingga pendidikan. Namun, Dr. Rina mengingatkan bahwa fokus tunggal pada uang bisa menjebak. “Finansial memang fondasi, tapi bukan segalanya. Ada pasangan yang secara ekonomi siap tetapi rapuh secara mental, akhirnya justru mengalami stres pengasuhan akut,” katanya.

Dukungan pasangan menjadi sorotan karena kerap diabaikan dalam konseling pranikah. Padahal, 62% responden mengakui bahwa ketidakharmonisan setelah kehadiran anak sering dipicu oleh ekspektasi peran yang tidak disepakati bersama. “Pasangan perlu duduk bareng, mendiskusikan pembagian tugas domestik dan pengasuhan secara terbuka sebelum hamil. Ini mengurangi risiko konflik dan depresi pascamelahirkan,” tegas Dr. Rina.

Kesehatan fisik, yang mencakup kondisi ibu dan ayah, memperoleh porsi 59%. Pemeriksaan prakonsepsi seperti cek darah, kesuburan, dan skrining genetik kini mulai marak di kota besar, tetapi masih rendah di daerah. Sementara itu, perencanaan karier—meski terendah—ternyata menjadi kekhawatiran utama bagi responden perempuan. “Ketika karier sedang menanjak, kehamilan sering dilihat sebagai hambatan. Ini problem struktural yang perlu solusi kebijakan, seperti cuti melahirkan yang fleksibel dan fasilitas penitipan anak di tempat kerja,” jelas Dr. Rina.

Untuk memudahkan perbandingan, berikut tabel ringkasan temuan LPKI berdasarkan urutan kepentingan:

Angka 45% pada perencanaan karier bisa jadi undervalued karena banyak responden menganggapnya sebagai konsekuensi yang akan dihadapi belakangan. “Padahal, ketika karier terhambat pascamelahirkan, dampak psikologisnya bisa berkepanjangan. Ini harus dibicarakan sejak awal, termasuk opsi bekerja paruh waktu atau remote,” saran Dr. Rina.

Survei LPKI juga mengungkap bahwa 28% responden masih mengabaikan diskusi soal kesiapan mental karena merasa tabu atau takut dianggap lemah. Padahal, data Kementerian Kesehatan menunjukkan 1 dari 4 ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues, dan 15% berkembang menjadi depresi postpartum. “Angka ini menjadi pengingat bahwa screening mental pranatal harus menjadi bagian wajib dari layanan kesehatan primer,” tegasnya.

Secara sosial, tekanan dari keluarga besar sering kali memicu keputusan terburu-buru untuk memiliki anak. Temuan LPKI mencatat 34% responden mengaku merasa tertekan oleh orang tua atau mertua agar segera memiliki momongan, terutama di daerah rural. Hal ini berpotensi memengaruhi kematangan pertimbangan pasangan, karena keputusan diambil bukan atas dasar kesiapan, melainkan pemenuhan ekspektasi sosial.

LPKI merekomendasikan agar pemerintah memasukkan modul perencanaan keluarga holistik dalam program bimbingan pranikah, serta mendorong perusahaan menyediakan ruang konseling bagi karyawan yang sedang merencanakan kehamilan. “Memiliki anak adalah investasi jangka panjang. Semakin matang persiapan, semakin besar peluang keluarga tersebut tumbuh harmonis dan produktif,” pungkas Dr. Rina.