[JAKARTA] — BEM Seluruh Indonesia Tolak Anies? Cek Faktanya

Jakarta, Apaberita – Beredar luas di media sosial sebuah artikel yang mengeklaim Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia secara resmi menolak Anies Baswedan dan menolak kehadiran Partai Gerakan Rakyat. Artikel tersebut menyebar cepat melalui platform WhatsApp, X (dahulu Twitter), dan Facebook dalam tiga hari terakhir, memicu kontroversi di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2029. Tim Cek Fakta Apaberita menelusuri klaim tersebut melalui verifikasi langsung ke perwakilan BEM, analisis dokumen resmi, dan konfirmasi ke Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada 2–5 Juni 2025, klaim yang termuat dalam artikel viral berjudul “BEM Seluruh Indonesia Tolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat” adalah hoaks. Artikel tersebut mencatut sejumlah nama perguruan tinggi dan mencantumkan logo BEM tanpa izin, serta mengutip pernyataan fiktif dari Ketua BEM KM UGM dan Presiden BEM UI. Faktanya, kedua organisasi kemahasiswaan itu tidak pernah mengeluarkan sikap resmi mengenai Anies Baswedan maupun Partai Gerakan Rakyat. Ketua BEM KM UGM, Raditya Nugraha, menegaskan: “Kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan apa pun yang menolak tokoh politik atau partai tertentu. Ini murni fitnah yang mencatut nama kami.” Senada dengan itu, Presiden BEM UI, Safira Maulida, menyebut pihaknya akan melaporkan penyebar konten palsu ke aparat penegak hukum. Pelacakan digital menunjukkan artikel tersebut pertama kali diunggah oleh situs gerakanrakyatnews.com, domain yang baru didaftarkan pada 28 Mei 2025 dan tidak memiliki jejak kredibel sebagai portal berita. Artikel itu telah dibagikan lebih dari 4.500 kali di X dan memperoleh 210.000 tayangan sebelum akhirnya dihapus setelah dilaporkan sejumlah pengguna. Tidak ada satupun rilis pers atau surat keputusan resmi dari BEM di tingkat universitas, fakultas, maupun nasional yang sejalan dengan narasi penolakan tersebut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga tidak menerima dokumen tertulis soal sikap BEM terkait tokoh politik. ## Verifikasi Faktual: Klaim vs Realita Tabel di bawah menyandingkan klaim dalam artikel viral dengan temuan verifikasi: | Klaim dalam Artikel | Hasil Verifikasi | |---------------------|------------------| | BEM seluruh Indonesia mengeluarkan pernyataan bersama menolak Anies Baswedan. | Tidak ada surat keputusan, rilis, atau pernyataan resmi dari BEM manapun. BEM KM UGM dan BEM UI secara eksplisit membantah. | | BEM menolak kehadiran Partai Gerakan Rakyat sebagai kekuatan politik baru. | Partai Gerakan Rakyat tidak terdaftar di KPU. Data KPU per 30 Mei 2025: tidak ada nama partai tersebut dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). | | Artikel memuat kutipan Ketua BEM KM UGM dan Presiden BEM UI. | Ketua BEM KM UGM dan Presiden BEM UI menyatakan tidak pernah diwawancara atau memberikan pernyataan. | ## Analisis: Pola Disinformasi Musiman Pola penyebaran hoaks ini mirip dengan sejumlah disinformasi politik yang mencuat menjelang tahapan pemilu. Pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Dr. Muhammad Qodari, menilai narasi penolakan BEM seringkali digunakan untuk menciptakan kesan bahwa kelompok mahasiswa dan pemilih muda menolak figur tertentu. “Ini adalah taktik presupposition – seolah-olah penolakan itu sudah terjadi, padahal konstruksinya buatan. Data kami menunjukkan 73% mahasiswa yang terlibat dalam survei nasional belum menentukan sikap terhadap tokoh di luar incumbent,” ujar Qodari. Merujuk data KPU, jumlah pemilih muda di bawah 30 tahun mencapai 42% dari total daftar pemilih tetap potensial, menjadikan segmen ini sebagai sasaran empuk disinformasi. KPU juga mencatat bahwa per tanggal 1 Juni 2025, hanya 12 partai politik resmi yang terverifikasi sebagai peserta Pemilu 2029. Partai Gerakan Rakyat tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian, klaim penolakan BEM terhadap partai tersebut tidak memiliki landasan hukum maupun faktual. Tim Cek Fakta Apaberita menyimpulkan artikel yang beredar adalah disinformasi dengan modus fabricasi total. Publik diimbau memverifikasi setiap informasi politik melalui kanal resmi institusi terkait sebelum menyebarkannya.