Iran Tolak Tawaran Prancis Bersihkan Ranjau di Selat Hormuz

Teheran – Pemerintah Iran secara tegas menolak proposal kerja sama dari Prancis yang menawarkan bantuan untuk operasi pembersihan ranjau di perairan strategis Selat Hormuz. Penolakan ini disertai dengan peringatan keras kepada Paris agar menghindari tindakan apa pun yang dinilai Teheran sebagai langkah provokatif yang berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan tersebut.

Sikap resmi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional, Kazem Gharibabadi. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami pada Selasa (30/6/2026), Gharibabadi menekankan bahwa seluruh prosedur pembersihan ranjau di jalur pelayaran vital itu telah diatur sepenuhnya dalam kerangka nota kesepahaman (MoU) yang ada. Ia memastikan bahwa pelaksanaan teknis di lapangan akan menjadi tanggung jawab penuh Iran, tanpa keterlibatan asing.

"Berdasarkan nota kesepahaman, operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz akan dilakukan sepenuhnya oleh Iran," tegas Gharibabadi.

Kedaulatan Penuh atas Jalur Pelayaran

Lebih lanjut, diplomat senior Iran itu memperingatkan bahwa pembentukan mekanisme paralel atau keterlibatan langsung pihak eksternal dalam operasi sensitif ini tidak akan ditoleransi. Teheran memandang setiap upaya intervensi, meskipun bersifat bantuan kemanusiaan atau teknis, sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan nasional mereka.

Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu choke point energi dunia, sehingga setiap aktivitas militer atau keamanan di sana selalu menimbulkan ripple effect secara global. Iran menyatakan bahwa mereka memiliki kapasitas penuh untuk mengelola keamanan di jalur perairan yang berada di bawah yurisdiksinya itu.

Peringatan terhadap Potensi Provokasi

Gharibabadi juga merujuk pada kondisi terkini yang ia deskripsikan sebagai "sensitif dan kompleks". Pernyataan ini mengindikasikan kekhawatiran Teheran bahwa kehadiran aset asing, termasuk dari Prancis, dapat disalahartikan sebagai eskalasi di tengah upaya penyeimbangan kekuatan di Timur Tengah.

Penolakan ini menegaskan kembali sikap keras Iran dalam menjaga buffer zone keamanan di perairan teritorialnya. Menurut catatan redaksi Apaberita.com, langkah Iran ini konsisten dengan kebijakan luar negeri mereka yang selama ini menolak segala bentuk kehadiran militer negara Barat di kawasan Teluk Persia, terutama pada isu-isu yang secara langsung menyentuh pertahanan dan keamanan nasional Iran. Meskipun detail spesifik mengenai isi MoU tersebut tidak diungkapkan ke publik, sikap Teheran mengirimkan sinyal jelas bahwa setiap inisiatif unilateral dari negara Eropa tidak akan mendapat lampu hijau.